Perdana Menteri Afganistan
Perdana Menteri Afghanistan (bahasa Pashtun: د افغانستان لومړی وزیر; Persia: رئیس الوزرای افغانستان) adalah pos dalam kabinet dari Afganistan. Jabatan tersebut dibuat pada tahun 1927 sebagai pejabat yang ditunjuk oleh Raja Afghanistan. Pemegangnya sebagian besar menjabat sebagai penasihat, sampai akhir Kerajaan Afghanistan pada tahun 1973. Selama tahun 1980-an, posisinya adalah kepala pemerintahan. Jabatan itu dihapuskan setelah invasi AS, setelah itu bentuk pemerintahan presidensial didirikan yang berlangsung dari tahun 2004 hingga 2021. Setelah penarikan AS dan pembentukan kembali aturan Taliban, pos itu dihidupkan kembali.
| Perdana Menteri Keamiran Islam Afganistan | |
|---|---|
| Ditunjuk oleh | Amir |
| Masa jabatan | Belum ditentukan |
| Dibentuk | 14 November 1929 (Kerajaan Afganistan) 27 April 1978 (Republik Demokratik Afganistan) 15 April 1992 (Negara Islam Afganistan) 26 September 1996 (Keamiran Islam Afganistan) 7 September 2021 (Keamiran Islam Afganistan) |
| Pejabat pertama | Sardar Mohammad Hashim Khan (Kerajaan Afganistan) |
| Situs web | - |
Pada tanggal 7 September 2021 para pejabat Taliban yang menjalankan kontrol de facto atas sebagian besar Afghanistan mengumumkan Mullah Hasan Akhund sebagai penjabat perdana menteri dalam pemerintahan sementara baru dari Keamiran Islam Afghanistan.[1] Pemerintah tunduk pada pengawasan pemimpin Imarah Islam, Mullah Mawlawi Hibatullah Akhundzada.
Sejarah sunting
Kerajaan sunting
Ketua Dewan Menteri bukanlah perdana menteri, tetapi Raja. Hanya selama ketidakhadirannya perdana menteri bertindak sebagai ketua Dewan.
Hingga tahun 1963, Raja Mohammed Zahir Shah mengangkat kerabatnya sebagai perdana menteri. Raja Zahir Shah juga memiliki kekuasaan untuk memberhentikan atau memindahkan perdana menteri. Sejak 1963 dan seterusnya, ini diubah, menyatakan bahwa kepala pemerintah Afghanistan adalah perdana menteri, dan bahwa pemerintah terdiri dari menteri-menterinya. Ini adalah pertama kalinya Raja Zahir Shah tidak memainkan peran penting dalam pemerintahan, menyerahkannya kepada otoritas terpilih. Namun, ia juga menyatakan bahwa mereka tidak dapat terlibat dalam profesi lain selama masa jabatan mereka.
Konstitusi 1964 juga memberikan kekuasaan kepada perdana menteri untuk memanggil Perguruan Tinggi Pemilihan jika raja meninggal. Perdana menteri hanya menjawab Wolesi Jirga tentang Kebijakan Umum pemerintah, dan secara individu untuk tugas yang ditentukan mereka.[2]
Republik Demokratik Afganistan sunting
Pada bulan April 1978, Mohammed Daoud Khan terbunuh dalam kudeta yang memulai Revolusi Saur. Partai Demokratik Rakyat Afghanistan (PDPA) menghidupkan kembali kantor perdana menteri tahun itu, dan tetap selama tahun 1980-an.
Presiden bertanggung jawab atas penunjukan perdana menteri, yang kemudian mengangkat Dewan Menteri. Tujuan Dewan adalah untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan dalam dan luar negeri, untuk merumuskan rencana pembangunan ekonomi dan anggaran negara, dan untuk menjamin ketertiban umum.
Di bawah Konstitusi 1987, presiden diharuskan mengangkat perdana menteri untuk membentuk pemerintahan. Perdana menteri memiliki kekuasaan untuk membubarkan pemerintah. Beberapa presiden Afghanistan selama era Republik Demokratik juga ditunjuk sebagai perdana menteri. Dengan invasi Soviet ke Afghanistan, perdana menteri tidak lagi bertanggung jawab atas pemerintahan. Sekjen PDPA atau direktur Khalq menjalankan kekuasaan yang lebih besar.
Negara Islam Afganistan sunting
Setelah runtuhnya pemerintahan Mohammad Najibullah, sebuah negara transisi diciptakan. Dengan demikian, jabatan perdana menteri sekali lagi memainkan peran penting dalam sejarah bangsa.
Ada gesekan konstan antara presiden dan perdana menteri selama periode ini. Negara telah runtuh dan tidak ada pemerintahan pusat yang efektif dari tahun 1992 hingga 1996. Dengan demikian, posisi menjadi seremonial de facto, dengan sedikit kekuasaan yang tersisa dari pemerintah.
Keamiran Islam Afganistan sunting
Gelar tersebut dihapuskan ketika pasukan Taliban dari Imarah Islam Afghanistan mengambil alih kendali pada tahun 1996. Wakil pemimpin Taliban sering dikenal sebagai perdana menteri menteri sepanjang pemerintahannya. Dengan kematian Mohammad Rabbani pada tahun 2001,[3] Taliban memutuskan untuk tidak menghidupkan kembali jabatan tersebut.
Sampai September 1997, pemerintah yang telah digulingkan Taliban, yang tetap memberontak sampai akhir kekuasaan Taliban pada tahun 2001, memiliki seorang perdana menteri dalam pemerintahan, tetapi posisi itu dihapuskan.
Pada 7 September 2021, Taliban mengembalikan posisi perdana menteri.
Daftar Perdana Menteri sunting
Referensi sunting
- ^ "Taliban announce new government for Afghanistan". BBC News. 2021-09-07. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-09-07. Diakses tanggal 2021-09-07.
- ^
Artikel ini berisi bahan berstatus domain umum dari dokumen Library of Congress: Richard S. Newell (1997). Peter R. Blood, ed. Afghanistan: A country study. Federal Research Division. The Constitutional Period, 1964-73.
- ^ Dugger, Celia W. (20 April 2001). "Muhammad Rabbani, Advocate of Some Moderation in Taliban". The New York Times. Diakses tanggal 29 September 2012.
