Buka menu utama

Wikipedia β

Organisasi Pembebasan Palestina

(Dialihkan dari PLO)

Organisasi Pembebasan Palestina (bahasa Arab: منظمة تحرير فلسطينية Munazzamat al-Tahrir Filastiniyyah; bahasa Inggris: Palestine Liberation Organisation atau disingkat PLO) adalah lembaga politik resmi bangsa Arab Palestina yang telah mendapatkan pengakuan dari dunia internasional. Lembaga ini terdiri atas sejumlah organisasi perlawanan (yang terpenting ialah Al Fatah), organisasi ahli hukum, mahasiswa, buruh dan guru.

Organisasi Pembebasan Palestina
منظمة التحرير الفلسطينية
Munaẓẓamat at-Taḥrīr al-Filasṭīniyyah
Ketua Mahmoud Abbas
Didirikan 28 Mei 1964[1]
Kantor pusat Ramallah, Tepi Barat[2][3]
Ideologi Nasionalisme Palestina
Otoritas Nasional Palestina
Coat of arms of Palestine.svg

Artikel ini adalah bagian dari seri:
Politik dan pemerintahan
Otoritas Nasional Palestina



Catatan: Pada 14 Juni 2007, Presiden Mahmoud Abbas membubarkan pemerintahan Haniyeh, dan mengangkat Fayyad untuk membentuk pemerintahan darurat. Namun, Haniyeh dan Hamas menyatakan bahwa tindakan ini ilegal, dan bahwa Haniyeh masih menjabat sebagai Perdana Menteri; Haniyeh masih memiliki wewenang de facto di Jalur Gaza, sementara wewenang Fayyad terbatas de facto di Tepi Barat.

Negara lain · Atlas
 Portal politik

Organisasi ini mengusahakan sebuah negara Palestina di antara Laut Tengah dan Yordania.

Sejak didirikan, pada tahun 1969 hingga meninggal pada tahun 2004, Yasser Arafat merupakan ketua organisasi ini.

Pemimpinnya kini adalah Mahmud Abbas.

Daftar isi

Berdirinya PLOSunting

PLO didirikan pada 1964, setelah didahului oleh langkah awal Alm. Yasser Arafat untuk menyatukan semua organisasi perlawanan Palestina di bawah satu wadah, Al Fatah, pada 1950-an. Di awal pendirian, PLO di bawah dukungan Arafat dengan Al Fatahnya, menyerang Israel secara terus menerus. Israel menjawab dengan secara rutin menyerang basis PLO di Lebanon. Tak jarang korban yang berjatuhan dari kalangan sipil serta perempuan dan anak-anak.

Organ utamaSunting

Organ utama lembaga ini ialah Komite Eksekutif, Komite Sentral serta Dewan Palestina. Terpenting dari antaranya ialah Komite Eksekutif, yang bertugas mengambil keputusan-keputusan politik. Dalam mengambil keputusan, organ ini menerima masukan serta nasihat dari Komite Sentral, yang hampir kesemua anggotanya diambil dari organisasi perlawanan dan tokoh-tokoh independen. Dewan Nasional Palestina, sebuah organisasi penting lainnya yang terdiri dari 500 anggota, merupakan juga Parlemen Palestina.

Ketua PLO pertamaSunting

Atas kegigihannya menarik perhatian masyarakat internasional, pada tahun 1969 Arafat diangkat sebagai ketua PLO. Setelah menjadi ketua, Arafat mulai meninggalkan kegiatan penyerangan dengan senjata dan berusaha mendirikan sebuah pemerintahan di pengasingan. Beberapa langkah penting yang dilakukannya ialah berhasil membuat PLO memperoleh pengakuan Liga Arab sebagai satu-satunya organisasi bangsa Palestina tahun 1974. Juga pada November 1974, PLO merupakan satu-satunya organisasi nonpemerintah yang memperoleh kesempatan berbicara di depan Sidang Umum PBB. Satu langkah berikut yang dicapai ialah diperolehnya keanggotaan penuh PLO di dalam Liga Arab pada tahun 1976.

