Buka menu utama

Sultan Alauddin Jauhar al-Alam

Sultan Alauddin Jauhar al-Alam atau disebut juga Sultan Alauddin Jauharul Alam Syah (1786-1 Desember 1823) adalah sultan kedua puluh sembilan Kesultanan Aceh. Dia memerintah pada tahun 1795-1815 dan kembali lagi pada pada tahun 1819-1823, periode pertama pemerintahan dia takhta kesultanan berhasil direbut oleh Sultan Syarif Saif al-Alam.

Penobatan dan kekacauan di daerahSunting

Ketika sultan Alauddin Muhammad Syah meninggal pada Februari 1795 dia meninggalkan seorang putra berusia 9 tahun bernama Husen. Putra ini lahir dari istri pertamanya Pocut Meurah Awan (putri dari Sultan sebelumnya, Badruddin Johan Syah). Setelah masa berkabung selama satu bulan Husen diumumkan sebagai penggantinya dengan gelar Sultan Alauddin Jauharul Alam Syah[1]. Selain mengangkat Husen menjadi sultan Pocut Meurah Awan juga mengusulkan kakaknya Raja Udahna Lela diangkat sebagai Raja Muda[2], sebagai pejabat yang bertugas menangani tanggung jawab sultan yang masih belum akil baligh. Pada tahun-tahun pertama kedudukan relatif tenang. Sultan yang beranjak remaja lebih sering menghabiskan waktu di pelabuhan. Dia bersahabat dekat dengan awak kapal Inggris, berbicara dalam bahasa Inggris dan mengenal tradisi Eropa. Sultan dikabarkan menyukai minuman keras, tidak taat terhadap agama Islam dan tidak menyukai para ulama[3].

Inggris yang ketika itu telah menguasai Penang lepas pantai Semenanjung Melayu sejak 1786 memiliki hubungan dagang yang cukup mantap dengan Aceh. Ketika produksi lada dan hasil pertanian lainnya meningkat di Aceh, pelabuhan lada dipantai barat berkembang dengan pesat. Beberapa pelabuhan itu didominasi secara serius oleh Lebai Dappa, ayah mertua Raja Udahna Lela. Sebuah insiden serius terjadi pada tahun 1803 ketika kapal inggris Crescent dirampas oleh penduduk Muki (utara Singkil). Menangani masalah penjarahan itu, pada tahun 1804 sebuah ekspedisi Inggris diberangkatkan ke Aceh dari Bengkulu guna menghukum para penduduk Muki. Ekspedisi ini berhasil mengusir para perampas dan merebut benteng pertahanan penduduk Muki[4].

Perang sipil PertamaSunting

Sultan Alauddin Jauharul Alam Syah mulai memerintah atas namanya sendiri pada tahun 1802. Namun pamannya Raja Udahna Lela tidak bersedia mundur dari hak prerogatif sebagai Raja Muda. Udahna Lela mengobarkan gerakan pemberontakan terhadap sultan. Pemberontakan ini didukung oleh sepenuhnya oleh ayah mertuanya Lebai Dappa. Kuatnya desakan pemberontakan membuat Alauddin Jauharul Alam Syah terpaksa mengasingkan diri ke Pidie. Beberapa waktu kemudian dia kembali lagi ke ibu kota, di Krueng Aceh dia menemui kapal Inggris dan memohon bantuan dari penguasa Inggris di Penang agar mengatasi pemberontakan. Tetapi Inggris tidak pernah mengirimkan bantuan ke Aceh, Raja Udahna Lela berhasil dikalahkan setelah Pocut Meurah Awan yang awalnya mendukung kakaknya kini berpaling mendukung anaknya. Raja Udahna Lela melarikan diri dan pada tahun 1805 ia tertangkap dan dibunuh di Neusu[5]. Kewenangan Alauddin Jauharul Alam Syah tetap berdiri tetapi kini dalam kondisi goyah dia memiliki banyak masalah yang harus ditangani di pantai barat. Posisi sultan yang dia emban tidak mendatangkan hasil positif bagi rakyat dan negaranya. Karena dia sama sekali tidak cakap dalam urusan perdagangan lada dan tidak juga dibantu oleh aparat birokrasi yang handal untuk urusan perdagangan itu. Rakyat yang tidak puas terhadap sultan kini mengadakan perlawanan, lewat sebuah pemberontakan singkat yang dikobarkan oleh Lebai Dappa. Pada tahun 1808 pemberontakan ini berhasil ditumpas sepenuhnya[6].

