Widodo Budidarmo

Jenderal Polisi (Purn.) Drs. Widodo Budidarmo, PSM (1 September 1927 – 5 Mei 2017) adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) antara 1974 dan 1978. Ia adalah Kapolri beragama Kristen pertama dalam sejarah.[2][3]

Widodo Budidarmo
Widodo Budidarmo, Sekilas Lintas Kepolisian Republik Indonesia, p21.jpg
Widodo Budidarmo semasa menjadi Kapolri
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ke-7
Masa jabatan
26 Juni 1974 – 25 September 1978
PresidenSoeharto
PendahuluMohamad Hasan
PenggantiAwaluddin Djamin
Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya ke-8
Masa jabatan
16 Februari 1970 – 25 Juni 1974
PendahuluSoekahar
PenggantiSutadi Ronodipuro
Informasi pribadi
Lahir(1927-09-01)1 September 1927
Surabaya, Jawa Timur
Meninggal5 Mei 2017(2017-05-05) (umur 89)
Jakarta
Suami/istriDarmiati Poeger
AnakMartini Indah (1957)
Agus Aditono (1959)
Destina Lestari (1961)
Alma materSTIK (1955)
Karier militer
Pihak Indonesia
Dinas/cabangInsignia of the Indonesian National Police.svg Kepolisian Republik Indonesia
Masa dinas1953 - 1978
PangkatPDU JEN.png Jenderal Polisi
NRP2709001[1]

Widodo mengenyam pendidikan umum di HIS (1934–1941), lalu melanjutkan ke Sekolah Teknik (1942–1946). Semasa dalam pendidikan sekolah menengah itu, ia sudah aktif mengangkat senjata untuk ikut dalam Perang Kemerdekaan di Jawa Timur. Widodo masih dapat menyelesaikan SMA-nya tahun 1950.

Jenderal Widodo meninggal dunia di Jakarta dalam usia 89 tahun, dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata.[4]

KarierSunting

Widodo kemudian memasuki karier kepolisian, dan belajar di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian hingga lulus pada 1955. Setelah itu, dia menjabat Kabag Organisasi Polisi di Purwakarta selama tiga tahun, 1956-1959. Selama masa itu pula dia ikut dalam Operasi Penumpasan Pemberontakan DI/TII di Jawa Barat.

Salah satu prestasi Kapolri Widodo Budidarmo adalah ketika Polri sepakat mendirikan Kantor Bersama 3 Instansi (Samsat) di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Ketiga instansi itu masing-masing adalah Polri, Pemda DKI Jakarta dan Perum AK Jasa Raharja mencapai kata sepakat untuk membuka kantor seatap di Polda. Program bersama ini dioperasikan dalam rangka pengurusan surat-surat kendaraan bermotor, seperti STNK, BPKB dan lain-lain. Pada masa Widodo pula Pemerintah mengeluarkan UU No. 9 tentang Narkotik, tertanggal 26 Juli 1976. Juga, pada masa Kapolri Widodo pula diterbitkan sebuah Skep Kapolri yang khusus mengenai Satama Satwa guna menunjang langkah-langkah operasional Polri (1977).

Pada awal 1960, dia pergi ke Amerika Serikat untuk memperdalam ilmu militernya di US Coast Guard Officers Candidate School, dan rampung tahun 1960. Pulang dari AS, Widodo menjabat Kabag Operasi Polisi Jakarta Raya (1960). Setelah itu berbagai jabatan disandangnya, berturut-turut menjadi Panglima Korps Perairan dan Udara (1964), Panglima Daerah Kepolisian II Sumatra Utara (1967), dan Kadapol VII Metro Jaya periode 1970-1974. Di sini, Kadapol Widodo bertanggung jawab atas operasi pengamanan langsung Pemilu 1971 di Jakarta, yang ketika itu agak bersuasana panas. Bahkan setelah Pemilu, dia juga harus mengamankan Sidang Umum MPR-RI yang berlangsung di Jakarta. Dalam hal ini, Widodo pun diangkat menjadi Anggota MPR-RI.

