Sistem televisi berjaringan di Indonesia

Sistem televisi berjaringan di Indonesia diwajibkan pada setiap lembaga penyiaran di Indonesia yang hendak melakukan siaran dalam lingkup nasional, baik publik maupun swasta, sebagai sarana mewujudkan demokratisasi penyiaran. Sistem ini didasarkan pada Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Pelaksanaan sistem ini mirip dengan sistem penyiaran yang terdapat di sejumlah negara; seperti Amerika Serikat, Australia, Jepang, dan Filipina.

RincianSunting

UU Nomor 32 Tahun 2002 menjadi landasan sistem penyiaran berjaringan di Indonesia, termasuk televisi. Pasal 6 undang-undang tersebut menyebut bahwa:

Dalam sistem penyiaran nasional terdapat lembaga penyiaran dan pola jaringan yang adil dan terpadu yang dikembangkan dengan membentuk stasiun jaringan dan stasiun lokal.

Lebih jauh lagi, pasal 31 menjelaskan bahwa lembaga penyiaran, baik radio maupun televisi, terdiri atas stasiun penyiaran jaringan (atau stasiun induk jaringan) dan/atau stasiun penyiaran lokal. Namun terdapat perbedaan cakupan antara Lembaga Penyiaran Publik (LPP) dan Lembaga Penyiaran Swasta (LPP): di saat jangkauan LPP meliputi seluruh wilayah Indonesia, jangkauan LPS dibatasi. Stasiun lokal dapat didirikan di suatu lokasi dengan jangkauan siaran terbatas pada lokasi tersebut, serta mayoritas pemilikan modal awal dan pengelolaan stasiun diutamakan kepada masyarakat setempat. Ketentuan lebih lanjut diatur oleh Pemerintah bersama KPI, lembaga negara yang dibentuk dari UU ini.

Isi siaranSunting

Terdapat aturan yang dikenakan mengenai relai siaran kepada televisi swasta, baik yang berjaringan maupun tidak. Hal ini untuk menjaga siaran lokal suatu stasiun: agar suatu jaringan tidak menyiarkan seluruh acaranya atau suatu stasiun anggota jaringan tidak merelai siaran dari stasiun induknya sepanjang waktu.

Menurut pasal 17 ayat 2 dan 3 PP No. 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta,[1] durasi relai siaran untuk acara tetap yang berasal dari lembaga penyiaran dalam negeri bagi lembaga penyiaran melalui sistem stasiun jaringan dibatasi paling banyak 90% dari seluruh waktu siaran per hari. Sedangkan untuk lembaga penyiaran televisi yang tidak berjaringan, durasi relai tersebut dibatasi paling banyak 20% dari seluruh waktu siaran per hari. Maksud "relai siaran untuk acara tetap" adalah relai yang dilakukan secara berkala dan berlangsung lebih dari sebulan.


Pelaksanaan televisi berjaringanSunting

  • Program siaran anggota jaringan
  1. Produksi program muatan lokal sekurang-kurangnya diselenggarakan dalam jumlah 10% dari total waktu siar;
  2. Pelaksana produksi program muatan lokal diutamakan mengambil sumber daya manusia dan potensi-potensi penyiaran dari daerah setempat dengan mempertimbangkan profesionalisme;
  3. Program muatan lokal adalah isi siaran yang memuat hal-hal yang bersumber dari daerah dalam bidang sosial, politik, ekonomi dan budaya;
  4. Durasi siaran lokal dapat ditingkatkan dari tahun ke tahun menjadi maksimal 30% disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan.
  • Teknik operasional anggota jaringan
  1. memiliki studio siaran dengan segala kelengkapannya;
  2. memiliki ruang pengendali siaran (master control) dengan segala kelengkapannya;
  3. memiliki peralatan-peralatan transmisi, pengiriman gambar melalui satelit, serat optik dan atau microwave, maupun jenis-jenis peralatan lainnya yang berfungsi untuk menyebarluaskan tayangan program televisi;
  4. peralatan-peralatan post produksi yang memenuhi standar-standar penyiaran peralatan-peralatan kamera beserta kelengkapannya gedung kantor dan peralatan kantor yang menjadi pusat operasional
  • Administratif anggota jaringan:
  1. Anggota jaringan berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas yang terpisah dari induk jaringan
  2. Mengikuti proses perizinan sebagaimana ditetapkan oleh UU No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan peraturan perundangan yang berlaku.
  • Ketentuan-ketentuan lain penyelenggaraan system televisi berjaringan
  1. Bagi stasiun televisi yang telah memiliki stasiun relai di berbagai daerah wajib mendirikan induk jaringan atau anggota jaringan.
  2. Jumlah induk jaringan atau anggota jaringan sebagaimana dimaksud dalam ayat di atas didirikan sesuai dengan prosentase dari jumlah stasiun relay yang dimiliki di ibu kota provinsi dengan mengacu pada ketentuan sebagai berikut: Tahun pertama berjumlah sekurang-kurangnya 50% dari jumlah provinsi yang terdapat stasiun relay, Tahun kedua berjumlah sekurang-kurangnya 75% dari jumlah provinsi yang terdapat stasiun relay, Tahun ketiga berjumlah 100% dari jumlah provinsi yang terdapat stasiun relay
  3. Prosentase sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf (a) dan (b) UU No 32 Tahun 2002, sebanyak-banyaknya 50% di Pulau Jawa.
  4. Pendirian induk jaringan atau anggota jaringan sebagaimana disebut dalam ayat 2 wajib dilakukan di lokasi stasiun relay yang sudah ada.
  5. Pendirian sistem stasiun berjaringan sebagaimana diatur dalam pasal 6 wajib memberikan kesempatan kepada mitra lokal untuk terlibat dalam kepemilikan saham sekurang-kurangnya sebesar 51% pada tahun 2010.
  6. Pelaksanaan pemberian kesempatan kepemilikan kepada mitra lokal sebagaimana dimaksud dalam ayat di atas dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan tahapan sebagai berikut:
    1. Tahun kedua sekurang-kurangnya mitra lokal dapat memiliki 20 % kepemilikan saham terhadap stasiun induk jaringan.
    2. Tahun ketiga sekurang-kurangnya mitra lokal dapat memiliki 40 % kepemilikan saham terhadap stasiun induk jaringan.
    3. Sekurang-kurangnya mitra lokal dapat memiliki 51 % kepemilikan saham terhadap stasiun induk jaringan.[2]

