Buka menu utama

Perbatasan Indonesia–Timor Leste

perbatasan internasional
Peta lokasi Indonesia (hijau) dan Timor Leste (jingga)
Peta lokasi Timor Barat, Indonesia (cokelat muda) dan Timor Leste (hijau)

Perbatasan Indonesia–Timor Leste mencakup perbatasan darat dan maritim antara Indonesia dan Timor Leste. Perbatasan Indonesia dengan Timor Leste merupakan sejarah panjang antara Portugis dan Belanda. Pulau Timor dijajah oleh dua bangsa barat yaitu, Timor bagian barat dijajah oleh Belanda, sedangkan pulau Timor bagian timur dijajah oleh Portugis. Hal yang menarik bagi Belanda dan Portugis untuk berkuasa di Pulau Timor adalah kayu cendana yang pada waktu itu menjadi komoditas dagang yang istimewa.[1]

Perbatasan darat Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste adalah antara Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka, dengan daratan utama Timor Leste, sementara itu ada pula perbatasan antara Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Kupang, dengan eksklave Oecussi-Ambeno. Panjang perbatasan darat ini adalah 268,8 km.[1][2]

Sementara itu, perbatasan maritim Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste adalah di Laut Timor.

SejarahSunting

Penjajahan Portugis dan BelandaSunting

Sebelum kedatangan bangsa barat, Pulau Timor dikuasai oleh kerajaan besar yang bernama Kerajaan Wesei Wehali. Kerajaan ini membawahi banyak sekali kerajana-kerajaan kecil di seluruh pulau Timor. Setelah kerajaan Wesei Wehali dihancurkan oleh ekspedisi yang dilancarkan Portugis, maka dengan mudah kerajaan-kerajaan kecil dapat dikuasai oleh Portugis dan Belanda.

Selama berada di pulau Timor, Portugis dan Belanda selalu bermusuhan. Puncaknya terjadi pada tahun 1749. Terjadi perang besar antara Portugis dan Belanda yang dikenal dengan Perang Penfui.[1] Peperangan dimenangkan pihak Belanda. Seusai perang, Portugis dan Belanda menandatangai Contract of Paravicini pada tahun 1755 yang membagi Pulau Timor menjadi dua bagian tanpa menyebutkan detail tapal batas yang ada.

Beberapa kali perundingan antara pihak Portugis dan Belanda terjadi namun mengalami kegagalan dalam menetapkan tapal batas. Akhirnya Belanda dan Portugis membawa masalah pertikaian perbatasan ke pengadilan Arbitrasi di Paris. Dalam keputusannya, Belanda menang atas daerah-daerah yang masih dipersengketakan. Setelah Indonesia merdeka, wilayah yang diklaim sebagai wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah wilayah bekas jajahan Hindia Belanda. Namun wilayah Timur masih dikuasai Portugis.[1]

Integrasi Timor Timur ke Indonesia dan Perang KemerdekaanSunting

Pada tahun 1975 terjadi Integrasi wilayah Timor Portugis dengan wilayah Republik Indonesia. Integerasi diawali dengan Petisi/Deklarasi Balibo yang memproklamasikan atas nama rakyat Timor Timur:

Timor Portugis bebas dari Penjajahan dan bergabung dengan bangsa Indonesia dan secara resmi wilayah Timor Timur bersatu ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.[1]

Sejak itu, perbatasan yang semula sebagai perbatasan negara berubah menjadi perbatasan propinsi Timor Timur dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Namun pada waktu yang hampir bersamaan, Fretilin memproklamasikan Republik Demokrasi Rakyat Timor. Fretilin mengawali perlawanannya menentang pasukan ABRI dengan menerapkan strategi perang konvensional. Setelah mengalami pergolakan dan perjuangan memisahkan diri dari Negara Republik Indonesia pada tahun 1999, propinsi Timor Timur pasca Jejak Pendapat melepaskan diri dari NKRI dan sejak saat itu, diberlakukan kembali perbatasan wilayah Nusa Tenggara Timur dengan wilayah Timor Leste.[1]

Sengketa LahanSunting

Garis perbatasan antar-negara Hindia Belanda dan Timor Portugis yang digambar tidak memiliki titik terang, sehingga persengketaan lahan terjadi. Persengketaan ini bukanlah masalah yang besar saat Timor Leste masih merupakan bagian dari Indonesia, namun ketika Timor Leste sudah melepaskan dirinya, sengketa ini menjadi masalah yang besar.

