Pemerintah Sementara Timor Timur
Pemerintah Sementara Timor Timur (PSTT), (Portugis: Governo Provisório de Timor Leste), adalah pemerintahan sementara yang didukung oleh Indonesia. Pemerintahan ini dibentuk pada 17 Desember 1975 setelah Invasi Indonesia ke Timor Timur dan dibubarkan pada 17 Juli 1976 ketika wilayah tersebut dianeksasi oleh Indonesia sebagai provinsi Timor Timur.
Pemerintah Sementara Timor Timur Governo Provisório de Timor Leste | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975–1976 | |||||||||
 | |||||||||
 Timor Timur di Asia Tenggara | |||||||||
| Ibu kota | Dili | ||||||||
| Bahasa yang umum digunakan | Bahasa Indonesia | ||||||||
| Pemerintahan | Pemerintahan sementara dibawah Pendudukan militer | ||||||||
| Ketua Pelaksana | |||||||||
• 1975-1976 | Arnaldo dos Reis Araújo | ||||||||
| Wakil Ketua Pelaksana | |||||||||
• 1975-1976 | Lopez da Cruz | ||||||||
| Era Sejarah | Perang Dingin | ||||||||
| 7 Desember 1975 | |||||||||
• Pemerintahan sementara dibentuk | 17 Desember 1975 | ||||||||
| 17 Juli 1976 | |||||||||
| Kode ISO 3166 | TL | ||||||||
| |||||||||
Sejarah sunting
Dekolonisasi dan deklarasi kemerdekaan sepihak sunting
Timor Timur dijajah oleh Portugal pada pertengahan abad ke-16 dan dikelola sebagai Timor Portugis. Setelah Revolusi Bunga Anyelir tahun 1974 di Portugal, proses dekolonisasi dimulai yang mengarah pada pembentukan Majelis Konstituante terpilih pada tahun 1976. Tiga partai baru muncul saat ini; Uni Demokratik Timor yang mendukung kelanjutan asosiasi dengan Portugal, Fretilin yang mendukung kemerdekaan dan Apodeti yang mendukung integrasi ke dalam Indonesia.[1] Digelar pilkada pada 13 Maret 1975, Fretilin dan UDT muncul sebagai partai terbesar, setelah sebelumnya membentuk aliansi untuk mengkampanyekan kemerdekaan.
Pada tanggal 28 November 1975, Fretilin membuat deklarasi kemerdekaan sepihak Republik Demokratik Timor Timur dalam suatu tindakan yang tidak diakui baik oleh Portugal maupun Indonesia.[2][3][4]
Invasi dan aneksasi Indonesia sunting
Pada tanggal 30 November 1979, Menanggapi deklarasi Kemerdekaan sepihak, Indonesia mendorong para pemimpin UDT, Apodeti, dan partai-partai kecil lainnya untuk menandatangani Deklarasi Balibo yang menyerukan integrasi Timor Timur ke dalam Indonesia.[5]
Pada pagi hari tanggal 7 Desember 1975, pasukan Indonesia melancarkan invasi udara dan laut besar-besaran ke Timor Timur, yang dikenal sebagai Operasi Seroja (Operasi Teratai) merebut Dili sore itu juga.
Pada tanggal 17 Desember Pemerintahan Sementara Timor Timur didukung Indonesia dibentuk dengan Arnaldo dos Reis Araújo dari Apodeti sebagai Kepala Eksekutif dan Lopez da Cruz dari UDT sebagai Wakil Kepala Eksekutif.[6][7] Pada tanggal 31 Mei 1976, Majelis Perwakilan Rakyat didirikan[8] yang kemudian mengadopsi sebuah resolusi yang menyerukan integrasi resmi Timor Timur ke dalam Indonesia, yang digambarkan oleh Pemerintah Indonesia sebagai "tindakan penentuan nasib sendiri" untuk Timor Timur.[9][10] Pada tanggal 17 Juli 1976, Indonesia melalui Keputusan Presiden RI No. 113 Tahun 1976, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1976 dan Ketetapan MPR No. VI/MPR/1978, secara resmi menganeksasi Timor Timur sebagai provinsi Timor Timur dengan presiden PSTT Arnaldo dos Reis Araujo menjadi gubernur pertamanya.[11]
Deklarasi Balibo dan petisi untuk integrasi sunting
"Deklarasi Balibo" ditandatangani oleh perwakilan dari Partai Apodeti, Uni Demokrasi Timor, Asosiasi Pahlawan Timor dan Partai Trabalhista pada 30 November 1975.[12]
- Bahasa Indonesia
| “ | Kami rakyat Timor Portugis, yang diwakili oleh APODETI - Associação Popular Democrática Timorense, UDT - União Democrática Timorense, KOTA - Klibur Oan Timor Asu’wain dan Partido Trabalhista, setelah mempertimbangkan dengan seksama aksi Fretilin yang terwujud melalui "Proklamasi kemerdekaan" mengenai wilayah Timor Portugis, yang dinyatakan disetujui oleh Pemerintah Portugis, kenyataan-kenyataan semacam itu bertentangan dengan keinginan nyata dari rakyat Timor Portugis.