Perdamaian Mesir dengan Israel dan dampaknya bagi PalestinaSunting

Tahun 1979, atas usaha Anwar Sadat, terjadi perdamaian antara Mesir dengan Israel, yang mengakibatkan dikembalikannya wilayah Mesir yang diduduki Israel. Namun perjanjian ini tidak berhasil membentuk sebuah negara Palestina merdeka. Hal ini menimbulkan kemarahan PLO. Mereka mulai lagi melakukan penyerangan kepada Israel, dengan akibat Israel menyerang Lebanon yang merupakan basis PLO, pada 6 Juni 1982. Serbuan ini menyebabkan basis PLO di Beirut, Lebanon, hancur dan anggotanya terpaksa dievakuasi ke wilayah negara-negara Arab yang kemudian menetap di Aljir, Aljazair.

Manuver politik PLOSunting

Selanjutnya manuver politik yang dilakukan oleh PLO untuk mencapai tujuan kemerdekaan Palestina ialah dengan menyebarkan perjuangan rakyat Palestina ke seluruh dunia, mengakui Resolusi Dewan Keamanan PBB No 242 dan 338 (yang mengakui eksistensi Israel), serta melakukan gerakan Intifadah sejak tahun 1987. Sebagian faksi militan militer menolak mengakui Resolusi PBB tersebut, namun mereka menegaskan bahwa mereka tetap menjadi anggota PLO dan tidak ingin memecah belah semangat nasionalisme ketika sedang dirintis usaha ke arah berdirinya sebuah negara yang baru terbentuk.

Pada 15 November 1988, sebuah langkah besar dilakukan oleh PLO, yaitu mengumumkan berdirinya negara Palestina dari markas besarnya di Aljir, Aljazair. Bersamaan dengan ini PLO mulai mendirikan kantor kedutaannya di berbagai negara Timur Tengah dan di Indonesia.

Perwakilan di PBBSunting

PLO mendapatkan status peninjau di Sidang Umum PBB pada 1974 (Resolusi Sidang Umum no. 3237). Dengan pengakuan terhadap Negara Palestina, PBB mengubah status peninjau ini sehingga dimiliki oleh Palestina pada 1988 (Resolusi Sidang Umum no. 43/177.) Pada Juli 1998, Sidang Umum menerima sebuah resolusi baru (52/250) yang memberikan kepada Palestina hak-hak dan privilese tambahan, termasuk hak untuk ikut serta dalam perdebatan umum yang diadakan pada permulaan setiap sesi Sidang Umum, hak untuk menjawab, hak untuk ikut mensponsori resolusi dan hak untuk mengajukan keberatan atau pertanyaan yang berkaitan dengan pembicaraan dalam rapat (points of order) khususnya menyangkut masalah-masalah Palestina dan Timur Tengah. Dengan resolusi ini, "tempat duduk untuk Palestina akan diatur tepat setelah negara-negara non-anggota dan sebelum peninjau-peninjau lainnya." Resolusi ini diterima dengan suara 124 setuju, 4 menolak (Israel, AS, Kepulauan Marshall, Mikronesia) dan 10 abstain.

Lihat pulaSunting

PustakaSunting

  • Buku Ensiklopedia Nasional Indonesia.
  1. ^ Arabs Create Organization For Recovery of Palestine The New York Times; 29 May 1964; "JERUSALEM, (Jordanian Sector) 28 May (Reuters) -The creation of Palestine liberation organization was announced today..."]
  2. ^ In West Bank, Ramallah looks ever more like capital: "Abbas opened new Ramallah headquarters for the Palestine Liberation Organization (PLO), which was headquartered in East Jerusalem in the years between its establishment in 1964 and Israel's capture of the land in 1967. "God willing, the headquarters of the PLO will return to Jerusalem soon," Abbas said at the 23 November opening ceremony of the building, which the PLO is renting." Reuters
  3. ^ "Abbas: Referendum law is ‘obstacle to peace’ - Middle East - Jerusalem Post". Jpost.com. 2010-11-24. Diakses tanggal 2017-03-08.