ImplementasiSunting

Berdasarkan interpretasi pasal 60 ayat 2 UU Nomor 32 Tahun 2002[3] (yang berlaku mulai Desember 2002), stasiun televisi yang sudah ada sebelum UU ini harus menyesuaikan dengan ketentuan UU (semisal bila ingin berjaringan harus bermitra dengan stasiun televisi lain); dengan tenggat waktu penyesuaian hingga akhir tahun 2005. Stasiun televisi yang sudah memiliki stasiun relai di satu daerah dan setelah berakhirnya masa penyesuaian bisa menggunakan stasiun relainya sampai berdirinya stasiun lokal berjaringan di daerah tersebut, dengan tenggat hingga akhir tahun 2006.

  1. Terjadi tumpang tindih antara kewenangan perizinan lembaga penyiaran antara KPI dengan Kementerian Kominfo sehingga dari sisi yuridis dan teknis masih sulit dilaksanakan di lapangan karena belum terbangunnya sistem secara memadai
  2. Terdapat tantangan yang sistematis dari pihak asosiasi TV nasional, karena kerjasama antara TV nasional dengan TV lokal dianggap sulit dilakukan
  3. Persiapan dari TV lokal yang belum memadai, dari segi teknis maupun sumber daya manusia

ManfaatSunting

  1. sistem stasiun berjaringan ini memiliki manfaat untuk menciptakan sistem penyiaran yang berkeadilan dan berpihak pada publik. Karena selama ini dominasi isi siaran televisi dipegang oleh para televisi yang berlokasi di Jakarta. Bahkan isi siarannya sudah sampai pada level menghegemoni.
  2. sistem berjaringan mampu mengakomodasi isi siaran lokal sehingga dapat menjadi pengerem terhadap isi siaran yang memiliki bias kultur, nilai, dan cara pandang orang yang tinggal di Jakarta. Dengan begitu ada terdapat ruang bagi masyarakat daerah untuk mengekspresikan hasrat, kepentingan, kultur, nilai, dan cara pandang orang daerah di ruang publik yang bernama penyiaran. Sehingga tercipta penyiaran yang berkeadilan mendudukan kepentingan daerah dan kepentingan Jakarta pada posisi yang setara dan sejajar.
  3. Dengan diberlakukannya sistem ini maka porsi iklan yang jumlahnya triliunan rupiah yang selama ini hanya dinikmati TV yang ada di Jakarta akan terditribusi ke televisi-televisi lokal yang ada di daerah. Dengan begitu, pemerataan ekonomi di bidang penyiaran akan terjadi.[4]
  4. Pemerataan kesempatan bagi investor lokal di daerah untuk dapat berpartisipasi dalam bidang pertelevisian.

Istilah yang berkaitanSunting

  1. Stasiun Televisi Lokal adalah stasiun penyiaran yang memiliki studio siaran yang berada di lokasi tertentu, dengan wilayah jangkauan siaran tertentu.
  2. Stasiun relay adalah stasiun penyiaran dengan tugas memancarkan siaran dari suatu stasiun penyiaran.yang tidak memiliki studio siaran di wilayah tertentu.
  3. Induk Jaringan adalah stasiun televisi yang berfungsi sebagai koordinator jaringan yang terletak di ibu kota provinsi, kabupaten atau kota.
  4. Anggota jaringan adalah stasiun televisi yang terletak di ibu kota provinsi, kabupaten atau kota bekerjasama dengan satu induk jaringan

ReferensiSunting

  1. ^ "Salinan arsip" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2012-11-13. Diakses tanggal 2009-10-13. 
  2. ^ http://www.google.co.id/search?hl=id&q=peraturan+KPI+%2CSISTEM+STASIUN+BERJARINGAN&btnG=Telusuri&meta=&cts=1255756462355
  3. ^ http://www.bpkp.go.id/unit/hukum/uu/2002/32-02.pdf
  4. ^ Al-Faqih, M. Z. "Menyoal TV Berjaringan". newspaper.pikiran-rakyat.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-05-07. [pranala nonaktif permanen]

Pranala luarSunting

  1. (Indonesia) Menyoal TV Berjaringan di newspaper.pikiran-rakyat.com oleh M. Z. Al-Faqih Diarsipkan 2016-05-07 di Wayback Machine.
  2. (Indonesia) Pemerintah Didesak Implementasikan TV Berjaringan di antara.co.id
  3. (Indonesia) Menkominfo Ingatkan Pengelola TV Soal TV Berjaringan di waspada.co.id
  4. (Indonesia) Simpang Siur Pemahaman Televisi Berjaringan di televisiana.net Diarsipkan 2008-12-21 di Wayback Machine.
  5. (Indonesia) [1]
  6. (Indonesia) [2] Diarsipkan 2012-11-13 di Wayback Machine.
  7. (Indonesia) [3] Diarsipkan 2016-04-27 di Wayback Machine.
  8. (Indonesia) [4][pranala nonaktif permanen]