Daftar Ketua Menteri Arunachal Pradesh

artikel daftar Wikimedia

Ketua Menteri Arunachal Pradesh adalah ketua eksekutif negara bagian India Timur Laut Arunachal Pradesh. Sesuai dengan Konstitusi India, gubernur adalah seorang kepala de jure negara bagian, tetapi otoritas eksekutif de facto dipegang ketua menteri. Setelah pemilihan-pemilihan dari Mahkamah Legislatif Arunachal Pradesh, gubernur negara bagian tersebut biasanya mengundang partai (atau koalisi) dengan mayoritas kursi dari bentuk pemerintahan tersebut. Gubernur yang melantik ketua menteri, di mana dewan menteri menjadi penanggung jawab kolektif dari mahkamah tersebut. Memberikannya kepercayaan dari mahkamah tersebut, masa jabatan ketua menteri biasanya paling lama lima tahun; tidak ada batas-batas untuk jumlah masa jabatan yang ia dapat jabati.[1]

Ketya Menteri Arunachal Pradesh
Petahana
Nabam Tuki

sejak 1 November 2011
Ditunjuk olehGubernur Arunachal Pradesh
Pejabat perdanaPrem Khandu Thungan
Dibentuk13 Agustus 1975
Situs webSitus web resmi

Ketua Menteri Arunachal Pradesh sunting

No Nama Foto Masa jabatan Partai[a] Lama jabatan
1 Prem Khandu Thungan 13 Agustus 1975 18 September 1979 Partai Janata[b] 1507
2 Tomo Riba 18 September 1979 3 November 1979 Partai Rakyat Arunachal Pradesh 47
Lowong[c]
(Pemerintahan presiden)
3 November 1979 18 Januari 1980 N/A 76
3 Gegong Apang 18 Januari 1980 19 Januari 1999 Kongres Nasional India 6940
Kongres Arunachal
4 Mukut Mithi 19 Januari 1999 3 Agustus 2003 Kongres Arunachal (Mithi) 1658
Kongres Nasional India
(3) Gegong Apang [2] 3 Agustus 2003 9 April 2007 Front Demokratik Serikat 1346
Partai Bharatiya Janata
Kongres Nasional India
5 Dorjee Khandu 9 April 2007 30 April 2011 Kongres Nasional India 1483
6 Jarbom Gamlin 5 Mei 2011 31 Oktober 2011 Kongres Nasional India 180
7 Nabam Tuki 1 November 2011 26 Januari 2016 Kongres Nasional India 4505
Lowong[d]
(President's rule)
27 Januari 2016 19 Februari 2016 N/A 23
8 Kalikho Pul 19 Februari 2016 sekarang Partai Rakyat Arunachal 2934

Catatan sunting

  1. ^ Kolom ini hanya berisi nama partai ketua menteri tersebut. Pemerintahan negara bagian yang ia kepalai bisa jadi merupakan sebuah koalisi kompleks dari beberapa partai dan independen; partai-partai tersebut tidak dimasukkan disini.
  2. ^ Terpilih pada pemilihan Mahkamah pertama yang diadakan pada 1978.
  3. ^ Pemerintahan presiden dilakukan ketika "pemerintahan di sebuah negara bagian tidak menjalankan fungsi sesuai dengan Konstitusi", yang sering terjadi karena tidak ada partai atau koalisi mayoritas dalam mahkamah tersebut. Ketika pemerintahan presiden terpaksa dilakukan dalam sebuah negara bagian, dewan menterinya akan dibubarkan. Jabatan ketua menteri menjadi lowong, dan administrasinya diambil alih oleh gubernur, yang difungsikan menjadi setengah pemerintahan pusat. Pada waktu itu, mahkamah legislatif juga dibubarkan.[2]
  4. ^ Pemerintahan presiden dilakukan ketika "pemerintahan di sebuah negara bagian tidak menjalankan fungsi sesuai dengan Konstitusi", yang sering terjadi karena tidak ada partai atau koalisi mayoritas dalam mahkamah tersebut. Ketika pemerintahan presiden terpaksa dilakukan dalam sebuah negara bagian, dewan menterinya akan dibubarkan. Jabatan ketua menteri menjadi lowong, dan administrasinya diambil alih oleh gubernur, yang difungsikan menjadi setengah pemerintahan pusat. Pada waktu itu, mahkamah legislatif juga dibubarkan.[2]

Referensi sunting

  1. ^ Durga Das Basu. Introduction to the Constitution of India. 1960. 20th Edition, 2011 Reprint. pp. 241, 245. LexisNexis Butterworths Wadhwa Nagpur. ISBN 978-81-8038-559-9. Catatan: meskipun teks tersebut berbicara tentang pemerintahan negara bagian India pada umumnya, teks ini ditambahkan untuk kasus spesifik dari Arunachal Pradesh.
  2. ^ a b Amberish K. Diwanji. "A dummy's guide to President's rule". Rediff.com. 15 Maret 2005.

Pranala luar sunting