Atas nama Tuhan Yang Maha Esa, dan dengan alasan-alasan di atas, kami dengan khidmat menyatakan penyatuan seluruh wilayah bekas koloni Portugis di Timor dengan negara Indonesia. Proklamasi ini adalah pernyataan yang paling sungguh dari keinginan rakyat Timor Portugis. Berhubungan dengan isi dari Proklamasi penyatuan ini, Pemerintah Indonesia dan rakyat Indonesia diminta untuk mengambil langkah-langkah yang perlu untuk melindungi kehidupan rakyat, yang ingin merupakan bagian Bangsa Indonesia, yang berada di bawah teror dan fasis yang dilakukan oleh Fretilin dan direstui oleh Portugis. |
” |
- Terjemahan Inggris
| “ | We, the people of Portuguese Timor, represented by APODETI - Associação Popular Democrática Timorense, UDT - União Democrática Timorense , KOTA - Klibur Oan Timor Asu'wain and Partido Trabalhista, after carefully considering the Fretilin actions that were realized through the "Proclamation of independence" regarding the territory of Portuguese Timor. , which was stated to be approved by the Portuguese Government, such facts contradicted the real will of the people of Portuguese Timor.
In the name of God Almighty, and for the reasons above, we solemnly declare the unification of the entire territory of the former Portuguese colony in Timor with the Indonesian state. This proclamation is the most solemn statement of the will of the people of Portuguese Timor. In relation to the contents of the Proclamation of unification, the Government of Indonesia and the Indonesian people are asked to take the necessary steps to protect the lives of the people, who wish to be part of the Indonesian Nation, who are under terror and fascism carried out by Fretilin and sanctioned by the Portuguese. |
” |
Struktur sunting
Kepemimpinan sunting
- Kepala Eksekutif Pemerintahan Sementara Timor Timur
| No. | Nama | Masa Jabatan | Partai | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnaldo dos Reis Araújo | 17 Desember 1975 | 17 Juli 1976 | Partai Apodeti |
- Wakil Kepala Eksekutif Pemerintahan Sementara Timor Timur
| No. | Nama | Masa Jabatan | Partai | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lopez da Cruz | 17 Desember 1975 | 17 Juli 1976 | UDT |
Majelis Perwakilan Rakyat sunting
Majelis Perwakilan Rakyat Timor Timur dibentuk pada tanggal 31 Mei 1976 berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Sementara Timor Timur Nomor 1 Tahun 1976. Majelis tersebut beranggotakan 50 orang termasuk perwakilan dari Dewan Permusyawaratan yang dibentuk bersamaan dengan PGET dan dua anggota dari masing-masing 13 kotamadya di Timor Timur.[13][14] Indonesia mengklaim anggotanya termasuk perwakilan dan pemimpin dari semua lapisan masyarakat Timor Leste termasuk warga terkemuka, pemimpin agama kepala suku dan perwakilan kota. Ketua majelis adalah Guilherme Gonçalves.
Majelis rakyat kota sunting
Setiap kotamadya di Timor Timur memiliki majelis rakyat yang terdiri dari antara 15 dan 20 anggota.[15]
Hubungan Internasional sunting
Pemerintah Sementara Timor Timur memiliki kantor penghubung di Jakarta, Indonesia. Kantor yang dulu dipimpin oleh Mário Viegas Carrascalão.
Referensi sunting
- ^ Ricklefs (1991). Sejarah Indonesia Modern Sejak c.1300 (edisi ke-2nd). MacMillan. hlm. 301. ISBN 0-333-57689-6.
- ^ "Declaration of Independence". Timor-Leste gov. Diakses tanggal 17 December 2021.
- ^ "East Timor: Indonesia's invasion and the long road to independence". The Guardian. 29 August 2019. Diakses tanggal 17 December 2021.
- ^ "A Piece Of The Story Of East Timor's Independence From Portugal Then Indonesia Was "annexed"". VOI. 28 November 2019. Diakses tanggal 17 December 2021.
- ^ http://etan.org/etanpdf/timordocs/timmas36-7%2095-06-26.pdf
- ^ Schwarz (1994), p. 204.; Indonesia (1977), p. 39.
- ^ Taylor (1990), p. 9; Kohen and Taylor, p. 43; Budiardjo and Liong (1984), p. 15 and 96; Nevins, p. 54; Dunn (1996), p. 262; Jolliffe, p. 272. Budiardjo and Liong (1984) call it a "puppet government". Dunn comments: "In fact, the writer was told by Timorese officials who were in Dili at the time that the PGET had no separate existence or powers at all." Jolliffe notes a radio address from Fretilin leader Nicolau Lobato claiming that the PSTT had been sworn in on an Indonesian ship in Dili harbor.
- ^ Indonesia (1977), pp. 43–44.
- ^ Indonesia (1977), hlm. 44.
- ^ "Doc 20. 15-06-1976 RI doc package.PDF".
- ^ http://www.guruips.com/2020/01/integrasi-dan-lepasnya-timor-timur-dari-nkri.html>
- ^ "Isi Deklarasi Balibo Tahun 1975 Integrasi Timor Timur ke Indonesia". Diakses tanggal 2022-09-13.
- ^ "Doc 4. 1976-04-02 PGET res.PDF".
- ^ "Doc 16. 1976-05-31 PGET res.PDF".
- ^ "Doc 4. 1976-04-02 PGET res.PDF".