Hubungan Indonesia dengan Rusia

Hubungan Indonesia–Rusia (bahasa Rusia: Российско-индонезийские отношения) mengacu kepada hubungan luar negeri bilateral antara Indonesia dan Rusia. Rusia memiliki kedutaan besar di Jakarta, dan Indonesia memiliki kedutaan besar di Moskow serta konsulat jenderal di Saint Petersburg. Kedua negara adalah anggota APEC dan G-20.

Hubungan Indonesia–Rusia

Indonesia	Rusia

Menurut jajak pendapat Pew Research Center 2018, 46% orang Indonesia memiliki pandangan yang baik tentang Rusia, dengan 31% menyatakan pandangan negatif.

Latar belakang

Era Kolonial

Indonesia dan bahkan Jakarta yang masih bernama Batavia waktu itu lebih dikenal lagi di kalangan Rusia pada paruh keempat abad XVII ketika terjadi hubungan ekonomi dan perdagangan antara Rusia dengan Belanda, dimana Belanda telah menjadikan Indonesia sebagai wilayah kolonialnya sejak masuk ke Indonesia pada tahun 1602.

Hubungan laut membantu mengembangkan kerja sama Indonesia-Rusia, termasuk bidang perdagangan. Kapal-kapal perang Rusia dalam perjalanan ke Vladivostok sering singgah di Jawa dan Sumatra. Untuk meningkatkan hubungan kedua pihak, pada tahun 1885 di Batavia didirikan Konsulat tidak tetap Rusia dan pada tahun 1894 atas usulan Kementerian Kelautan Rusia, Konsulat tersebut diubah menjadi konsulat tetap dengan Konsulnya bernama M. Bakunin yang merupakan Konsul pertama dan terakhir pada waktu itu.

Melalui jalur laut Rusia mengekspor minyak tanah dan peralatan-peralatan pabrik ke Indonesia, sementara dari Indonesia mengimpor kopi, teh, tembakau, kopra, rempah-rempah dan timah. Pada tahun 1899 Konsulat Rusia di Batavia tersebut diubah statusnya kembali menjadi Konsulat tidak tetap dan pada tahun 1913 ditutup.

Era Uni Soviet

Hubungan Indonesia–Uni Soviet

Indonesia	Uni Soviet

Presiden Soekarno dan Kliment Voroshilov dalam suatu kunjungan kenegaraan pada tahun 1958.

Pada tanggal 25 Januari 1950, Menteri Luar Negeri Uni Soviet, A. Vyshinsky menyampaikan secara tertulis kepada Perdana Menteri/Menteri Luar Negeri Moch. Hatta bahwa Uni Soviet mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia, dan keinginan menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia. Pemerintah Indonesia menyambut baik hal tesebut. Pada bulan Mei 1950 Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh N. Palar dengan anggotanya terdiri dari Yusuf Wibisono, Yamin dan Hadinoto berkunjung ke Moskow untuk melakukan perundingan dan hasil dari perundingan tersebut disampaikan pada Sidang Kabinet yang dihadiri Presiden Soekarno, 16 Mei 1950, yaitu kesepakatan untuk saling membuka Kedutaan Besar dan tanggapan positif Uni Soviet mengenai masuknya Indonesia menjadi anggota PBB.

Pada tanggal 28 Agustus-12 September 1956 Presiden Soekarno berkunjung ke Moskow. Dalam kunjungan tersebut, pada tanggal 11 September 1956 dihadapan Presiden Soekarno dan petinggi-petinggi Uni Soviet seperti Mikoyan, Voroshilov, Kaganovich dan Malenkov, Menteri Luar Negeri Indonesia Ruslan Abdulgani dan Wakil Menteri Luar Negeri Uni Soviet Gromyko menandatangani Kesepakatan Bersama (Joint Statement). Pada bulan Juni 1961 Presiden Soekarno melakukan kunjungan ke Uni Soviet dan pada tahun 1957 Ketua Presidium Uni Soviet Tertinggi K.Y. Voroshilov serta pada Februari 1960 Perdana Menteri Nikita Khuschev berkunjung ke Indonesia. Hasil dari saling kunjung tersebut dicapai kesepakatan-kesepakatan peningkatan hubungan dan kerjasama di berbagai bidang, baik politik, ekonomi, sosial budaya, kemanusiaan, maupun militer, seperti pengucuran bantuan dana, pembangunan berbagai proyek dan pemasokan peralatan militer dari Uni Soviet untuk Indonesia. Proyek-proyek pembangunan bantuan Uni Soviet untuk Indonesia seperti pembangunan Rumah Sakit “Persahabatan”, stadion “Gelora Bung Karno”, Hotel Indonesia, pembangunan jalan, jembatan dan lapangan terbang di sejumlah daerah di Indonesia, pembangunan pabrik baja dan fasilitas-fasiltas lainnya.

