Indonesia dalam tahun 1967

Indonesia dalam tahun 1967 menyajikan serangkaian peristiwa yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun 1967.

Indonesia dalam tahun 1967
← 1965 1966 1967 1968 1969 →
Dekade :	1960-an
Abad :	ke-20
Milenium :	ke-2
Lihat juga
Sejarah Indonesia Garis waktu sejarah Indonesia Indonesia menurut tahun

Pemerintahan

Presiden

Presiden
Soekarno (sampai dengan 12 Maret 1967)
Soeharto (sejak 12 Maret 1967 sebagai Pejabat Presiden)

Menteri

• Kabinet Ampera I — hingga 11 Oktober.
• Kabinet Ampera II — mulai 14 Oktober.

Peristiwa

Januari

• Selasa, 10 Januari — Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.
• Selasa, 24 Januari — Kesatuan-kesatuan Aksi mengadakan apel besar di Bandung yang menampilkan pembicara-pembicara Soegeng Sarjadi mewakili Badan Koordinasi Kesatuan Aksi, Sulaeman Tjakrawiguna dari KASI dan Djoko Sudyatmiko dari KAMI. Mereka meminta DPR-GR untuk :

1. Menyatakan Soekarno terlibat dalam Peristiwa Gerakan 30 September.
2. Menuntut MPRS/Pimpinan MPRS untuk segera memecat Soekarno secara tidak hormat sebagai Mandataris/Presiden.
3. Menuntut kepada pihak yang berwewenang untuk memeriksa dan mengadili Soekarno, dan
4. Supaya DPR-GR menyatakan tidak percaya terhadap kepemimpinan Soekarno.

• Minggu, 29 Januari — Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Bagian Umum diresmikan. Peresmian Akabri Bagian Umum tersebut merupakan permulaan tahun akademi dan sekaligus merupakan integrasi tahap pertama di antara akademi-akademi ABRI yang sebelumnya berdiri sendiri-sendiri.

Februari

• Kamis, 9 Februari — DPR-GR menyepakati butir-butir tuntutan dari Kesatuan Aksi dan dalam Rapat Pleno tersebut mengusulkan agar Pimpinan MPRS segera menyelenggarakan Sidang Istimewa MPRS untuk memberhentikan Presiden Soekarno dari jabatan Presiden/Mandataris MPRS dan memilih seorang Pejabat Presiden, serta memerintahkan badan kehakiman yang berwewenang untuk mengadakan pengusutan, pemeriksaan, dan penuntutan secara hukum.
• Rabu, 22 Februari — Presiden Soekarno resmi menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada Jenderal TNI Soeharto.

Maret

• Minggu, 12 Maret — Jenderal TNI Soeharto selaku Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966, diambil sumpahnya dan dilantik sebagai Pejabat Presiden Republik Indonesia yang ditandai dengan adanya Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1967.

April

• Jumat, 7 April — Freeport Sulphur of Delaware menandatangani kontrak kerja dengan Pemerintah Indonesia untuk penambangan tembaga di Irian Barat.

Agustus

• Selasa, 8 Agustus — ASEAN didirikan oleh lima menteri luar negeri. Indonesia melalui perwakilannya Adam Malik merupakan salah satu dari negara yang mendirikannya.
• Kamis, 17 Agustus — Peringatan 22 tahun Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.
• Sabtu, 26 Agustus — Waduk Serba Guna dan Pusat Listrik Tenaga Air Jatiluhur telah diresmikan oleh Pejabat Presiden Soeharto dengan diberi nama Waduk Serba Guna PLTA Ir. H. Djuanda.

September

• Senin s.d. Jumat, 4-8 September — Menteri Luar Negeri Republik Singapura Sinnathamby Rajaratnam telah mengadakan kunjungan resmi ke Indonesia dengan tujuan untuk menandatangani kesepakatan diplomatik antara Indonesia dan Singapura tentang pertukaran duta besar antar negara.
• Kamis, 7 September — Indonesia secara resmi menjalin hubungan diplomatik dengan Singapura.

Oktober

• Minggu, 1 Oktober – Indonesia membekukan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Cina. Alasan pembekuan diplomatik ini antara lain adalah bahwa Republik Rakyat Cina terbukti telah memberikan bantuan kepada G-30-S/PKI, baik dalam persiapan, pelaksanaannya maupun pada masa-masa sesudahnya. Diantara alasan lain yang dikemukakan pemerintah bahwa tindakan-tindakan orang Cina terhadap gedung dan harta milik staf Kedutaan Besar Republik Indonesia di Peking yang tidak dapat ditolerir oleh Indonesia, sebab staf kedutaan mempunyai hak imunitas dan hak ekstra-teritorial. Meskipun pembekuan hubungan ini mulai berlangsung pada 1 Oktober 1967, tetapi Kedutaan Besar Republik Indonesia di Peking baru akan ditutup secara resmi pada tanggal 30 Oktober 1967. Untuk mewakili kepentingannya di Cina, pemerintah menunjuk Kedutaan Kamboja di RRC.
• Minggu, 1 Oktober — Pejabat Presiden Soeharto menetapkan 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Ditetapkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 1967 tertanggal 27 September 1967.

Hari libur nasional di Indonesia

Hari-hari libur nasional Indonesia untuk tahun 1967:

No	Tanggal	Hari	Keterangan
Hari Libur Nasional
1	1 Januari	Minggu	Tahun Baru Masehi
2	12-13 Januari	Kamis-Jumat	Idul Fitri (1-2 Syawal 1386H)
3	22 Maret	Rabu	Idul Adha (10 Dzulhijjah 1386H)
4	1 Mei	Senin	Hari Buruh
5	17 Agustus	Kamis	Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-22
6	25 Desember	Senin	Hari Raya Natal