Daftar Ketua Menteri Madhya Pradesh

artikel daftar Wikimedia

Ketua Menteri Madhya Pradesh (MP), sebuah negara bagian India tengah, adalah kepala Pemerintahan Madhya Pradesh. Sesuai dengan Konstitusi India, gubernur adalah seorang kepala de jure negara bagian, tetapi otoritas eksekutif de facto dipegang ketua menteri. Setelah pemilihan-pemilihan dari Mahkamah Legislatif Madhya Pradesh, gubernur negara bagian tersebut biasanya mengundang partai (atau koalisi) dengan mayoritas kursi dari bentuk pemerintahan tersebut. Gubernur yang melantik ketua menteri, di mana dewan menteri menjadi penanggung jawab kolektif dari mahkamah tersebut. Memberikannya kepercayaan dari mahkamah tersebut, masa jabatan ketua menteri biasanya paling lama lima tahun; tidak ada batas-batas untuk jumlah masa jabatan yang ia dapat jabati.[1]

Ketua Menteri Madhya Pradesh
(Madhya Pradesh Mukhya Mantri)
Petahana
Shivraj Singh Chouhan

sejak 29 November 2005
Ditunjuk olehGubernur Madhya Pradesh
Pejabat perdanaRavishankar Shukla
Dibentuk1 November 1956

Ketua Menteri Madhya Pradesh pertama adalah Ravishankar Shukla, yang memegang jabatan pada 1 November 1956. Termasuk dirinya, 12 dari 18 ketua menteri berasal dari Kongres Nasional India. Petahana saat ini adalah Shivraj Singh Chouhan, yang telah menjabat sejak 2005.

Ketua Menteri Madhya Pradesh

sunting
Keterangan warna untuk partai
No Nama Masa jabatan Partai[a] Lama jabatan
1 Ravishankar Shukla 1 November 1956 31 Desember 1956 Kongres Nasional India 61 hari
2 Bhagwantrao Mandloi 1 Januari 1957 30 Januari 1957 30 hari
3 Kailash Nath Katju 31 Januari 1957 14 Maret 1957 43 hari
14 Maret 1957 11 Maret 1962 1823 hari[Total 1866 hari]
4 Bhagwantrao Mandloi 12 Maret 1962 29 September 1963 567 hari
5 Dwarka Prasad Mishra 30 September 1963 8 Maret 1967 1256 hari
9 Maret 1967 29 Juli 1967 143 hari [Total 1399 hari]
6 Govind Narayan Singh 30 Juli 1967 12 Maret 1969 Samyukta Vidayak Dal 592 hari
7 Nareshchandra Singh 13 Maret 1969 25 Maret 1969 Kongres Nasional India 13 hari
8 Shyama Charan Shukla 26 Maret 1969 28 Januari 1972 1038 hari
9 Prakash Chandra Sethi 29 Januari 1972 22 Maret 1972 54 hari
23 Maret 1972 22 Desember 1975 1004 hari [Total 1058 hari]
(8) Shyama Charan Shukla [2] 23 Desember 1975 29 April 1977 494 hari
Lowong[b]
(Pemerintahan presiden)
29 April 1977 25 Juni 1977 N/A
10 Kailash Chandra Joshi 26 Juni 1977 17 Januari 1978 Partai Janata 206 hari
11 Virendra Kumar Saklecha 18 Januari 1978 19 Januari 1980 732 hari
12 Sunderlal Patwa 20 Januari 1980 17 Februari 1980 29 hari
Lowong[b]
(Pemerintahan presiden)
18 Februari 1980 8 Juni 1980 N/A
13 Arjun Singh 8 Juni 1980 10 Maret 1985 Kongres Nasional India 1736 hari
11 Maret 1985 12 Maret 1985 2 hari
14 Motilal Vora 13 Maret 1985 13 Februari 1988 1068 hari
(13) Arjun Singh [2] 14 Februari 1988 24 Januari 1989 345 hari [Total 2083 hari]
(14) Motilal Vora 25 Januari 1989 8 Desember 1989 318 hari [Total 1386 hari]
(8) Shyama Charan Shukla [3] 9 Desember 1989 4 Maret 1990 86 hari [Total 1618 hari]
(12) Sunderlal Patwa [2] 5 Maret 1990 15 Desember 1992 Partai Bharatiya Janata 1017 hari [Total 1046 hari]
Lowong[b]
(Pemerintahan presiden)
16 Desember 1992 6 Desember 1993 N/A
15 Digvijaya Singh 7 Desember 1993 1 Desember 1998 Kongres Nasional India 1820 hari
1 Desember 1998 8 Desember 2003 1834 hari [Total 3654 hari]
16 Uma Bharti 8 Desember 2003 23 Agustus 2004 Partai Bharatiya Janata 260 hari
17 Babulal Gaur 23 Agustus 2004 29 November 2005 464 hari
18 Shivraj Singh Chouhan 29 November 2005 12 Desember 2008 1110 hari
12 Desember 2008 12 Desember 2013 1822 hari
13 Desember 2013 Petahana
  1. ^ Kolom ini hanya berisi nama partai ketua menteri tersebut. Pemerintahan negara bagian yang ia kepalai bisa jadi merupakan sebuah koalisi kompleks dari beberapa partai dan independen; partai-partai tersebut tidak dimasukkan disini.
  2. ^ a b c Pemerintahan presiden dilakukan ketika "pemerintahan di sebuah negara bagian tidak menjalankan fungsi sesuai dengan Konstitusi", yang sering terjadi karena tidak ada partai atau koalisi mayoritas dalam mahkamah tersebut. Ketika pemerintahan presiden terpaksa dilakukan dalam sebuah negara bagian, dewan menterinya akan dibubarkan. Jabatan ketua menteri menjadi lowong, dan administrasinya diambil alih oleh gubernur, yang difungsikan menjadi setengah pemerintahan pusat. Pada waktu itu, mahkamah legislatif juga dibubarkan.[2]

Referensi

sunting
  1. ^ Durga Das Basu. Introduction to the Constitution of India. 1960. 20th Edition, 2011 Reprint. pp. 241, 245. LexisNexis Butterworths Wadhwa Nagpur. ISBN 978-81-8038-559-9. Catatan: meskipun teks tersebut berbicara tentang pemerintahan negara bagian India pada umumnya, teks ini ditambahkan untuk kasus spesifik dari Madhya Pradesh.
  2. ^ Amberish K. Diwanji. "A dummy's guide to President's rule". Rediff.com. 15 Maret 2005.

Pranala luar

sunting