Sengketa Perbatasan NakutaSunting

Salah satu sengketa lahan yaitu sengketa perbatasan Nakuta.[3] Nakuta terletak di Noelbesi-Citrana, antara Kabupaten Kupang dengan Distrik Oecusse. Setelah perundingan dari pihak Indonesia (Korem 161/Wirasakti Kupang, Raja Liurai, Raja Sonba’i, dan Raja Amfoang) dan Pihak Timor Leste (Raja Ambenu). Pada tahun 2017, sengketa lahan sebesar 1.069 Ha sudah menemui titik terang.

Sebenarnya sengketa perbatasan ini sudah pernah dibicarakan antara Indonesia dan Timor Leste sebelumnya, yakni pada 17 April 2003.[4]

InsidenSunting

Lintas PerbatasanSunting

 
Monumen pertama perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste, terdapat di Motaain, Kabupaten Belu.
 
Fasilitas Lintas Batas antara Indonesia dan Timor Leste sebelum dibangunnya PLBN Motaain
 
Fasilitas Lintas Batas antara Indonesia dan Timor Leste kini
 
Fasilitas Lintas Batas antara Timor Leste dan Indonesia (foto lama)

Antara Indonesia dengan daratan utama Timor Leste, ada 2 Pos Lintas Batas Negara utama yang bisa dilewati, yaitu PLBN Terpadu Motaain di Tasifeto Timur dan PLBN Motamasin di Kobalima Timur.

Sementara itu, antara Indonesia dengan eksklave Oecussi, ada 1 Pos Lintas Batas Negara utama yang bisa dilewati, yaitu PLBN Wini di Insana Utara.

Selain ketiga PLBN utama tersebut, ada pula beberapa pos lintas batas kecil antara kedua negara ini.

Aktivitas PerekonomianSunting

Aktivitas perekonomian di bawah ini ditinjau dari sisi Republik Indonesia, sehingga kegiatan Ekspor adalah kegiatan transportasi barang dari Indonesia ke Timor Leste, sementara kegiatan Impor adalah kegiatan pendatangan barang dari Timor Leste ke Indonesia.

Aktivitas ekspor-impor[5] Aktivitas ekspor impor antara kedua negara ini adalah sebagai berikut:

  1. Melalui PLBN Terpadu Motaain: 23.042 kendaraan
  2. Melalui PLBN Wini: 7.995 kendaraan
  3. Melalui PLBN Motamasin: 3.778 kendaraan

Aktivitas Perlintasan menggunakan Kartu Identitas Lintas Batas (KILB)[5] Aktivitas penyeberangan perbatasan menggunakan Kartu Identitas Lintas Batas adalah sebagai berikut:

  1. Melalui PLBN Terpadu Motaain: 9 kegiatan
  2. Melalui PLBN Wini: 623 kegiatan
  3. Melalui PLBN Motamasin: 31 kegiatan

Aktivitas Perlintasan umum[5] Aktivitas penyeberangan perbatasan jalur umum (imigrasi) adalah sebagai berikut:

  1. Melalui PLBN Terpadu Motaain: 42.801 kegiatan
  2. Melalui PLBN Wini: 7.165 kegiatan
  3. Melalui PLBN Motamasin: 9.723 kegiatan

Kegiatan Pemberitahuan Ekspor Barang[5]

  1. Melalui PLBN Terpadu Motaain: 3.116
  2. Melalui PLBN Wini: 1.617
  3. Melalui PLBN Motamasin: 1.489

Kegiatan Pemberitahuan Impor Barang[5]

  1. Melalui PLBN Terpadu Motaain: 113
  2. Melalui PLBN Wini: 22
  3. Melalui PLBN Motamasin: 9

Keseluruhan Kegiatan Lintas Batas

  1. Aktivitas Ekspor-Impor: 36.714 kendaraan
  2. Aktivitas Perlintasan menggunakan KLIB: 1.244 kendaraan
  3. Aktivitas Perlintasan jalur umum (Imigrasi): 64.087 kendaraan
  4. Kegiatan Pemberitahuan Ekspor Barang: 6.610 kendaraan
  5. Kegiatan Pemberitahuan Impor Barang: 144 kendaraan

Lihat PulaSunting

ReferensiSunting

  1. ^ a b c d e f "Perbatasan Timor Leste - Belajar Kemdikbud". Diakses tanggal 21 Desember 2018. 
  2. ^ "Panjang Garis Perbatasan Indonesia & Timor Leste - Kemhan". Diakses tanggal 21 Desember 2018. 
  3. ^ "Akhir Sengketa Lahan Indonesia & Timor Leste". Diakses tanggal 21 Desember 2018. 
  4. ^ "Kesepakatan Para Raja RI-TL di Nakuta". Diakses tanggal 21 Desember 2018. 
  5. ^ a b c d e "Aktivitas Ekspor-Impor antara Indonesia dan RDTL". Diakses tanggal 22 Desember 2018.