Buka menu utama

Kompleks Rumah Dinas Walikota Salatiga

Kompleks Rumah Dinas Walikota Salatiga atau Eks. Asisten Resident Huiz bij Salatiga of Resident Huiz van de Burgermester Salatiga merupakan salah satu bangunan yang cukup unik di Kota Salatiga. Hal ini disebabkan karena gaya bangunan ini mencampurkan antara gaya bangunan tradisional dan gaya kolonial. Kompleks bangunan yang berlokasi di Jalan Diponegoro No.1, Salatiga, Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah tersebut dibangun pada abad ke-19.[1] Bangunan ini dibangun pada masa pemerintahan kolonial Hindia-Belanda dan difungsikan untuk rumah dinas asisten residen Salatiga yang bertugas menjalankan roda pemerintahan di Kota Salatiga. Sampai saat ini, kondisi bangunan Kompleks Rumah Walikota Salatiga masih terawat dengan cukup baik.

Daftar isi

BentukSunting

Dipandang dari bentuknya, bangunan rumah dinas walikota ini menunjukkan adanya perpaduan antara kebudayaan lokal dan unsur-unsur asing (Eropa). Arsitektur campuran Kompleks Rumah Dinas Walikota Salatiga memperkaya pengetahuan kita tentang bangunan kolonial di kota yang berada di lereng Gunung Merbabu tersebut. Penentuan letak pendirian bangunan juga menegaskan sebuah konsep keruangan sebuah kota modern.[2]

Pada satu sisi, bangunan ini menunjukkan adanya ornamen-ornamen khas Jawa, sedangkan di sisi lain juga menunjukkan adanya ornamen-ornamen Eropa.[3] Ciri khas bangunan tradisional dapat diamati dari keberadaan kuncungan atau atau konstruksi kayu di bagian depan, sedangkan ciri khas kolonial terlihat dari konstruksi tembok dan kolom-kolom besar.

Bangunan Rumah Dinas Walikota Salatiga memiliki nilai artistik tersendiri yang mempunyai nilai wisata. Keunggulan wisata itu terletak pada kekhasan eksklusif bangunan yang berada di tengah-tengah kota, seperti kota lain di Jawa yang menjadi identitas dan atribut administrasi kota itu. Mengingat fungsi dan nilai sejarahnya, maka bangunan tersebut perlu dilindungi dan dilestarikan sebagai salah satu cagar budaya.

Sekilas sejarahSunting

Pembangunan Kompleks Rumah Dinas Walikota Salatiga tidak dapat dilepaskan dari pembangunan Kota Salatiga yang dilakukan oleh pemerintahan kolonial Hindia-Belanda dalam memicu pertumbuhan ekonomi dan kelompok-kelompok pendukung roda ekonomi Salatiga.[4] Pemerintahan kolonial Hindia-Belanda melengkapi Kota Salatiga dengan berbagai sarana dan fasilitas agar menjadi sebuah kota yang ideal.[5] Sistem perkotaan yang dikembangkan oleh pemerintahan kolonial Hindia-Belanda sendiri pada prinsipnya meneruskan sistem feodalistik, tetapi dengan menjadikan penguasa lokal pribumi ataupun priyayi Jawa sebagai pegawai negeri dan bagian dari sistem administrasi. Tipologi kota seperti ini secara prinsipil mengacu pada konsep kota modern pada negara-negara industri maju. Pembangunan tersebut bukan hanya berguna untuk memonitor kinerja pemerintahan dan pengelolaan kota saja, namun juga bermanfaat untuk menentukan arah perkembangannya.

