Buka menu utama

Kabinet Burhanuddin Harahap merupakan kabinet koalisi yang terdiri dari beberapa partai dan hampir merupakan kabinet Nasional, karena jumlah partai yang tergabung dalam koalisi kabinet ini semua berjumlah 13 partai. Kabinet ini didominasi oleh partai Masyumi walaupun terdapat banyak partai dalam kabinet ini, tetapi seakan-akan hanya menjadi pelengkap saja. Selain itu, ada pihak yang menyebut kabinet ini sebagai kabinet Masyumi karena Masyum yang mendominasi kabinet ini. PNI tidak duduk kabinet ini, tetapi PNI bersama-sama PIR Wongsonegoro, SKI, PKI dan Progresif bertindak sebagai oposisi. Seakan-akan kabinet ini sebagai ganti kabinet Ali-Wongso-Arifin, karena pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo I sebagai partai yang besar Masyumi untuk pertama kali tidak duduk dalam kabinet tersebut dan bertindak sebagai oposisi. Kabinet ini bertugas pada tanggal 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Pada tanggal 3 Maret 1956, Perdana Menteri Burhanuddin Harahap selaku formatur kabinet menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno sehingga kabinet ini resmi dinyatakan demisioner.

Kabinet Burhanuddin Harahap
Flag of Indonesia.svg
Dibentuk12 Agustus 1955
Diselesaikan3 Maret 1956
Struktur Pemerintahan
Kepala PemerintahanBurhanuddin Harahap
Kepala negaraSoekarno
Jumlah Menteri23
Partai anggotaMajelis Syuro Muslimin Indonesia
Partai Indonesia Raya
Partai Syarikat Islam Indonesia
Demokrat
Nahdlatul Ulama
Partai Sosialis Indonesia
Partai Katholik Republik Indonesia
Partai Buruh
Partai Rakyat Nasional
Partai Republik Indonesia Raya
Partai Rakyat Indonesia
Partai Kristen Indonesia
Independen
Total Jumlah Anggota Kabinet23
Sejarah Kabinet
SebelumnyaKabinet Ali Sastroamidjojo I
PenggantiKabinet Ali Sastroamidjojo II

Susunan kabinetSunting

Program KabinetSunting

  • Mengembalikan kewibawaan (gezag) moril Pemerintah i.c. kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada Pemerintah.
  • Melaksanakan Pemilihan Umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan menyelenggarakan terbentuknya Parlemen yang baru.
  • Menyelesaikan perundang-undangan desentralisasi sedapat-dapatnya dalam tahun 1955 ini juga.
  • Menghilangkan faktor-faktor yang menimbulkan inflasi.
  • Memberantas korupsi.
  • Meneruskan perjuangan mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia.
  • Memperkembangkan politik kerja sama Asia-Afrika, berdasarkan politik bebas dan aktif menuju perdamaian.

Catatan KakiSunting

  1. ^ a b Pada 18 Januari 1956, Wakil Perdana Menteri II Harsono Tjokroaminoto dan Menteri Sosial Sudibjo, yang keduanya dari Partai Syarikat Islam Indonesia mengundurkan diri dari jabatannya. Kemudian, jabatan Wakil Perdana Menteri II dihapus dan jabatan Menteri Sosial ad interim dirangkap oleh Sutomo.
  2. ^ a b Pada 19 Januari 1956, Menteri Dalam Negeri R. Sunarjo dan Menteri Agama Muhammad Ilyas yang keduanya dari NU mengundurkan diri dari jabatannya. Kemudian, jabatan Menteri Dalam Negeri ad interim dirangkap oleh Pandji Suroso dan Menteri Agama ad interim dirangkap oleh Mohammad Sardjan.
  3. ^ Karena Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga belum dilantik, maka untuk sementara dirangkap oleh Wakil Perdana Menteri I R. Djanu Ismadi. Baru pada tanggal 26 Agustus 1955, Pandji Suroso dilantik menjadi Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga yang baru (berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 142 Tahun 1955).
  4. ^ Karena Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan belum dilantik, maka untuk sementara dirangkap oleh Wakil Perdana Menteri II Harsono Tjokroaminoto. Baru pada tanggal 26 Agustus 1955, R.M. Suwandi dilantik menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan yang baru (berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 142 Tahun 1955).

ReferensiSunting

  • Simanjuntak, P. N. H. (2003), Kabinet-Kabinet Republik Indonesia: Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi (dalam bahasa Indonesian), Jakarta: Djambatan, hlm. 148–160, ISBN 979-428-499-8. 

Pranala luarSunting