Kabinet Republik Indonesia Serikat

(Dialihkan dari Kabinet RIS)

Kabinet Republik Indonesia Serikat atau Kabinet RIS adalah kabinet yang dibentuk sebagai hasil dari pembentukan negara Republik Indonesia Serikat setelah pengakuan kedaulatan dari kekuasaan kolonial Belanda. Kabinet ini bertugas kurang dari satu tahun sebelum akhirnya Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kabinet Republik Indonesia Serikat

Kabinet Pemerintahan Indonesia ke-10 & ke-11
Kabinet pemerintahan RIS ke-1
1949–1950
Kabinet Republik Indonesia Serikat pertama
Dibentuk20 Desember 1949 (1949-12-20)
Diselesaikan15 Agustus 1950 (1950-08-15)
Struktur pemerintahan
PresidenSoekarno
Wakil PresidenMohammad Hatta
Perdana MenteriMohammad Hatta
Total jumlah menteri17
Partai anggota  Masyumi
  PNI
  Parkindo
  Independen
Sejarah
PeriodeDewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat
Nasihat dan persetujuanSenat Republik Indonesia Serikat
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat
PendahuluKabinet Hatta II
PenggantiKabinet Natsir

Kabinet ini bertugas dari tanggal 20 Desember 1949 hingga 6 September 1950 di Jakarta. Kabinet ini memerintah pada waktu yang kurang lebih bersamaan dengan kabinet Republik Indonesia, Kabinet Halim, di Yogyakarta. Kabinet ini merupakan zaken kabinet, yang mengutamakan keahlian dari anggota-anggotanya, bukan kabinet koalisi yang berdasarkan pada kekuatan partai politik.

Latar belakang sunting

Presiden Soekarno, Presiden Republik Indonesia Serikat, menunjuk Mohammad Hatta, Ida Anak Agung Gde Agung, Sri Sultan Hamengkubuwana IX dan Sultan Hamid II untuk membentuk kabinet Republik Indonesia Serikat yang baru. Dua hari kemudian, pada 20 Desember 1949, anggota kabinet disumpah, dan satu minggu kemudian kabinet tersebut menerima kedaulatan negara dari Belanda.[1]

Pimpinan sunting

Presiden Wakil Presiden
Soekarno
(Negara Bagian Republik Indonesia)
    Mohammad Hatta
(Negara Bagian Republik Indonesia)

Anggota sunting

Hanya lima anggota kabinet yang berasal dari luar Negara Bagian Republik Indonesia. Hatta bekerja keras untuk memastikan para menteri dipilih berdasarkan kompetensi dibandingkan afiliasi partai politik, dan empat dari menteri yang berasal dari Negara Bagian Republik Indonesia tidak berafiliasi partai. Secara praktis, Hatta memegang posisi dominan di dalam kabinet, dikarenakan kedekatannya dengan Presiden Soekarno, kesuksesan Hatta pada Konferensi Meja Bundar dan perannya dalam peristiwa penting selama Revolusi Nasional Indonesia.[2]

No. Jabatan Pejabat
(negara bagian)
Periode Partai Politik
Mulai menjabat Selesai menjabat
Perdana Menteri
1 Perdana Menteri   Mohammad Hatta
(Negara Bagian Republik Indonesia)
20 Desember 1949 15 Agustus 1950 Non-Partai
Menteri
2 Menteri Luar Negeri   Mohammad Hatta
(Negara Bagian Republik Indonesia)
20 Desember 1949 15 Agustus 1950 Non-Partai
3 Menteri Dalam Negeri   Ide Anak Agung Gde Agung
(Negara Indonesia Timur)
20 Desember 1949 15 Agustus 1950 Non-Partai
4 Menteri Pertahanan   Sri Sultan Hamengkubuwana IX
(Negara Bagian Republik Indonesia)
20 Desember 1949 15 Agustus 1950 Non-Partai
5 Menteri Kehakiman   Soepomo
(Negara Bagian Republik Indonesia)
20 Desember 1949 15 Agustus 1950 Non-Partai
6 Menteri Penerangan   Arnold Mononutu
(Negara Indonesia Timur)
20 Desember 1949 15 Agustus 1950 PNI
7 Menteri Keuangan   Syafruddin Prawiranegara
(Negara Bagian Republik Indonesia)
20 Desember 1949 15 Agustus 1950 Masyumi
8 Menteri Kemakmuran   Djuanda Kartawidjaja
(Negara Bagian Republik Indonesia)
20 Desember 1949 15 Agustus 1950 Non-Partai
9 Menteri Perhubungan, Tenaga dan Pekerjaan Umum   Herling Laoh
(Negara Bagian Republik Indonesia)
20 Desember 1949 15 Agustus 1950 PNI
10 Menteri Perburuhan   Wilopo
(Negara Bagian Republik Indonesia)
20 Desember 1949 15 Agustus 1950 PNI
11 Menteri Sosial   Kosasih Purwanegara
(Negara Pasundan)
20 Desember 1949 15 Agustus 1950 Non-Partai
12 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan   Abu Hanifah
(Negara Bagian Republik Indonesia)
20 Desember 1949 15 Agustus 1950 Masyumi
13 Menteri Kesehatan   Johannes Leimena
(Negara Bagian Republik Indonesia)
20 Desember 1949 15 Agustus 1950 Parkindo
14 Menteri Agama   Wahid Hasjim
(Negara Bagian Republik Indonesia)
20 Desember 1949 15 Agustus 1950 Masyumi
15 Menteri Negara   Hamid II[3]
(Negara Kalimantan Timur
20 Desember 1949 5 April 1950 Non-Partai
  Mohammad Roem[4]
(Negara Bagian Republik Indonesia)
20 Desember 1949 19 Januari 1950 Masyumi
  Suparno
(Negara Madura)
20 Desember 1949 15 Agustus 1950 Non-Partai