Sebelum tahun 1895, Salatiga merupakan satu kabupaten tersendiri yang terpisah dari Kabupaten Semarang. Pada tahun 1895, Salatiga digabung dengan Kabupaten Semarang berdasarkan Staatsblad No. 35 tanggal 13 Februari 1895.[6] Menjelang akhir tahun 1901, Salatiga sebagai afdeling kontrol dihapuskan dan digabungkan dengan Ambarawa. Berselang dua tahun kemudian, Salatiga secara resmi beralih menjadi kota administratif yang dipimpin oleh asisten residen. Afdeling Salatiga dibagi menjadi dua afdeling kontrol, yaitu: Salatiga dan Ambarawa. Salatiga membawahi Distrik Salatiga dan Distrik Tengaran, sedangkan Ambarawa membawahi Distrik Ambarawa dan Distrik Ungaran.[7]

Faktor inilah yang menyebabkan orang-orang Eropa melakukan tuntutan kepada pemerintahan kolonial Hindia-Belanda untuk mengeluarkan pelaksanaan desentralisasi di Hindia-Belanda. Di lain pihak, pemerintahan kolonial Hindia-Belanda menyetujui tuntutan tersebut dengan alasan, yaitu:

  1. Orang-orang Eropa yang tinggal di Hindia-Belanda menginginkan agar diberikan otonomi yang luas untuk menyelenggarakan pemerintahan karena bantuan dari pusat hanya sedikit.
  2. Pengaruh Perang Dunia I yang membawa kesulitan bagi pemerintahan kolonial Hindia-Belanda.[8]

Dalam perkembangannya, Salatiga beralih status menjadi stadsgemeente setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 25 Juni 1917 No. 1 yang dimuat dalam Staatsblad No. 266 tahun 1917. Kota ini resmi didirikan oleh pemerintahan kolonial Hindia-Belanda pada tanggal 1 Juli 1917 dengan nama Staadsgemeente Salatiga.[9] Status Salatiga sebagai stadsgemeente meningkat menjadi gemeente pada tahun 1926. Adapun yang dapat ditunjuk sebagai daerah kota otonom adalah kota yang mempunyai sifat kebaratan, banyak penduduk Eropa, dan di sekitarnya harus ada perkebunan.

Maksud dari pemberian status gemeente tersebut adalah sebagai tempat mukim para pemilik perkebunan besar dan perkebunan kecil, yang sebagian besar terletak di wilayah Kabupaten Semarang sekarang ini (Bringin, Ambarawa, Suruh, Kopeng, Dadapayam, Tengaran, Simo, Banyubiru, dan Ungaran).[10] Perkebunan yang menjadi sektor strategis pada masa itu dikuasai oleh orang-orang Eropa. Jabatan-jabatan penting dalam perkebunan dipegang oleh mereka, sehingga demi kelancaran pekerjaannya para pendatang ini mereka bermukim di daerah Salatiga dan sekitarnya, khususnya area yang berada di sekitar Kompleks Rumah Dinas Walikota Salatiga.

Ketetapan status Salatiga sebagai gemeente pada awalnya banyak dipertanyakan. Salatiga yang penduduknya masih sedikit dan wilayahnya hanya sekecil itu bisa dijadikan sebuah gemeente oleh pemerintahan kolonial Hindia-Belanda. Meski ketetapan tersebut bernuansa politis yang berpihak pada kepentingan orang kulit putih di Salatiga pada masa itu, namun Salatiga sebenarnya telah memenuhi persyaratan berdirinya sebuah gemeente, yaitu: penduduk, keadaan setempat, dan keuangan.[11] Adapun penataan daerah otonom atau penataan wilayah pada masa pemerintahan kolonial Hindia-Belanda sebenarnya merupakan hal yang umum dilakukan dalam kaitannya dengan manajemen pemerintahan karena berkaitan dengan rentang kendali. Rentang kendali ini berkaitan dengan kapasitas koordinasi dan aksesibilitas dalam pelayanan publik.[12]

