Mayor Jenderal Aung San sebagai Menteri Pertahanan, 1943

Tentara Kemerdekaan Burma (BIA) adalah angkatan darat kolaborator dan revolusioner yang berjuang untuk mengakhiri kekuasaan Inggris di Burma dengan membantu Jepang dalam penaklukan negara mereka pada tahun 1942 selama Perang Dunia II. Pasukan ini adalah pasukan pasca kolonial pertama dalam sejarah Burma. BIA dibentuk dari kelompok yang dikenal sebagai Tiga Puluh Kawan di bawah naungan Tentara Kekaisaran Jepang setelah melatih kaum nasionalis Burma pada tahun 1941. Upaya BIA untuk membentuk pemerintahan selama invasi menyebabkannya dibubarkan oleh Jepang dan Tentara Pertahanan Burma (BDA) yang lebih kecil dibentuk sebagai gantinya. Ketika Jepang membimbing Burma menuju kemerdekaan nominal, BDA diperluas menjadi Tentara Nasional Burma (BNA) Negara Burma, sebuah negara boneka di bawah Ba Maw, pada tahun 1943.[1]

Setelah kontak rahasia dengan Inggris selama tahun 1944, pada tanggal 27 Maret 1945, BNA memberontak melawan Jepang. Tentara menerima pengakuan sebagai sekutu dari Panglima Sekutu Tertinggi, Lord Mountbatten, yang membutuhkan bantuan mereka melawan pasukan Jepang yang mundur dan untuk meredakan ketegangan antara kepemimpinan tentara dan Inggris. Sebagai bagian dari Liga Kebebasan Rakyat Anti-Fasis, BNA dinamakan ulang Pasukan Patriotik Burma (PBF) selama parade kemenangan bersama Sekutu-Burma di Rangoon pada tanggal 23 Juni 1945.[2] Setelah perang, setelah negosiasi yang menegangkan, diputuskan bahwa PBF akan diintegrasikan ke dalam Tentara Burma baru di bawah kendali Inggris, tetapi banyak veteran akan terus berada di bawah kepemimpinan lama dalam Organisasi Relawan Rakyat (PVO) dalam situasi Burma pasca perang yang tidak stabil.[2][3]

Latar belakangSunting

Pemerintahan Inggris di Burma dimulai pada 1824 dan setelah itu Inggris terus memperketat cengkeramannya di negara itu dan menerapkan perubahan signifikan pada pemerintah dan ekonomi Burma dibandingkan dengan Burma di bawah dinasti Konbaung.[4] Inggris menyingkirkan dan mengasingkan Raja Thibaw Min dan memisahkan pemerintah dari Sangha Buddha, dengan konsekuensi besar dalam dinamika masyarakat Burma dan khususnya berdampak parah bagi para biksu Buddha yang bergantung pada sponsor dari monarki. Kontrol Inggris meningkat dari waktu ke waktu, misalnya, pada tahun 1885 di bawah Undang-Undang Desa Kolonial, semua orang Burma, kecuali para biksu Buddha, harus menghadiri Shikko (sapaan yang hanya digunakan untuk para penatua, biksu dan Buddha) kepada perwira Inggris. Salam ini akan menunjukkan ketundukan Burma dan menghormati pemerintahan Inggris. Selain itu, undang-undang tersebut menyatakan bahwa desa akan menyediakan penginapan dan makanan pada saat kedatangan pejabat militer atau sipil kolonial. Terakhir, melawan pemberontakan yang meningkat, Inggris mengadopsi strategi "dusun strategis", di mana desa dibakar dan mencabut keluarga yang memasok desa dengan Kepala desa, mengirim mereka ke Burma yang lebih rendah dan menggantikannya dengan orang-orang Inggris yang disetujui.[5]

Perubahan di masa depan ke Burma termasuk penetapan sertifikat tanah, pembayaran pajak ke Inggris, catatan kelahiran dan kematian dan pengenalan sensus yang mencakup informasi pribadi, termasuk informasi yang berkaitan dengan pekerjaan dan agama.[6] Sensus ini sangat sulit pada identitas Burma karena variasi nama dan kebiasaan penduduk desa untuk berpindah di antara berbagai keluarga. Tradisi-tradisi ini sangat berbeda dari budaya Barat dan tidak sesuai dengan sensus yang dipaksakan Inggris. Desakan Inggris terhadap pengobatan barat dan inokulasi sangat tidak disukai penduduk asli Burma. Perubahan-perubahan ini menyebabkan ketidakpercayaan yang lebih besar pada Inggris dan mengakibatkan perintah-perintah yang lebih keras ketika Inggris menjadi sadar akan perlawanan Burma.

