 Bendera Afrika Selatan dari 1928 hingga 1994 digunakan oleh Uni Afrika Selatan dan negara penerusnya, Republik Afrika Selatan, hingga 1994. Bendera ini juga digunakan di Afrika Barat Daya (kini Namibia ketika wilayah ini berada di bawah kekuasaan Afrika Selatan. Dengan menggunakan Bendera Pangeran sebagai latar belakang, bendera ini mengandung bendera Britania Raya di sebelah kiri, bendera Republik Transvaal di sebelah kanan dan bendera Negara Merdeka Oranje di tengah-tengah. Bendera ini diadopsi pada 1928 berdasarkan undang-undang Parlemen dari pemerintahan pertama yang mayoritas diduduki Afrikaner. Bendera ini digunakan pada zaman apartheid, sehingga bendera ini juga dijuluki "bendera apartheid". Bendera ini digantikan dengan bendera Afrika Selatan yang baru pada 1994 bersamaan dengan berlakunya konstitusi peralihan dan berakhirnya apartheid. Semenjak tidak lagi menjadi bendera resmi pada 1994, bendera ini memicu kontroversi di seluruh Afrika Selatan, dengan beberapa orang menganggapnya sebagai tinggalan sejarah dan simbol warisan Afrikaner, manakala yang lain memandangnya sebagai simbol apartheid dan supremasi kulit putih. (Selengkapnya...)
|
|
Regulasi Umum Perlindungan Data adalah regulasi dalam Hukum Uni Eropa (UE) yang mengatur perlindungan data pribadi di dalam maupun di luar UE. Regulasi perlindungan data terbaru yang diadopsi UE adalah Regulasi Umum Perlindungan Data (General Data Protection Regulation, GDPR) Regulasi (EU) 2016/679 tanggal 27 April 2016. Regulasi ini dilandasi oleh Piagam Hak Asasi Uni Eropa yang menetapkan bahwa warga UE memiliki hak untuk melindungi data pribadi mereka. GDPR menstandardisasi undang-undang perlindungan data di semua negara UE dan menerapkan aturan baru yang ketat untuk mengendalikan dan memproses informasi identitas pribadi. Regulasi ini juga memperluas perlindungan data pribadi dan hak perlindungan data dengan memberikan kendali kembali ke penduduk UE. GDPR mengatur perorangan, perusahaan atau organisasi yang memproses data pribadi individu di UE. GDPR menggantikan Direktif Perlindungan Data UE 1995, dan mulai berlaku pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018. (Selengkapnya...)
|
 Sebuah dahagi terjadi di HMS Bounty (gambar rekonstruksi kapal) saat mengarungi Pasifik Selatan pada 28 April 1789. Para awak pendahagi di bawah pimpinan Penjabat Letnan Fletcher Christian merebut kendali kapal dari nakhoda mereka, Letnan William Bligh, dan meninggalkan sang nakhoda terkatung-katung di tengah laut bersama 18 awak kapal yang setia padanya dalam sebuah perahu barkas tanpa atap. Sebagian pendahagi menetap di Tahiti dan selebihnya menetap di Pulau Pitcairn, sementara Letnan Bligh berhasil memandu barkas mengarungi samudra sejauh 3.500 mil laut (4.000 mil atau 6.500 km) hingga berlabuh dengan selamat, dan mulai melakukan upaya hukum untuk menyeret para pendahagi ke pengadilan. Rombongan yang dipimpin Fletcher Christian tetap buron di Pulau Pitcairn sampai 1808; kala itu, tinggal John Adams yang masih hidup. Para pendahagi (termasuk Fletcher Christian) dan para lelaki Polinesia yang ikut bersama mereka, terus-menerus bertikai dan saling bunuh; hanya Ned Young dan John Adams yang selamat. Ned Young wafat akibat penyakit asma pada 1800. Tidak ada tindakan hukum apa pun dari pemerintah Britania terhadap John Adams. Keturunan dari para pendahagi dan perempuan-perempuan Tahiti yang ikut bersama mereka, masih menetap di Pulau Pitcairn sampai abad ke-21. (Selengkapnya...)
|
.svg)
