Buka menu utama

Kolonel Ismail Lengah adalah seorang tokoh militer, pejuang kemerdekaan Indonesia dan tokoh Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Pada tahun 1956 Ismail Lengah menjabat sebagai Panglima Komando Divisi IX Banteng sebelum meletusnya peristiwa PRRI. Komando Divisi IX Banteng adalah salah satu divisi dalam Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) dengan teritorial Sumatra Tengah yang meliputi provinsi Sumatra Barat, Riau, Kepulauan Riau dan Jambi sekarang. Salah satu pasukannya, yaitu Resimen 6 Divisi IX Banteng dianggap sebagai pasukan terbaik di Sumatra. Ismail Lengah menjabat posisi panglima dengan pangkat Kolonel ketika itu.[1]

Ismail Lengah
Tiga Perwira Divisi Banteng.jpg
Tiga perwira dari Komando Divisi IX Banteng; Dahlan Djambek, Jazid Abidin, dan Ismail Lengah.
LahirBendera Belanda Sumatra Barat, Hindia Belanda
KebangsaanBendera Indonesia Indonesia
PekerjaanMiliter
Dikenal atas- Pejuang kemerdekaan Indonesia
- Pemimpin PRRI

Sebelum dan sesudah kemerdekaan Ismail Lengah selalu aktif dalam perjuangan mengusir penjajah. Ia juga pernah memimpin suatu rapat rahasia di Padang yang dilangsungkan pada tanggal 18 Agustus 1945 yang kemudian berlanjut pada tanggal 25 Agustus 1945 dengan mendirikan Balai Penerangan Pemuda Indonesia (BPPI) yang diketuai langsung olehnya. Kelanjutan dari itu pada tanggal 31 Agustus, terbentuklah Komite Nasional Indonesia (KNI) Daerah Sumatra Tengah yang diketuai oleh Muhammad Sjafei.

RiwayatSunting

KarierSunting

Pada bulan Januari 1946 ia diangkat menjadi Direktur Sekolah Pendidikan Opsir yang baru didirikan di Bukittinggi, kala itu ia berpangkat Letnan Kolonel. Pada bulan Juli 1946, Ismail Lengah diangkat menjadi Kepala Seksi Persenjataan Markas Umum Komandemen Sumatra. Pada tahun 1956 dengan pangkat Kolonel ia menjabat sebagai Panglima Komando Divisi IX Banteng yang membawahi Sumatra Tengah.

PRRI/PermestaSunting

Pada 20 November 1956 di Padang, Ismail Lengah membentuk Dewan Banteng dengan ketuanya Letnan Kolonel Ahmad Husein yang ketika itu menjabat sebagai Komandan Resimen IV Tentara Teritorium (TT) I di Padang. Pembentukan Dewan Banteng di Sumatra Tengah akhirnya diikuti oleh daerah-daerah lain seperti pembentukan Dewan Gajah di Sumatra Utara oleh Kolonel Maludin Simbolon dan Dewan Garuda di Sumatra Selatan oleh Kolonel Barlian, serta Dewan Manguni di Sulawesi Utara oleh Letnan Kolonel Ventje Sumual. Pembentukan Dewan-Dewan ini didasari oleh ketidakpuasan yang dirasakan daerah-daerah di luar pulau Jawa.

Setelah rapat di Sungai Dareh, Sumatra Tengah pada tanggal 9 Januari 1958, akhirnya Ahmad Husein membentuk Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) pada tanggal 15 Februari 1958 dengan mengangkat Syafruddin Prawiranegara sebagai Perdana Menteri berikut kabinetnya. Sementara itu di Sulawesi Utara, Letnan Kolonel D.J. Somba mengikutinya dengan membentuk Gerakan Piagam Perjuangan Semesta (Permesta).

Tuntutan Dewan-Dewan itu tentang otonomi, penyerahan mandat Perdana Menteri Djuanda kepada Mohammad Hatta dan Hamengku Buwono IX, pembentukan zaken kabinet dan tuntutan agar Presiden kembali sebagai Presiden Konstitusional serta beberapa tuntutan lainnya tidak dipenuhi oleh pemerintah pusat. Setelah melalui beberapa perundingan yang tidak menghasilkan kesepakatan ditengah situasi yang menegangkan akhirnya pemerintah mengirim pasukan dalam jumlah besar untuk membungkam aspirasi daerah-daerah tersebut. Terjadilah perang saudara yang cukup banyak memakan korban anak bangsa.

ReferensiSunting

Pranala luarSunting