Pemerintah Irlandia
Pemerintah Irlandia (bahasa Irlandia: Rialtas na hÉireann) adalah otoritas eksekutif yang diatur dalam Konstitusi Irlandia. Pemerintah Irlandia dipimpin oleh Taoiseach dan terdiri dari menteri-menteri, yang juga merupakan anggota dari Oireachtas (Teachta Dála atau Seanadoír). Hampir keseluruhan menteri-menteri mempunyai portofolio tanggung jawab khusus seperti departemen-departemen atau area kebijakan, meskipun Taoiseach juga dapat mengangkat Menteri Tanpa Portofolio.
| bahasa Irlandia: Rialtas na hÉireann | |
 | |
| Informasi | |
|---|---|
| Pemimpin | Taoiseach (Leo Varadkar) |
| Ditetapkan oleh | Presiden Irlandia (Michael D. Higgins) atas pencalonan oleh Dáil Éireann[1] |
| Bagian badan | Konstitusi Irlandia |
| Kementrian | 18[2] (Daftar) |
| Bertanggung jawab untuk | Oireachtas Éireann |
| Kantor pusat | Gedung Pemerintah, Merrion Street, Dublin |
| Situs web | www |
 |
| Artikel ini adalah bagian dari seri Politik dan Ketatanegaraan Republik Irlandia |
|
|
Taoiseach harus dicalonkan oleh Dáil Éireann. Setelah dicalonkan oleh Dáil, maka Presiden Irlandia akan melantik Taoiseach secara resmi. Presiden juga mengangkat anggota pemerintahan termasuk Tánaiste atas pencalonan yang diajukan oleh Taoiseach dan harus mendapatkan persetujuan Dáil. Pemerintah bergantung pada Oireachtas untuk meloloskan undang-undang utama dan oleh karenanya, pemerintah perlu menguasai mayoritas di Dáil untuk memastikan dukungan dan kepercayaan agar anggaran dan rancangan undang-undang pemerintah dapat disahkan.
Pemerintahan saat ini mulai bekerja pada 17 Desember 2022 dengan Leo Varadkar, pemimpin Fine Gael, sebagai Taoiseach. Tánaiste adalah Micheál Martin, pemimpin Fianna Fáil. Ini adalah pemerintahan koalisi mayoritas Fianna Fáil, Fine Gael dan Partai Hijau[3]. Organisasi ini dibentuk setelah negosiasi pemerintah yang berlarut-larut setelah pemilihan umum pada 8 Februari 2020.
Pemerintahan
suntingKeanggotaan kabinet diatur dalam Pasal 28 Konstitusi Irlandia dan juga diatur dalam UU Kementerian dan Kesekretariatan 1924 ke 2017[4]. Konstitusi mengatur bahwa pemerintahan dilaksanakan oleh kementerian yang berjumlah antara 7 hingga 15 anggota dan kesemuanya harus anggota Oireachtas[5].
Sejak berjalannya Pemerintahan Irlandia ke-12 pada tahun 1966, semua kabinet-kabinet di Irlandia dibentuk dengan terdiri dari lima belas kementerian. Jumlahnya kadang-kadang turun di bawah jumlah tersebut untuk jangka waktu singkat setelah pengunduran diri masing-masing menteri atau penarikan suatu partai dari koalisi.
Anggota kabinet harus berasal dari Dáil Éireann (Teachta Dála), dengan pengecualian hanya boleh 2 orang anggota kabinet yang berasal dari Seanad Éireann[6]. Sementara untuk Taoiseach, Tánaiste dan Menteri Keuangan harus Teachta Dála[7]. Namun dalam pelaksanaannya, anggota kabinet selalu dari Dáil Éireann. Sejak penerapan konstitusi tahun 1937, hanya dua menteri yang diangkat dari Seanad: Seán Moylan yang menjabat pada tahun 1957 sebagai Menteri Pertanian dan James Dooge yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dari tahun 1981 hingga 1982[8]. Joseph Connolly, anggota dari Seanad Negara Bebas Irlandia , pernah bertugas di Dewan Eksekutif Negara Bebas Irlandia dari tahun 1932 hingga 1933 sebagai Menteri Pos dan Telegraf, dan dari tahun 1933 hingga 1936 sebagai Menteri Pertanahan dan Perikanan[8].
Seorang anggota pemerintahan yang ditugaskan memimpin Departemen Negara ditunjuk sebagai menteri Pemerintah (sebelum tahun 1977 jabatan ini disebut Menteri Negara)[9]. Sebagai pembeda, Menteri Negara (sebelum tahun 1977 dikenal sebagai Sekretaris Parlemen) – yang secara informal disebut menteri junior – bukanlah Menteri dalam Pemerintahan, namun membantu para Menteri di Departemennya (bisa disamakan dengan istilah Wakil Menteri). Seorang Menteri Tanpa Portofolio dapat diangkat menjadi Pemerintah yang bukan kepala Departemen Negara; hal ini terjadi selama periode yang dikenal di Irlandia sebagai Darurat ketika Frank Aiken menjabat sebagai Menteri Koordinasi Tindakan Pertahanan dari tahun 1939 hingga 1945[10]. Fungsi menteri pemerintah sering kali dialihkan antar departemen selama perombakan kabinet atau setelah pemilihan umum. Jika, suatu departemen negara yang tidak ada lagi maka fungsinya dialihkan ke departemen lain. Jabatan menteri yang sudah tidak berfungsi tersebut termasuk Menteri Tenaga Kerja, Pos dan Telegraf, Pelayanan Publik dan Perbekalan.