Dalam pertemuan dengan Jenderal TNI A.H. Nasution di Moskow, Perdana Menteri Nikita Khruschev menyampaikan bahwa Indonesia dapat memperoleh semua peralatan militer di Uni Soviet. Pada tanggal 28 Desember 1960, Indonesia menandatangani kontrak pengadaan peralatan militer dan pada awal tahun 1962 peralatan militer mulai dikirim secara berkesinambungan ke Indonesia. Dalam kurun waktu yang singkat Angkatan Bersenjata Indonesia menjadi kuat yang dilengkapi dengan sejumlah kapal selam, pesawat tempur dan perlatan militer lainnya. Dengan melihat keadaan demikian, masalah Irian Barat dapat diselesaikan melalui jalan damai dan Irian Barat kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi.

Pada tahun 1965 Indonesia dihadapkan pada gejolak sosial dan politik dalam negeri dan terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 1965. Setelah berhasil mengatasi hal tersebut, secara nasional ditandai dengan komitmen pembangunan ekonomi yang sangat membutuhkan investasi, perdagangan luar negeri dan bantuan negara industri maju, khususnya dari Barat yang mendorong berdirinya era Orde Baru.

Pada awal Orde Baru hubungan dan kerjasama antara Indonesia dengan Uni Soviet tidak begitu dekat seperti terjadi pada awal tahun 1960-an, sangat mungkin disebabkan oleh kebijakan anti-komunisme oleh Suharto, setelah Gerakan 30 September 1965. Meskipun demikian, tidak seperti hubungan dengan Tiongkok ketika Suharto berkuasa, hubungan diplomatik dengan Uni Soviet tidak diputuskan dan tetap berlangsung. Pada bulan Juli 1986, ketika berpidato di Vladivostok, pemimpin Uni Soviet Mikhail Gorbachev menyebut Indonesia salah satu di antara negara-negara dimana Uni Soviet siap memperluas hubungan.

Terobosan untuk mendekatkan kembali hubungan kedua negara ditandai dengan kunjungan Presiden Soeharto ke Moskow pada 7-12 September 1989. Dalam kunjungan tersebut ditandatangani Pernyataan mengenai Dasar-Dasar Hubungan Persahabatan dan Kerja Sama antara Indonesia dengan Uni Soviet.

Era Rusia Modern

Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono bersama Presiden Rusia Vladimir Putin pada 6 September 2007.

Uni Soviet dinyatakan bubar pada tanggal 25 Desember 1991. Pada tanggal 28 Desember 1991 melalui surat Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Ali Alatas yang ditujukan kepada Menteri Luar Negeri Andrei Vladimirovich Kozyrev, Pemerintah Indonesia mengakui secara resmi Federasi Rusia sebagai “pengganti sah” (legal successor) Uni Soviet.

Memasuki tahun 1990-an hubungan kedua negara mulai menunjukan peningkatan baik di bidang pendidikan, sosial, budaya, ekonomi dan perdagangan.

Pada awal abad ke-21 hubungan dan kerja sama Indonesia dengan Rusia memasuki babak baru. Hal ini ditandai dengan saling kunjung atau pertemuan pemimpin kedua negara dan para pejabat tinggi pemerintahan, serta saling dukung di forum internasional. Hubungan dan kerja sama tidak hanya terjalin pada tingkat pemerintah atau eksekutif, tetapi juga tingkat lainnya, seperti legislatif dan yudikatif, pelaku usaha, media, dan masyarakat.

Sejak tahun 2000 terjadi pertemuan yang sangat intensif antara Presiden Indonesia dan Presiden Rusia. Selama tahun 2000-2020 tercatat 13 kali pertemuan bilateral antara presiden kedua negara, 4 kali di antaranya dilakukan saat kunjungan dan 9 kali lainnya di sela-sela konferensi internasional. Presiden Vladimir Putin telah bertemu dengan empat presiden Indonesia dari Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, hingga Joko Widodo.

Hubungan terkini

Kerja sama ekonomi

Kedutaan Besar Rusia, Jakarta

Kedutaan Besar Republik Indonesia, Moskow

Pada akhir 2007, Indonesia membeli persenjataan militer dari Rusia dengan pembayaran jangka panjang. Maskapai penerbangan Indonesia juga mempertimbangkan untuk membeli Sukhoi Superjet 100 dari Rusia tetapi kecelakaan ujicoba pada 2012 telah menyebabkan penangguhan pembelian. Pihak Indonesia menyatakan analisis perekaman data penerbangan yang diselamatkan dari lokasi kecelakaan dapat memakan waktu sampai setahun lamanya. Sekarang ini, kedua negara adalah anggota G-20 dan APEC.

