Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. (lahir 8 Januari 1965) adalah akademisi Indonesia yang menjabat sebagai Guru Besar di bidang Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.[2] Ia pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dari 18 Mei 2015 sampai 2022.[3] Pada 23 November 2022, ia dilantik menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menggantikan Aswanto untuk periode 2022–2035.[1][4]

M. Guntur Hamzah
Hakim Konstitusi Republik Indonesia
Mulai menjabat
23 November 2022 [1]
Ditunjuk olehDPR RI
PresidenJoko Widodo
Sebelum
Pendahulu
Aswanto
Pengganti
Petahana
Sebelum
Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
Masa jabatan
2015–2022
PresidenJoko Widodo
Sebelum
Pengganti
Heru Setiawan (Plt.)
Sebelum
Informasi pribadi
Lahir8 Januari 1965 (umur 59)
Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia
Suami/istriRia Mardiana Yusuf
Anak2
Alma materUniversitas Hasanuddin Universitas Padjadjaran Universitas Airlangga
PekerjaanAkademisi
ProfesiHakim
Situs webmguntur.id
Sunting kotak info
Sunting kotak info • L • B
Bantuan penggunaan templat ini

Riwayat Hidup sunting

Kehidupan awal sunting

Guntur Hamzah lahir dan besar di Makassar, Sulawesi Selatan. Ia meraih gelar Sarjana Hukum dari Jurusan Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Hasanuddin, Makassar pada tahun 1988. Ia meneruskan pendidikan Magister Hukum (MH), Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) pada Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, lulus pada tahun 1995, dan Program Doktor di bidang Ilmu Hukum (DR) pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, dengan predikat lulus summa cum laude pada tahun 2002.[5]

Karier sunting

Sebelum dilantik menjadi Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, ia juga dikenal sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (P4TIK) MK dan juga tercatat sebagai Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar.[6]

Guntur Hamzah terpilih setelah melalui proses seleksi terbuka yang diselenggarakan oleh Panitia Seleksi (Pansel) Terbuka Calon Pimpinan Tinggi Madya MK yang dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 03 Tahun 2015 tanggal 18 Mei 2015 lalu.[7]

Pada tanggal 4 Februari 2021, Guntur Hamzah terpilih menjadi Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Indonesia untuk periode 2021-2025 melalui Musyawarah Nasional APHTN-HAN Indonesia VI (3-4 Februari 2021) di Samarinda, Kalimantan Timur.[8]

Pada tanggal 23 November 2022, Guntur Hamzah dilantik menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk periode 2022–2035 atas usulan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ia dilantik oleh Presiden Republik Indonesia menurut Keputusan Presiden Nomor 114 B tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang Diajukan oleh DPR RI.[1][4]

Buku sunting

  1. Hamzah, Guntur. 2019. Hukum Tata Niaga Produk Pertanian Hakikat, Urgensi, dan Fungsi. Jakarta : Rajawali Pers. ISBN 9786232311428
  2. Hamzah, Guntur. 2020. Peradilan Modern Implementasi ICT di Mahkamah Konstitusi. Jakarta : Rajawali Pers. ISBN 9786232315198
  3. Hamzah, Guntur. 2022. Birokrasi Modern. Jakarta : Rajawali Pers. ISBN 9786233723046

Penghargaan sunting

  1. Satyalancana Karya Satya untuk pengabdian 10 Tahun, 20 Tahun, dan 30 Tahun.
  2. Anugerah Bintang Jasa Nararya dari Presiden RI yang diberikan pada tanggal 13 Agustus 2020 di Istana Negara.[9]

Jurnal sunting

  1. Jurnal Ilmiah Relationship between Energy Consumption in International Market and Indonesia Prices Regulation
  2. Jurnal Empowerment Community Leaders as to Strengthen the Implementation of Regional Autonomy
  3. Jurnal Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif Dalam Penegakan Hukum

Benchmarking dan Konferensi di Luar Negeri sunting

  1. 2018. Jerman (Bilateral Meeting with Director of The Willy Brandt School of Public Policy, Erfurt)).[10]
  2. 2019. Belanda (Speech on the Joint Conference: The Protection of Economic, Social and Cultural Rights in the Age of Exits: Challenges and Perspectives, The Hague).[11]
  3. 2020. Malaysia (Opening Legal Year of Mahkamah Persekutuan Malaysia, Putra Jaya).[12]

Referensi sunting

Pranala luar sunting

  1. (Indonesia) Situs resmi M. Guntur Hamzah
  2. (Indonesia) Profil M. Guntur Hamzah Di Situs Resmi Mahkamah Konstitusi RI