Non Anggota Kabinet yang diperbolehkan mengikuti Sidang Kabinet
suntingNon Anggota Kabinet tidak mempunyai hak suara di Kabinet tetapi dapat berpartisipasi penuh, dan biasanya menerima surat-surat Kabinet yang diedarkan dengan dasar yang sama dengan anggota penuh Pemerintah. Namun pemungutan suara jarang terjadi karena kabinet biasanya mengikuti Taoeach atau bekerja berdasarkan konsensus.
Pemerintah diberi nasihat oleh Jaksa Agung, yang secara formal bukan anggota pemerintahan, namun berpartisipasi dalam rapat kabinet sebagai bagian dari perannya sebagai penasihat hukum Pemerintah.
Chief Whip dapat menghadiri rapat kabinet, tetapi bukan anggota pemerintahan[11]. Selain itu, Pemerintah dapat memilih Menteri Negara lain yang boleh menghadiri rapat kabinet. Kelonggaran untuk dapat ikut rapat kabinet dapat diberikan kepada maksimal tiga orang Menteri Negara yang rutin menghadiri rapat kabinet[12][13]. Orang ini secara informal dikenal sebagai "menteri junior super"[11]. Saat ini Jack Chambers, Hildegarde Naughton dan Pippa Hackett adalah Menteri Negara yang menghadiri kabinet[14]. Profesor hukum Trinity College Dublin, Oran Doyle, berpendapat bahwa praktik ini melanggar kerahasiaan kabinet seperti yang disyaratkan oleh Konstitusi[15].
Masa Jabatan
suntingSebuah pemerintahan dibentuk oleh Taoiseach dimulai setelah pelaksanaan pemilihan umum dan menerima persetujuan dari Dáil. Semua anggota pemerintahan akan mundur jika Taoiseach mengajukan pengunduran diri. Oleh karena itu, sebuah pemerintahan baru akan diangkat jika Taoiseach yang baru disetujui oleh Dáil dalam sebuah periode masa kerja Dáil. Konstitusi mengizinkan masa kerja Dáil tidak lebih dari tujuh tahun, akan tetapi masa kerja yang lebih singkat dijelaskan dalam sebuah peraturan yang mana telah ditetapkan selama lima tahun. Taoiseach kapanpun dapat mengajukan pembubaran Dáil kepada Presiden Irlandia yang jika disetujui maka akan memicu sebuah pemilihan umum[16]. Presiden berhak untuk menolak usul pembubaran Dáil. Sampai dengan hari ini tidak satupun Presiden Irlandia yang menolak usul pembubaran Dáil oleh Taoiseach[17].
Taoiseach harus mempertahankan dukungan mayoritas dalam Dáil agar tetap terus menjabat. Jika Taoiseach kehilangan dukungan mayoritas dalam Dáil, Taoiseach tersebut harus mundur kecuali mereka mengupayakan pembubaran Dáil yang akan disetujui oleh Presiden. Hal ini hanya berlaku jika Taoiseach mendapat mosi tidak percaya atau hilangnya dukungan (karena penolakan anggaran), dan bukan dalam kasus kekalahan pemerintah dalam undang-undang lain atau pemungutan suara Dáil.
Taoiseach dapat mengarahkan presiden untuk memberhentikan atau menyetujui pengunduran diri para menteri. Ketika Taoiseach mengundurkan diri, seluruh pemerintah dianggap telah mengundurkan diri secara kolektif. Namun, dalam skenario seperti itu, menurut Konstitusi, "Taoieach dan anggota pemerintah lainnya akan terus menjalankan tugas mereka sampai penggantinya ditunjuk".
Setelah Dáil Éireann dibubarkan, para menteri tidak lagi menjadi anggota Oireachtas. Namun, Konstitusi juga menetapkan bahwa "para anggota Pemerintah yang menjabat pada tanggal pembubaran Dáil Éireann akan terus menjabat sampai penggantinya ditunjuk"[18].
Kewenangan
suntingTidak seperti kabinet dalam sistem parlementer lainnya, Pemerintah Irlandia adalah otoritas eksekutif secara de jure dan de facto di Irlandia. Dalam beberapa sistem parlementer, kepala negara adalah kepala eksekutif nominal, meskipun terikat oleh konvensi untuk bertindak berdasarkan saran dari kabinet. Namun di Irlandia, Konstitusi secara jelas memberikan wewenang eksekutif kepada Pemerintah, bukan kepada Presiden.
Kewenangan eksekutif Pemerintah tunduk pada batasan-batasan tertentu. Secara khusus:
Negara tidak boleh menyatakan perang, atau ikut dalam suatu perang, tanpa persetujuan Dáil. Namun dalam kasus "invasi sebenarnya", "Pemerintah dapat mengambil langkah apa pun yang mereka anggap perlu untuk melindungi Negara".
Para menteri secara kolektif akan bertanggung jawab atas segala keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Setiap menteri bertanggung jawab atas keputusan yang dibuat dalam departemen yang mereka pimpin. Tindakan-tindakan departemen bahkan dilaksanakan di bawah jabatan menteri, seperti yang biasa terjadi ketika menteri hanya mempunyai sedikit pengetahuan tentang rincian tindakan-tindakan tersebut. Hal ini bertentangan dengan aturan dalam common law bahwa seseorang yang diberi kekuasaan menurut undang-undang tidak dapat mendelegasikan kekuasaan tersebut[19]. Hal ini memunculkan ungkapan dalam korespondensi departemen pemerintah, "Menteri telah mengarahkan saya untuk menulis", pada surat atau dokumen yang mungkin belum pernah dilihat oleh menteri yang bersangkutan.
Jika Pemerintah, atau anggota pemerintah mana pun, gagal memenuhi kewajiban konstitusionalnya, maka Pemerintah dapat diperintahkan untuk melakukannya oleh pengadilan, melalui surat perintah mandamus. Menteri yang gagal mematuhinya pada akhirnya dapat dianggap melakukan penghinaan terhadap pengadilan, dan bahkan dipenjarakan.
Pemerintah Irlandia saat ini
suntingLeo Varadkar dicalonkan sebagai Taoiseach untuk kedua kalinya oleh Dáil Éireann pada 17 Desember 2022 dan diangkat oleh presiden. Varadkar mengusulkan pencalonan anggota pemerintahan, dan setelah disetujui oleh Dáil, mereka diangkat oleh presiden.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_2020.jpg)
.jpg)
_2020.jpg)
.jpg)
_2020.jpg)
Daftar Referensi
sunting- ^ "Constitution of Ireland, Article 13.1.1°". Irish Statute Book. 29 December 1937. Diakses tanggal 11 January 2023.
The President shall, on the nomination of Dáil Éireann, appoint the Taoiseach, that is, the head of the Government or Prime Minister.
- ^ "Departments". Government of Ireland. 19 December 2022. Diakses tanggal 12 January 2023.
- ^ Thomas, Cónal (27 June 2020). "Fianna Fáil leader Micheál Martin has been elected Taoiseach". TheJournal.ie. Diakses tanggal 27 June 2020.
- ^ "Ministers and Secretaries Act, 1924 (Section 2 – Ministers to be corporations sole and to have certain powers.)". Attorney General of Ireland. 1924. Diakses tanggal 22 January 2011.
- ^ Constitution of Ireland, Article 28.1
- ^ Constitution of Ireland, Article 28.2.2.
- ^ Constitution of Ireland, Article 28.2.1.
- ^ a b O'Toole, John; Dooney, Sean (24 July 2009). Irish Government Today. Gill & Macmillan Ltd. hlm. 9. ISBN 9780717145522.
- ^ "Ministers and Secretaries (Amendment) (No. 2) Act 1977 (Section 4 – Amendment of Interpretation Act 1937)". Attorney General of Ireland. 1977. Diakses tanggal 29 June 2020.
- ^ "Ministers and Secretaries (Amendment) Act 1939 (Section 4 – Minister without portfolio)". Attorney General of Ireland. 1939. Diakses tanggal 22 January 2011.
- ^ a b "The Appointments". The Irish Times. 11 March 2011. Diakses tanggal 7 September 2011.
- ^ "Ministerial, Parliamentary and Judicial Offices and Oireachtas Members (Miscellaneous Provisions) Act 2001, Section 40: Amendment of the 1998 Act – insertion of section 3A (allowances payable to certain Ministers of State)". Irish Statute Book. 16 July 2001. Diakses tanggal 21 August 2020.
- ^ "Ministers and Secretaries and Ministerial, Parliamentary, Judicial and Court Offices (Amendment) Act 2020, Section 2: Amendment of section 3A of Oireachtas (Allowances to Members) and Ministerial, Parliamentary, Judicial and Court Offices (Amendment) Act 1998". Irish Statute Book. 2 August 2020. Diakses tanggal 21 August 2020.
- ^ "The full list of ministers in the new government". RTÉ News and Current Affairs. 2 July 2020. Diakses tanggal 2 July 2020.
- ^ Doyle, Oran (2018). The Constitution of Ireland: A contextual analysis. Hart Publishing. hlm. 53–54. ISBN 9781509903436.
- ^ Constitution of Ireland, Article 28.10.
- ^ Constitution of Ireland, Article 13.2.2º.
- ^ Constitution of Ireland, Article 28.11.
- ^ Devanney v. Shields [1997] IEHC 167, [1998] 1 IR 230; [1998] 1 ILRM 81 (31 Oktober 1997), High Court (Ireland)