Selepas menjabat Kadapol Metro Jaya, pada 25 Juni 1974, Widodo dilantik oleh Presiden Soeharto untuk menjadi Kapolri. Dia memangku jabatan Kapolri selama periode 1974-1978. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Widodo, waktu itu tanggal 26 Juni 1974 di Istana Negara oleh Presiden Soeharto, bersamaan dengan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan KASAL Laksamana Madya TNI R.S. Subijakto.

KeluargaSunting

Pada tanggal 4 Juni 1955, Widodo menikah dengan Darmiati Poeger. Dan dikaruniai tiga orang anak; Martini Indah (1957), Agus Aditono (1959) dan Destina Lestari (1961). Anak pertama menikah dengan Alex Tangyong dan dikaruniai seorang putra - Johann F. Tangyong (1984). Anak bungsunya menikah dengan Johannes Tangyong dan dikaruniai dua orang anak - David Y. Tangyong (1989) dan Kezia A. Tangyong (1992).

PenghargaanSunting

Tanda jasaSunting

Ia mendapatkan sejumlah tanda jasa baik dari dalam maupun luar negeri, diantaranya;[5]

   
       
       
       
       
       
Baris ke-1 Bintang Mahaputera Adipradana (29 Juli 1983)[6] Bintang Dharma
Baris ke-2 Bintang Yudha Dharma Utama Bintang Bhayangkara Utama Bintang Kartika Eka Paksi Utama Bintang Jalasena Utama
Baris ke-3 Bintang Swa Bhuwana Paksa Utama Bintang Bhayangkara Nararya Satyalancana Jana Utama (Ulangan I) Satyalancana Karya Bhakti (Ulangan I)
Baris ke-4 Satyalancana Kesetiaan 16 Tahun Satyalancana Prasetya Pancawarsa III Satyalancana Peringatan Perjuangan Kemerdekaan Satyalancana Perang Kemerdekaan I
Baris ke-5 Satyalancana Perang Kemerdekaan II Satyalancana G.O.M V Satyalancana Penegak Commander of the Order of Orange-Nassau - Belanda
Baris ke-6 Commander of the Philippine Legion of Honor - Filipina Order of Diplomatic Service Merit - 3rd Class (Heung-in Medal) - Korea Selatan Grand Officer of the Order of the Crown - Belgia Panglima Setia Mahkota (P.S.M.) - Malaysia (1976)[7]

ReferensiSunting

  1. ^ Lembaga Pemilihan Umum 1978, hlm. 70.
  2. ^ Petrik Matanasi (17 Januari 2021). "Kisah Dua Jenderal Kristen Mantan Kapolri". Tirto.id. Diakses tanggal 5 Februari 2021. 
  3. ^ "Jika Disetujui DPR dan Dilantik Jokowi, Listyo Prabowo Kapolri Nasrani Ketiga". Manado Post. 14 Januari 2021. Diakses tanggal 28 Januari 2021 – via JawaPos.com. 
  4. ^ Movanita, Ambaranie Nadia Kemala (5 Mei 2017). Gatra, Sandro, ed. "Mantan Kapolri Widodo Budidarmo Tutup Usia". Kompas.com. kompas.com. Diakses tanggal 5 Mei 2017. 
  5. ^ Lembaga Pemilihan Umum 1978, hlm. 71.
  6. ^ Daftar WNI yang Mendapat Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera tahun 1959 s.d. 2003 (PDF). Diakses tanggal 3 September 2021. 
  7. ^ "SENARAI PENUH PENERIMA DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT PERSEKUTUAN TAHUN 1976" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 23 Desember 2018. Diakses tanggal 3 Oktober 2022.  line feed character di |title= pada posisi 41 (bantuan)

BibliografiSunting

Pranala luarSunting

Jabatan kepolisian
Didahului oleh:
Mohamad Hasan
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
1974–1978
Diteruskan oleh:
Awaluddin Djamin
Didahului oleh:
Soekahar
Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya
1970–1974
Diteruskan oleh:
Soetadi Ronodipuro
Jabatan diplomatik
Didahului oleh:
Mohammad Choesin
Duta Besar Indonesia untuk Kanada
1979–1983
Diteruskan oleh:
Hasyim Djalal