Manajemen modal kerja

Manajemen modal kerja adalah aktivitas yang berkait dengan pengelolaan keuangan, dalam hal ini adalah manajemen anggaran dana, yang terdapat di dalam sebuah instansi perusahaan. Perusahaan menganggarkan dana guna mendukung kinerja perusahaan. Dengan kata lain, tidak jauh berbeda dengan manajemen keuangan umum yang diberlakukan di dalam perusahaan, dana yang dimaksud adalah dana yang digunakan untuk menopang ranah-ranah beban pembiayaan dari kegiatan operasional perusahaan. Dengan demikian, modal kerja dianggarkan menjadi optimal.[1]

Modal kerja yang optimal dapat diperoleh jika jumlah biaya yang digunakan tidak terlalu sedikit atau tidak terlalu banyak. Dalam arti, biaya yang digunakan harus berimbang. Jika modal yang digunakan terlalu kecil, hal ini akan mengganggu aktivitas operasional atau berkegiatan yang sedang dijalankan perusahaan. Sementara itu, jika modal yang digunakan terlalu tinggi, modal yang ada dapat mengurangi unsur profitabilitas.

Kebutuhan atas modal kerja perusahaan harus ditentukan pertama sebelum menjalankan manajemennya. Setelah hal itu terpenuhi, beberapa unsur yang terdapat di dalam modal kerja perusahaan, seperti: kas, piutang, sediaan, dan lain-lain, perlu dikontrol sedemikian rupa.

Kebutuhan modal kerjaSunting

Tanpa pengelolaan modal kerja, perusahaan tidak dapat menentukan biaya-biaya apa saja yang akan dibelanjakan untuk kebutuhan operasional. Secara umum, fungsi dari modal kerja adalah untuk menutup beban pembiayaan.

Biaya yang ada perlu dikelola dengan baik agar kinerja perusahaan stabil berjalan. Saluran-saluran pembiayaan yang ada perlu diketahui secara transparan, terutama untuk apa saja biaya-biaya itu dikeluarkan demi menjaga stabilitias perusahaan.

Dengan modal kerja yang terkelola dengan maksimal, diharapkan ia dapat menutup rentang antara penerimaan kembali dana (ada kemungkinan dari dana yang dianggarkan, tetapi belum jadi dibelanjakan, atau memang terdapat masukan pendapatan dari labah perusahaan) dan pengeluaran yang digunakan untuk pembiayaan operasional. Rentang waktu ini disebut dengan satu putaran usaha atau putaran usaha satu kali.[1]

Bagi perusahaan, pemanfaatan waktu perlu diperhitungkan dengan matang dan presisi. Waktu yang digunakan untuk perputaran usaha menentukan besaran modal kerja yang diperlukan. Makin besar modal kerja yang dianggarkan dan diperlukan berarti makin perlu pula rentang waktu berlebih untuk perputaran usaha.

Ragam usaha yang menjadi model bisnis perusahaan berpengaruh pada rentang waktu perputaran usaha. Begitu pula dengan keefektifan pengelolaan (manajemen) modal kerja, ia tidak kalah berpengaruh pada rentang waktu perputaran usaha. Dengan kata lain, rentang waktu perputaran usaha yang makin ringkas maka makin maksimal pula keefektifan pengelolaannya.

Rentang/jangka waktu perputaran untuk perusahaan yang berfokus pada industri baju adalah jauh lebih singkat daripada jangka waktu perputaran perusahaan konstruksi pesawat terbang. Begitu pula dengan rentang waktu yang diberlakukan pelbagai industri lainnya. Jangka waktu perputaran untuk perusahaan dengan bisnis ringan jauh lebih singkat daripada jangka waktu perputaran yang terjadi di industri manufaktur alat transportasi umum.

Kuantitas modal kerja yang dibutuhkan ditentukan pula oleh frekuensi aktivitas operasional perusahaan. Hal ini dapat diukur dari kinerja penjualan yang ada. Dengan kata lain, jika penjualan meningkat tinggi, modal kerja yang dibutuhkan pun makin besar. Berdasar hal ini, menghitung modal kerja pun dapat dilakukan dengan membandingkan kuantitas antara penjualan dan perputaran usaha. Pendek kata, modal kerja adalah penjualan dibagi perputaran usaha. Formulasinya sebagai berikut:

 

ReferensiSunting

  1. ^ a b Lumbantoruan, Magdalena; Soewartoyo, B. (1992). Ensiklopedia Ekonomi, Bisnis, dan Manajemen. Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka. hlm. 382. ISBN - Periksa nilai: length |isbn= (bantuan).