Rusia sebagai pasar potensial bagi produk Indonesia, seperti minyak sawit, produk ikan, kopi, garmen, sedangkan Rusia menawarkan gandum dan produk-produk berteknologi tinggi kepada Indonesia. Kerja sama ini dapat saling melengkapi satu sama lainnya. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan RI, nilai perdagangan Indonesia dengan Rusia tahun 2018 sebesar USD 2,55 milyar, dan pada periode Januari-November 2019 mencapai USD 1,92 miliar. Nilai ini sebenarnya sangat kecil dibanding potensi yang ada. Rusia adalah kekuatan ekonomi nomor 12 dunia sementara Indonesia nomor 16.

Indonesia menjadi salah satu tujuan investasi Rusia, seperti investasi pembangunan kilang minyak senilai USD 16 miliar di Tuban. Berdasarkan data BKPM RI, nilai investasi Rusia ke Indonesia pada periode Januari-September 2019 naik 10 kali lipat sebesar USD 17,29 juta dari USD 1,7 juta pada periode yang sama tahun 2018. Angka ini sebenarnya jauh dari nilai yang sebenarnya mengingat sebagian besar investasi Rusia ke Indonesia melalui negara ketiga.

Indonesia juga telah menjadi salah satu tujuan utama wisatawan Rusia. Berdasarkan data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, wisatawan Rusia ke Indonesia tahun 2018 sebanyak 125.728, naik 6,51% dari tahun 2017. Sementara itu, pada periode Januari-November 2019 wisatawan Rusia ke Indonesia sebanyak 170.370 orang, naik 13,49% dari periode yang sama tahun 2018. Sebaliknya, tidak sedikit juga warga Indonesia yang berkunjung ke Rusia dan jumlahnya terus meningkat. Selain itu, banyak pula mahasiswa Indonesia yang belajar di Rusia dari hanya 2 orang tahun 1996 menjadi 644 orang saat ini.

Kerja sama militer

Rusia termasuk pemasok utama persenjataan untuk Indonesia. Ekspor persenjataan Rusia ke Indonesia di antaranya adalah Sukhoi Su-30, Sukhoi Su-27, Mil Mi-35, BMP-3, Mil Mi-17, dan BTR-80.

Saat ini, Korps Marinir Indonesia mengoperasikan 54 BMP-3F dan 1 BREM-L. 22 BMP-3F lainnya dipesan pada 2019 bersama dengan 21 BT-3F.

Kementerian Pertahanan telah memutuskan akan mengganti satu skuadron atau 16 unit pesawat F-5 Tiger milik TNI Angkatan Udara yang akan memasuki masa pensiunnya dengan pesawat tempur Sukhoi SU-35 dari Rusia. Di tempat yang sama, Dirjen Perencanaan Pertahanan Kemhan Marsekal Muda TNI M. Syaugi mengatakan bahwa pembelian pesawat Sukhoi 35 yang baru melalui alih teknologi atau transfer of technology (ToT) dengan pihak Rusia. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobieva menyatakan, bahwa rencana Indonesia untuk membeli 11 jet tempur Sukhoi Su-35 dari Rusia masih berlanjut.

Pada Desember 2020, TNI Angkatan Laut dan Angkatan Laut Rusia mengadakan latihan militer bersama dalam Passex (Passing Exercise) Rusindo-20. Latihan tersebut berlangsung di perairan Laut Jawa pada Kamis, 17 Desember 2020. TNI Angkatan Laut mengerahkan 3 kapal perang KRI Karel Satsuitubun-356 yang di komandani Letkol laut (P) Rafael Dwinatu A. P, KRI Diponegoro-365 dengan komandan Letkol laut (P) Lewis N. Nainggolan, dan KRI Tombak-629 dengan komandan Letkol laut (P) Nurulloh Zemy Prasetyo. Sementara itu tiga Kapal Perang Rusia yang mengikuti latihan tersebut antara lain RFS Varyag-011, RFS Adm. Panteleyev-548 dan Pechenga. Latihan yang berjalan hanya satu hari ini berjalan dengan aman dan lancar. Adapun serial latihan yang dilakukan adalah Maneuver Exercise, RAS Approach, Flaghoist, Flashex dan Passing exercise.

Lihat juga

• Daftar Duta Besar Indonesia untuk Rusia
• Daftar duta besar Rusia untuk Indonesia
• Kedutaan Besar Republik Indonesia di Moskwa
• Hubungan luar negeri Indonesia
• Hubungan luar negeri Rusia

Pranala luar

• Kedutaan Besar Indonesia di Moskow Diarsipkan 2007-11-20 di Archive.is
• Kedutaan Besar Rusia di Jakarta Diarsipkan 2009-07-14 di Wayback Machine.