Agar pemerintahan di Salatiga dapat berjalan dengan baik, maka Gemeente Salatiga dipimpin oleh burgermeester yang dibantu oleh gemeenteraad yang ditunjuk langsung oleh gubernur jenderal.[13] Para burgermeester itu lantas diberikan rumah hunian yang sekarang menempati bangunan Kompleks Rumah Dinas Walikota Salatiga.[14] Pada saat itu, jabatan burgermeester dirangkap oleh asisten residen, sedangkan struktur organisasi dalam gemeente itu memiliki komposisi, yaitu: orang kulit putih pada jabatan staf walikota dan paling banyak menduduki jabatan penentu kebijakan serta orang timur asing dan pribumi menduduki jabatan tingkat kelurahan. Dalam administrasi pemerintahan gemeente, sumber daya ekonomi pemerintah Hindia-Belanda diperoleh melalui pendapatan dari pajak tanah, pajak tontonan, pajak reklame, izin mendirikan tempat tinggal, dan izin kegiatan usaha ekonomi.[15]

Pemerintahan gemeente bekerja keras melakukan berbagai pembangunan di Salatiga, sekaligus memperkenalkan berbagai fasilitas umum yang belum ada dan belum pernah dikenal sebelumnya oleh penduduk pribumi. Harus diakui bahwa pembangunan Kota Salatiga pada waktu itu memang lebih dikhususkan untuk meningkatkan kenyamanan orang-orang kulit putih, namun tidak dapat diingkari bahwa masyarakat pribumi ikut merasakan manfaatnya, baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Area yang berada di sekitar Kompleks Rumah Dinas Walikota Salatiga merupakan titik yang dijadikan sebagai pusat kota yang terus dikembangkan menjadi kawasan elit. Hal inilah yang membuat dibangunnya sarana penunjang lain berupa Tamansari yang berada di sebelah timur rumah dinas asisten residen atau Kompleks Rumah Dinas Walikota Salatiga. Kompleks Rumah Dinas Walikota Salatiga sendiri berada di jalan menuju ke arah Semarang (sekarang Jalan Diponegoro) yang dulu diberi nama Toentangscheweg.[16]

Pada masa pemerintahan gemeente, kawasan di sekitar rumah dinas asisten Salatiga memang berkembang menjadi pusat kota. Perkembangan ini turut mendorong orang-orang kulit putih untuk menjadikan daerah tersebut sebagai kawasan elit. Itulah sebabnya mereka seakan berlomba-lomba membangun rumah dengan arsitektur Eropa. Selain di kawasan rumah dinas asisten residen, orang-orang kulit putih juga banyak yang bermukim di sekitar alun-alun Banjoebiroescheweg.[17]