Masalah utama pada awal 1900-an adalah alienasi tanah oleh rentenir Chettiar India yang mengambil keuntungan dari situasi ekonomi di desa-desa.[7] Pada saat yang sama, ribuan buruh India bermigrasi ke Burma dan karena kesediaan mereka untuk bekerja dengan lebih sedikit uang, dengan cepat menggusur para petani Burma, yang sebaliknya mulai terjerumus dalam kejahatan. Semua ini, dikombinasikan dengan dikeluarkannya Burma dari proposal Inggris untuk pemerintahan otonom terbatas di provinsi-provinsi India (di mana Burma menjadi bagiannya saat itu), menyebabkan salah satu kelompok nasionalis politik paling awal, Dewan Umum Asosiasi Burma, yang telah berpisah dari dari Asosiasi Buddhis Pria Muda yang apolitis.[8] Barang-barang asing diboikot dan asosiasi membentuk pengadilan desa dan menolak pengadilan Inggris yang mengklaim bahwa pengadilan yang adil memiliki peluang yang lebih baik di bawah kendali rakyat Burma. Protes siswa, yang didukung oleh pendeta Buddha, juga menyebabkan "sekolah-sekolah nasional" diciptakan sebagai protes terhadap sistem pendidikan kolonial. Alhasil Inggris memberlakukan pembatasan kebebasan berbicara dan peningkatan kekuatan kepolisian.[9]

Lihat pulaSunting

ReferensiSunting

  1. ^ Donald M. Seekins, Historical Dictionary of Burma (Myanmar) (Scarecrow Press, 2006), 123–26 and 354.
  2. ^ a b Donald M. Seekins, Historical Dictionary of Burma (Myanmar) (Scarecrow Press, 2006), 123–26 and 354.
  3. ^ Prager-Nyein, Susanne. "The birth of Burma's modern army". endofempire.asia. Diakses tanggal 2 January 2019. 
  4. ^ Callahan, Mary P. (2003). Making Enemies. Cornell University Press. hlm. 24–30. 
  5. ^ "The initial impact of colonialism". britannica.com. Diakses tanggal 10 January 2019. 
  6. ^ Charney, Michael (2009). A History Of Modern Burma. United Kingdom: Cambridge University Press. hlm. 17. 
  7. ^ "The initial impact of colonialism". britannica.com. Diakses tanggal 10 January 2019. 
  8. ^ Nyunt, Khin Maung (April 1968). "Supannaka Galuna Raja". GMR. II. 
  9. ^ Charney, Michael (2009). A History of Modern Burma. Cambridge University Press. hlm. 7–15. 

BibliografiSunting

  • Allen, Louis (1984). Burma: The Longest War 1941-45. J.M. Dent and Sons. ISBN 0-460-02474-4. 
  • Bayly, Christopher; Tim Harper (2005). Forgotten Armies. London: Penguin. ISBN 0-14-029331-0. 
  • Callahan, Mary P. (2003). Making Enemies. Cornell University Press. 
  • Carey, Peter (1997). Burma : the challenge of change in a divided society. New York: Macmillan Press. hlm. 5. 
  • Charney, Michael (2009). A History Of Modern Burma. United Kingdom: Cambridge University Press. 
  • Fredholm, Michael (1993). Burma: Ethnicity and Insurgency. Westport: Praeger Publishers. 
  • Latimer, Jon (2004). Burma: The Forgotten War. John Murray. ISBN 978-0-7195-6576-2. 
  • Lintner, Bertil (1990). The Rise and Fall of the Communist Party of Burma (CPB). Cornell Southeast Asia Program. ISBN 0-87727-123-2. 
  • Naw, Angelene (2001). Aung Sun and The Struggle for Burmese Independence. Thailand: Silkworm Books. 
  • Silverstein, Josef (1977). Burma: Military Rule and the Politics of Stagnation. Cornell University Press. 
  • Smith, Martin (1991). Burma: Insurgency and the Politics of Ethnicity. London and New Jersey: Zed Books Ltd. 
  • Suu Kyi, Aung San (1984). Aung San. Queensland Press. 
  • Tucker, Shelby (2000). Among Insurgents. Penguin Books.