Pergantian anggota sunting

Pada 19 Januari 1950, Menteri Negara Mohammad Roem ditunjuk sebagai Komisi Tinggi RIS di Den Haag dan mengundurkan diri dari kabinet. Setelah adanya laporan dari Jaksa Agung, Menteri Negara Sultan Hamid II diberhentikan pada 5 April 1950 karena keterlibatannya dalam pemberontakan yang dipimpin oleh Raymond Westerling. Baik Roem maupun Hamid tidak digantikan oleh menteri negara baru.[5][6]

Program sunting

Adapun Program Kabinet Republik Indonesia Serikat adalah sebagai berikut :

  • Menyelenggarakan pemindahan kekuasaan ke tangan bangsa Indonesia di seluruh Indonesia terjadi dengan saksama, mengusahakan reorganisasi KNIL dan pembentukan APRIS dan pengembalian tentara Belanda ke negerinya dalam waktu selekas-lekasnya.
  • Menyelenggarakan ketenteraman umum dalam waktu yang sesingkat-singkatnya serta menjamin berlakunya hak-hak demokrasi dan terlaksananya dasar-dasar hak manusia dan kemerdekaan.
  • Mengadakan persiapan dasar hukum mengenai cara bagaimana rakyat menyatakan kemauannya menurut asas-asas Undang-Undang RIS, dan menyelenggarakan pemilihan umum untuk konstituante.
  • Berusaha memperbaiki perekonomian rakyat, keadaan keuangan, perhubungan, perumahan, dan kesehatan, mengadakan persiapan untuk jaminan sosial dan penempatan tenaga untuk kembali ke masyarakat; mengadakan peraturan tentang upah minimum; pengawasan pemerintah atas kegiatan ekonomi agar kegiatan itu terwujud kepada kemakmuran rakyat seluruhnya.
  • Menyempurnakan perguruan tinggi sesuai dengan keperluan masyarakat Indonesia dan membangun pusat kebudayaan nasional; mempergiat pemberantasan buta huruf di kalangan rakyat.
  • Menyelesaikan soal Papua dalam setahun ini juga dengan jalan damai.
  • Menjalankan politik luar negeri untuk memperkuat kedudukan RIS dalam dunia internasional dengan menguatkan cita-cita perdamaian dunia dan persaudaraan bangsa-bangsa. Memperkuat hubungan moril, politik, dan ekonomi antar negara-negara Asia Tenggara. Menjalankan politik dalam Uni ini yang berguna bagi kepentingan RIS. Berusaha supaya RIS menjadi anggota PBB.

Pembubaran kabinet sunting

Pada 15 Agustus 1950, Republik Indonesia Serikat dibubarkan dan digantikan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada hari yang sama, Perdana Menteri Hatta mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Kabinet Republik Indonesia Serikat secara resmi dibubarkan namun terus bertugas sebagai kabinet Republik Indonesia sampai sebuah kabinet baru dibentuk.[7]

Catatan sunting

  1. ^ Feith (2007) p46
  2. ^ Feith (2007) pp 47-52
  3. ^ Hamid II diberhentikan pada 5 April 1950. Posisinya dibiarkan kosong.
  4. ^ Mohammad Roem ditunjuk menjadi Komisaris Agung yang berbasis di Den Haag pada 19 Januari 1950. Posisinya dibiarkan kosong.
  5. ^ Simanjuntak (2003) p94
  6. ^ Feith (2007) p47
  7. ^ Simanjuntak (2003) p102

Sumber sunting

  • Kahin, George McTurnan (1952) Nationalism and Revolution in Indonesia Cornell University Press, ISBN 0-8014-9108-8
  • Ricklefs (1982), A History of Modern Indonesia, Macmillan Southeast Asian reprint, ISBN 0-333-24380-3
  • Simanjuntak, P. N. H. (2003) (in Indonesian), Kabinet-Kabinet Republik Indonesia: Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi, Jakarta: Djambatan, pp. 91–102, ISBN 979-428-499-8.

Pranala luar sunting

 
Kabinet Pemerintahan Indonesia
Didahului oleh:
Kabinet Hatta II
Kabinet Republik Indonesia Serikat
1949–1950
Diteruskan oleh:
Kabinet Natsir