Lihat pulaSunting

RujukanSunting

  1. ^ Informasi Situs Budaya Indonesia. "Kompleks Rumah Dinas Walikota Salatiga". Diakses tanggal 1 Maret 2019. 
  2. ^ Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah, Direktorat Jenderal Kebudayaan Republik Indonesia. "Kompleks Rumah Dinas Walikota Salatiga, Bangunan Dua Rasa". Diakses tanggal 1 Maret 2019. 
  3. ^ Jaringan Kota Pusaka Indonesia. "Rumah Dinas Walikota Salatiga". Diakses tanggal 1 Maret 2019. 
  4. ^ Prakosa, Abel Jatayu. "Pelestarian Arsitektur dan Tata Ruang Kota Salatiga". Diakses tanggal 1 Maret 2019. 
  5. ^ Supangkat, Eddy (2007). hlm. 30. "Pemerintahan kolonial Hindia-Belanda melengkapi Kota Salatiga dengan berbagai sarana dan fasilitas agar menjadi sebuah kota yang ideal....."
  6. ^ Kartoatmadja, dkk (1995). hlm. 26. "Pada tahun 1895, Salatiga digabung dengan Kabupaten Semarang berdasarkan Staatsblad No. 35 tanggal 13 Februari 1895....."
  7. ^ Handjojo, M.S. (1978). hlm. 20. "Salatiga membawahi Distrik Salatiga dan Distrik Tengaran, sedangkan Ambarawa membawahi Distrik Ambarawa dan Distrik Ungaran....."
  8. ^ Harnoko, Darto, dkk (2008). hlm. 19. "Pemerintahan kolonial Hindia-Belanda menyetujui tuntutan pelaksanaan desentralisasi dengan alasan: orang-orang Eropa yang tinggal di Hindia-Belanda menginginkan agar diberikan otonomi yang luas untuk menyelenggarakan pemerintahan karena bantuan dari pusat hanya sedikit serta pengaruh Perang Dunia I yang membawa kesulitan bagi pemerintahan kolonial Hindia-Belanda....."
  9. ^ Pemerintah Kota Salatiga. "Sejarah Kota". Diakses tanggal 1 Maret 2019. 
  10. ^ Oemar, Mohammad, dkk (1978). hlm. 128. "Maksud dari pemberian status gemeente tersebut adalah sebagai tempat mukim para pemilik perkebunan besar dan perkebunan kecil, yang sebagian besar terletak di wilayah Kabupaten Semarang sekarang ini....."
  11. ^ Darmiati, dkk (1999). hlm. 43. "Salatiga sebenarnya telah memenuhi persyaratan berdirinya sebuah gemeente. Syarat tersebut antara lain: penduduk, keadaan setempat, dan keuangan....."
  12. ^ Purnomo, Daru, dkk, (2015). hlm. 10. "Penataan daerah otonom atau penataan wilayah pada masa pemerintahan kolonial Hindia-Belanda sebenarnya merupakan hal yang umum dilakukan dalam kaitannya dengan manajemen pemerintahan....."
  13. ^ Supangkat, Eddy (2007). hlm. 12. "Gemeente Salatiga dipimpin oleh burgermeester yang dibantu oleh gemeenteraad yang ditunjuk langsung oleh gubernur jenderal....."
  14. ^ Regerings Almanak II. 1917. 
  15. ^ Supangkat, Eddy (2007). hlm. 12. "Dalam administrasi pemerintahan gemeente, sumber daya ekonomi pemerintah Hindia-Belanda diperoleh melalui pendapatan dari pajak tanah, pajak tontonan, pajak reklame, izin mendirikan tempat tinggal, dan izin kegiatan usaha ekonomi....."
  16. ^ Supangkat, Eddy (2007). hlm. 28. "Kompleks Rumah Dinas Walikota Salatiga sendiri berada di jalan menuju ke arah Semarang (sekarang Jalan Diponegoro) yang dulu diberi nama Toentangscheweg....."
  17. ^ Supangkat, Eddy (2007). hlm. 28. "Orang-orang kulit putih di Kota Salatiga juga banyak yang bermukim di sekitar alun-alun Banjoebiroescheweg....."

Daftar pustakaSunting

  • Darmiati, dkk (1999). Otonomi Daerah di Hindia-Belanda (1903-1940). Jakarta: CV. Sejahtera. 
  • Handjojo, M.S. (1978). Riwayat Kota Salatiga. Salatiga: Sechan Press. 
  • Harnoko, Darto, dkk (2008). Salatiga dalam Lintasan Sejarah. Salatiga: Dinas Pariwisata, Seni, Budaya, dan Olah Raga Kota Salatiga. 
  • Kartoatmadja, dkk (1995). Hari Jadi Kota Salatiga 24 Juli 750. Salatiga: Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga. 
  • Oemar, Mohammad, dkk (1978). Sedjarah Daerah Jawa Tengah. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 
  • Purnomo, Daru, dkk, (2015). Kajian Pemekaran Kota Salatiga. Salatiga: Pusat Kajian Kependudukan dan Pemukiman Fakultas Ilmu Sosial dan Komunikasi Universitas Kristen Satya Wacana. 
  • Supangkat, Eddy (2007). Salatiga Sketsa Kota Lama. Salatiga: Griya Media. 

Pranala luarSunting