Buka menu utama

Drs. H. Abdul Muin Pusadan (lahir di Bungku, Morowali, 12 Agustus 1945 – meninggal di Guangzhou, Republik Rakyat Tiongkok, 20 Mei 2007 pada umur 61 tahun), adalah seorang politikus yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Sulawesi Tengah dan juga Bupati Poso ke-11 yang menjabat pada tahun 1999 hingga 2004. Dia adalah Bupati yang memimpin pemerintahan Poso selama Kerusuhan Poso yang terjadi pada tahun 1999 hingga 2002.[1]

Drs. H.
Abdul Muin Pusadan
Abdul Muin Pusadan.png
[[Bupati Poso]] 11
Masa jabatan
1999 – 2004
PresidenB.J. Habibie
Abdurrahman Wahid
Megawati Soekarnoputri
GubernurBandjela Paliudju
Aminuddin Ponulele
PendahuluHaryono
PenggantiAndi Azikin Suyuti
Informasi pribadi
LahirAbdul Muin Pusadan
(1945-08-12)12 Agustus 1945
Bendera Indonesia Bungku, Morowali
Meninggal dunia20 Mei 2007(2007-05-20) (umur 61)
Bendera Republik Rakyat Tiongkok Guangzhou, Republik Rakyat Tiongkok
Partai politikLogo Golkar.png Partai Golkar
PasanganRamlah Rauf
Anak2
Alma materUniversitas Tadulako
PekerjaanPegawai Negeri Sipil

Kehidupan pribadiSunting

Pusadan lahir di Bungku, Morowali, Sulawesi Tengah pada 12 Agustus 1945.[2] Dia memiliki seorang istri bernama Ramlah Rauf dan dua orang anak. Putra tertuanya, Muhammad Reza Pusadan, adalah pemilik perusahaan kontraktor CV Sindang Laya Pratama.

Pada tanggal 20 Mei 2007, Pusadan meninggal dunia di Guangzhou, Republik Rakyat Tiongkok. Sebelumnya, dia sempat mendapatkan perawatan intensif selama lebih dari dua pekan di Rumah Sakit Tumor Modern Guangzhou karena menderita menyakit kanker paru-paru yang sudah lama dideritanya.[3]

Pendidikan dan jabatanSunting

Pusadan pernah menjadi dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako (UNTAD) Palu, dan di masa Rektor Ahmad Mattulada dia dipercayakan sebagai Pembantu Rektor III UNTAD. Dia adalah mantan tokoh mahasiswa yang aktif di dunia politik hingga menjabat sebagai salah satu Ketua DPD Partai Golkar Sulawesi Tengah. Dia juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Sulawesi Tengah.[3]

Bupati PosoSunting

Pada tahun 1999, situasi politik di Poso masih belum stabil. Dalam undang-undang baru tentang desentralisasi, posisi bupati harus diisi bukan melalui penunjukkan tetapi melalui pemilihan di DPRD. Penghapusan beberapa calon, seperti Yahya Patiro (Protestan), dan Damsik Ladjalani dari partai Islam PPP, menyisakan tiga kandidat: anggota mantan partai penguasa Golkar yaitu Muin Pusadan (Islam); Ismail Kasim (Islam); dan seorang politisi bernama Eddy Bungkundapu (Protestan).[4]

Pemilihan Bupati Poso yang definitif baru terlaksana tanggal 30 Oktober 1999. Meskipun partai-partai oposisi melakukannya dengan baik di Jawa, partai Golkar yang berkuasa meningkatkan jaringan patronase untuk kemenangan pemilu di Sulawesi, terutama Sulawesi Tengah dan Poso; menjadikan Abdul Muin Pusadan, aktivis Golkar yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Pembantu Rektor III Universitas Tadulako, terpilih dengan suara terbanyak.[4]

Pusadan, yang telah menghabiskan waktu bertahun-tahun di Palu, dikabarkan menjadi pilihan pimpinan Golkar di tingkat provinsi. Seperti Pusadan, sekretaris kabupaten (Sekwilda) dan juru bicara DPRD juga seorang Muslim Golkar berasal dari wilayah Bungku di Morowali. Penolakan mungkin telah lebih meningkat pada tahun 1999, karena pembentukan Kabupaten Morowali yang terpisah, memberikan warga Muslim Bungku dua basis[a] kekuasaan.

Selama kekuasannya, Muin Pusadan juga tercatat mengakomodir kepentingan agama lain. Sejumlah birokrat Kristen, atau yang berlatar belakang suku asli Poso yang beragama Kristen, duduk di pemerintahannya. Asisten III Setkab bidang Administrasi & Keuangan, Rampu Kandolia, adalah orang Pamona. Asisten I Setkab bidang Pemerintahan, Harry S. Kabi, berasal dari Lembah Bada di Lore. Selain itu ada Daniel Tokare, Kepala Bagian Keuangan, yang berasal dari Lembah Bada. Sedangkan Kepala Dinas Prasarana Wilayah, Yohanes Tumiwa, adalah orang Minahasa.[5]

Pada 17 November 2004, massa yang tergabung dalam Aksi Solidaritas Bersama untuk Poso melakukan unjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia. Mereka meminta pemerintah segera mengungkap kasus peledakan bom di dekat pasar tradisional di wilayah itu. Pengunjuk rasa juga menuntut mundur Muin Pusadan sebagai Bupati Poso serta mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan masalah Poso.[6]

KontroversiSunting

Tuduhan korupsiSunting

Muin Pusadan beberapa kali diduga melakukan usaha memperkaya diri, keluarga dan kroninya, dan diduga melakukannya melalui dana bantuan untuk pengungsi dan juga dana pembangunan di Kabupaten Poso. Tapi, hal ini belum terbukti.[7]

Isu korupsi Muin Pusadan diduga dilakukan dengan sejumlah anggota DPRD Kabupaten Poso (yang berprofesi sebagai kontraktor), jaringan politisi se-daerah asal (Bungku), jaringan dari alumni HMI yang disinyalir telah membantu mengorbitkannya ke kursi Bupati dalam pemilihan bupati, jaringan rekan pejabat Golkar di tingkat provinsi, dan jaringan lainnya. Aparat penegak hukum juga diduga terlibat dalam jaringan ini.[8]

Dinasti politikSunting

Isu lain yang muncul adalah dinasti politik. Kerabat dan kroni Pusadan dari Bungku juga ditempatkan dalam birokrasi Pemerintahan Kabupaten Poso. Amirullah Sia, sepupu Pusadan, diangkat menjadi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat. Asni Radi, keponakan Pusadan, diangkat menjadi Bendahara Kesbang dan Linmas. Menurut para pengamat seperti Harli dan George Aditjondro, dengan penempatan yang strategis ini, Pusadan dapat mengatur irama pengucuran proyek dari Badan Kesbang dan Linmas.[5][9]

Catatan kakiSunting

  1. ^ Disebut dua basis, karena Pusadan (Orang Bungku) menguasai pemerintahan di Poso sebagai Bupati. Dengan demikian, Bungku memiliki dua kepentingan, yaitu di Kabupaten Poso dan Kabupaten Morowali.

ReferensiSunting

  1. ^ "Mengembalikan Citra Poso". BAPPENAS. Diakses tanggal 9 Oktober 2016. 
  2. ^ Mahid, Syakir (2012). Sejarah Kerajaan Bungku (dalam bahasa Bahasa Inggris) (edisi ke-ke-1). Yogyakarta: Penerbit Ombak. 
  3. ^ a b "A. Muin Pusadan Meninggal Dunia di China". ANTARA. Diakses tanggal 9 Oktober 2016. 
  4. ^ a b "IV. PART TWO: Chronology of the Conflict". Human Rights Watch. Diakses tanggal 9 Oktober 2016. 
  5. ^ a b Kayu Hitam, Bisnis Pos Penjagaan, Perdagangan Senjata dan Proteksi Modal Besar: Ekonomi Politik Bisnis Militer di Sulawesi bagian Timur (dalam bahasa Bahasa Indonesia) (edisi ke-ke-1). Yogyakarta: Jurnal Wawasan. 2004. 
  6. ^ "Kekerasan di Poso Diminta Dihentikan". Suara Merdeka. Diakses tanggal 9 Oktober 2016. 
  7. ^ Aditjondro, G.J. (2001). Guns, Pamphlets and Handie-Talkies: How the Military Exploited Local Ethno-Religious Tensions in Maluku to Preserve their Political and Economic Privileges (dalam bahasa Bahasa Inggris) (edisi ke-ke-1). Hamburg: Violence in Indonesia. 
  8. ^ Membedah Kembar Siam Penguasa Politik dan Ekonomi Indonesia: Investigasi Korupsi Sistemik Bagi Aktivis dan Wartawan (dalam bahasa Bahasa Indonesia) (edisi ke-ke-1). Jakarta & Kendari: LSPP, PSHK & Formas. 2004. 
  9. ^ Damanik, Rinaldy (2003). Tragedi Kemanusiaan Poso: Menggapai Surya Pagi Melalui Kegelapan Malam (dalam bahasa Bahasa Indonesia) (edisi ke-ke-1). Jakarta & Palu: PBHI & LPS-HAM Sulawesi Tengah. 

SumberSunting