Daftar Ketua Menteri Meghalaya

artikel daftar Wikimedia

Ketua Menteri Meghalaya adalah ketua eksekutif dari negara bagian timur laut India Meghalaya. Sesuai dengan Konstitusi India, gubernur adalah seorang kepala de jure negara bagian, tetapi otoritas eksekutif de facto dipegang ketua menteri. Setelah pemilihan-pemilihan dari Mahkamah Legislatif Meghalaya, gubernur negara bagian tersebut biasanya mengundang partai (atau koalisi) dengan mayoritas kursi dari bentuk pemerintahan tersebut. Gubernur yang melantik ketua menteri, di mana dewan menteri menjadi penanggung jawab kolektif dari mahkamah tersebut. Memberikannya kepercayaan dari mahkamah tersebut, masa jabatan ketua menteri biasanya paling lama lima tahun; tidak ada batas-batas untuk jumlah masa jabatan yang ia dapat jabati.[1]

Ketua Menteri Meghalaya
Petahana
Mukul Sangma

sejak 20 April 2010
Ditunjuk olehGubernur Meghalaya
Pejabat perdanaWilliamson A. Sangma
Dibentuk2 April 1970

Sejak 1970, sebelas orang telah menjabat sebagai Ketua Menteri Meghalaya. Enam diantaranya berasal dari Kongres Nasional India, termasuk pemegang jabatan pertama Williamson A. Sangma dan petahana saat ini Mukul Sangma, yang menjabat sejak 20 April 2010.

Daftar sunting

No[a] Nama Masa jabatan[2] Partai[b] Lama menjabat
1 Williamson A. Sangma 2 April 1970 21 Januari 1972 Konferensi Para Pemimpin Bukit Seluruh Partai 842 Hari
21 Januari 1972 18 Maret 1972 58 Hari
18 Maret 1972 21 November 1976 1710 Hari
22 November 1976 3 Maret 1978 Kongres Nasional India 437 Hari
2 Darwin Diengdoh Pugh 10 Maret 1978 21 Februari 1979 Konferensi Para Pemimpin Bukit Seluruh Partai 348 Hari
21 Februari 1979 6 Mei 1979 75 Hari [Total 423 Hari]
3 B. B. Lyngdoh 7 Mei 1979 7 Mei 1981 732 Hari
(1) Williamson A. Sangma 7 Mei 1981 24 Februari 1983 Kongres Nasional India 657 Hari
(3) B. B. Lyngdoh 2 Maret 1983 31 Maret 1983 Konferensi Para Pemimpin Bukit Seluruh Partai 30 Hari
(1) Williamson A. Sangma 2 April 1983 5 Februari 1988 Kongres Nasional India 1769 Hari [Total 5199 Hari]
4 P. A. Sangma 6 Februari 1988 25 Maret 1990 779 Hari
(3) B. B. Lyngdoh 26 Maret 1990 10 Oktober 1991 HPU 564 Hari
Lowong[c]
(Pemerintahan presiden)
11 Oktober 1991 5 Februari 1992 N/A
5 D.D. Lapang 5 Februari 1992 19 Februari 1993 Kongres Nasional India 381 Hari
6 S. C. Marak 19 Februari 1993 27 Februari 1998 1835 Hari
27 Februari 1998 10 Maret 1998 13 Hari [Total 1848 Hari]
(3) B. B. Lyngdoh 10 Maret 1998 8 Maret 2000 Partai Demokratik Serikat 729 Hari [Total 2055 Hari]
7 E. K. Mawlong 8 Maret 2000 8 Desember 2001 275 Hari
8 Flinder Anderson Khonglam 8 Desember 2001 4 Maret 2003 Independen 452 Hari
(5) D. D. Lapang 4 Maret 2003 15 Juni 2006 Kongres Nasional India 1230 Hari
9 J. D. Rymbai 15 Juni 2006 10 Maret 2007 268 Hari
(5) D. D. Lapang 10 Maret 2007 4 Maret 2008 360 Hari
4 Maret 2008 19 Maret 2008 16 Hari
10 Donkupar Roy 19 Maret 2008 18 Maret 2009 Partai Demokratik Serikat 365 Hari
Lowong[c]
(Pemerintahan presiden)
18 Maret 2009 12 Mei 2009 N/A
(5) D. D. Lapang 13 Mei 2009 19 April 2010 Kongres Nasional India 341 Hari [Total 2328 Hari]
11 Mukul Sangma 20 April 2010 5 Maret 2013 13 tahun, 340 hari
5 Maret 2013 Petahana

Lihat pula sunting

Catatan sunting

Catatan kaki
  1. ^ Sejumlah inside brackets mengindikasikan bahwa petahana tersebut sebelumnya pernah menjabat.
  2. ^ Kolom ini hanya berisi nama partai ketua menteri tersebut. Pemerintahan negara bagian yang ia kepalai bisa jadi merupakan sebuah koalisi kompleks dari beberapa partai dan independen; partai-partai tersebut tidak dimasukkan disini.
  3. ^ a b Pemerintahan presiden dilakukan ketika "pemerintahan di sebuah negara bagian tidak menjalankan fungsi sesuai dengan Konstitusi", yang sering terjadi karena tidak ada partai atau koalisi mayoritas dalam mahkamah tersebut. Ketika pemerintahan presiden terpaksa dilakukan dalam sebuah negara bagian, dewan menterinya akan dibubarkan. Jabatan ketua menteri menjadi lowong, dan administrasinya diambil alih oleh gubernur, yang difungsikan menjadi setengah pemerintahan pusat. Pada waktu itu, mahkamah legislatif juga dibubarkan.[3]
Referensi
  1. ^ Durga Das Basu. Introduction to the Constitution of India. 1960. 20th Edition, 2011 Reprint. pp. 241, 245. LexisNexis Butterworths Wadhwa Nagpur. ISBN 978-81-8038-559-9. Catatan: meskipun teks tersebut berbicara tentang pemerintahan negara bagian India pada umumnya, teks ini ditambahkan untuk kasus spesifik dari Meghalaya.
  2. ^ "Salinan arsip". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-09-19. Diakses tanggal 2015-05-29. 
  3. ^ Amberish K. Diwanji. "A dummy's guide to President's rule". Rediff.com. 15 Maret 2005.

Pranala luar sunting