Karangsari, Cluwak, Pati

Untuk tempat lain yang bernama sama, lihat Karangsari.

Karangsari adalah desa di kecamatan Cluwak, Pati, Jawa Tengah, Indonesia.

Karangsari
Desa
Negara	Indonesia
Provinsi	Jawa Tengah
Kabupaten	Pati
Kecamatan	Cluwak
Kode pos	59157
Kode Kemendagri	33.18.18.2007
Luas	... km²
Jumlah penduduk	... jiwa
Kepadatan	... jiwa/km²

Desa ini terdiri atas 5 dukuh, yaitu dukuh jentir, dukuh cluwak, dukuh gibing, dukuh godang, dukuh sayang. Desa Karang sari sebagian dari wilayahnya adalah perkebunan karet di bawah kontrol Kodam IV Diponegoro yang sekaligus menguasai perkebunan karet ini. Saat ini PT Rumpun Sari Antan sebagai pengelola dan melakukan bagi hasil kepada Kodam IV Diponegoro. Perkebunan ini juga pernah disengketakan oleh warga Karangsari, oleh warga Karangsari beranggapan bahwa tanah yang menjadi perkebunan karet ini adalah tanah ulayat. Tanah ini adalah tanah milik warga keturunan tionghoa, karena pada tahun 1965 terjadi kerusuhan G 30 S, Warga keturunan Tionghoa banyak yang mati di bunuh dan melarikan diri, maka semua harta ditinggakan begitu saja. Tanah ini dahulu sudah di jadikan perkebunan seperti kopi, kelapa, randu dan lain-lain. Karena bukti tidak kuat, dan sebuah tindakan yang sia-sia bagi warga karangsari untuk mengambil alih tanah perkebunan ini sebagai tanah ulayat. Kehidupan beragama di desa karangsari sangat kondusif, walaupun agama mayoritas Islam akan tetapi pemeluk agama-agama lain seperti Buddha dan Kristen desa ini memiliki tanah yang sangat subur dengan sebagian besar penduduk bermata pencaharian bertani. Penduduk mayoritas memeluk agama Islam dan beberapa beragama Buddha dan Kristen.

Pranala luar

• (Indonesia) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau tahun 2021
• (Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
• (Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan