Menteri Hukum Britania Raya

Menteri Hukum (Inggris: Secretary of State for Justice) yang secara harfiah disebut "Sekretaris Negara untuk Urusan Hukum" adalah sebuah nomenklatur jabatan Sekretaris Negara yang bertanggung jawab atas urusan-urusan kenegaraan di Departemen Hukum. Menteri Hukum juga merupakan anggota kabinet Britania Raya dan menempati urutan kedua dalam urutan menteri-menteri kabinet. Sejak awal jabatan ini dibentuk, para pemegang jabatan ini juga menjabat sebagai Tuan Kanselir Tinggi Britania Raya.

Menteri Hukum
Secretary of State for Justice
Petahana Dominic Raab sejak 25 Oktober 2022
Departemen Hukum
Gelar	The Right Honourable (didalam Britania Raya dan Negara Negara Persemakmuran)
Anggota	Kabinet Dewan Penasihat
Atasan	Perdana Menteri
Kantor	102 Petty France Westminster, London
Ditunjuk oleh	YM Raja atas nasihat Perdana Menteri
Pejabat perdana	Lord Falconer
Dibentuk	9 Mei 2007
Situs web	www.justice.gov.uk

Menteri Hukum bekerja bersama-sama dengan para menteri-menteri negara yang berada di dalam Departemen Hukum. Pelaksanaan kerja dari Menteri Hukum diawasi oleh Komite Pemilihan Hukum dalam Parlemen Britania Raya.

Saat ini Menteri Hukum dijabat oleh Dominic Raab yang diangkat oleh Perdana Menteri Rishi Sunak pada tanggal 25 Oktober 2022.

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Menteri Hukum sebagaimana yang diatur dalam undang-undang Kerajaan Britania Raya adalah :

• Pelayanan Kepenjaraan Yang Mulia Raja di Inggris dan Wales.
• Urusan persidangan
• Mengawasi pelaksanaan penegakan hukum di Britania Raya.

Sejarah

Tuan Kanselir Tinggi Lord Faloner dari Thoroton diangkat menjadi Menteri Hukum pada saat jabatan Menteri Hukum dibentuk pada tahun 2007. Jabatan Sekretaris Negara untuk Urusan Konstitusional dihapuskan bersama dengan Departemen Urusan Konstitusional. Menteri Dalam Negeri John Reid menyampaikan kepada parlemen pada saat Menteri Hukum yang baru akan diangkat harus berasal dari kalangan anggota Dewan Rakyat bukan dari kalangan para bangsawan di Dewan Bangsawan. Jack Straw menjabat sebagai Menteri Hukum pada tanggal 28 Juni 2007, mengikuti pelantikan Gordon Brown sebagai Perdana Menteri Britania Raya dan berhenti dari jabatannya setelah kekalahan Partai Buruh pada pemilihan umum tahun 2010. Ia digantikan oleh politisi Partai Konservatif Kenneth Clarke.

Dalam reshuffle kabinet tahun 2012 Chris Grayling diangkat menjadi Tuan Kanselir Tinggi dan berdasarkan pada konvensi secara otomatis ia juga menjabat sebagai Menteri Hukum. Grayling menjadi orang pertama yang menjadi Menteri Hukum yang tidak memiliki latar belakang pendidikan hukum. Setelah pemilu pada tahun 2015, jabatan ini dijabat oleh Michael Gove. Pada saat Perdana Menteri Theresa May menjabat, Gove diganti oleh Liz Truss. Setelah Pemilu tahun 2017 David Lidington diangkat menjadi Menteri Hukum dan digantikan David Lidington digantikan oleh David Gauke pada tanggal 8 Januari 2018 dan Robert Buckland 24 Juli 2019.