Perang Sipil keduaSunting

Pada tahun 1811 bersamaan dengan Inggris mengambil alih pemerintahan kolonial Belanda di Jawa. Hubungan Aceh dengan Inggris berlangsung tegang, ketika para pejabat Inggris di Penang mengajukan keinginan agar Sultan Aceh membebaskan akses pera pedagang mereka dari Penang dan Sumatra di pelabuhan Aceh. Namun upaya sultan yang tidak mendukung keinginan itu membuat ia kini dimusuhi oleh para pedagang. Dan ketika terjadinya ketidakstabilan ekonomi akibat penurunan harga lada di pasar dunia akibat Perang Napoleon di Eropa, sebuah aksi dikendalikan dari Penang guna menyingkirkan Sultan Alauddin Jauharul Alam Syah. Kali ini Sayyid Husain, seorang saudagar kaya dari Penang dan mengaku sebagai keturunan dari Sultan Jamalul Alam Badrul Munir (1703-1726) menjadi tokoh kunci dalam gerakan melawan sultan[7].

Pemberontakan pecah pada bulan Oktober 1814. Sultan dituduh berperilaku tidak Islami dan dinyatakan digulingkan oleh para panglima (pemimpin) dari tiga Sagi (daerah). Sayyid Husain terpilih menjadi sultan pada April 1815 tetapi segera mengalihkan kedudukan itu untuk anaknya Sayyid Abdullah yang bertahta pada bulan November dengan nama Sultan Syarif Saiful Alam Syah[8]. Alauddin Jauharul Alam melarikan diri ke Penang dan meminta bantuan Inggris, tetapi tidak dikabulkan. Beberapa elit dan bangsawan Pidieyang simpati kembali tampil memberi dukungan bagi sultan. Setelah dua kali usaha pembunuhan oleh Sayyid Husain terhadapnya, akhirnya dia memutuskan mendirikan basis di Pasai[9].

Sultan dan pendukungnya kini terlibat dalam perang yang tidak meyakinkan melawan dua sayyid hingga beberapa tahun ke depan. Sebuah misi Inggris untuk Aceh pada tahun 1818 menemukan bahwa Syarif Saiful Alam Syah kini menjadi calon saingan paling potensial bagi Inggris. Ketika sebuah misi baru di bawah Thomas Stamford Raffles pada tahun 1819 semuanya menjadi berbeda. Inggris sangat ingin menegosiasikan perjanjian dengan Aceh yang merupakan satu-satunya bagian dari Sumatra yang tidak terjamah oleh kolonial Belanda setelah Inggris menyerahkan kembali Hindia Belanda pada tahun 1816. Karena itu Inggris kini menyadari pentingnya tindakan untuk untuk mengakhiri perang sipil di Aceh. Cara terbaik menurut Raffles adalah untuk menurunkan Syarif Saiful Alam Syah dari takhta yang direbutnya secara tidak sah itu. Menjalankan rencana itu, Raffles menandatangani sebuah perjanjian formal dengan Alauddin Jauharul Alam Syah pada 22 April 1819. Perjanjian ini menetapkan penunjukan agen Inggris di Aceh, pengucilan negara lain, dan dukungan aktif Inggris untuk mengamankan takhta[10]. Melihat posisi Inggis yang tidak menguntungkan bagi dirinya Syarif Saiful Alam Syah kini tidak lagi bisa mempertahankan posisinya. Ia meninggalkan Aceh dan kemudian tinggal di Penang mana ia menikmati tunjangan 6.000 dolar per tahun.

Tahun terakhirSunting

Perjanjian tahun 1819 efektif menjadi kosong belaka. Kedudukan sultan yang dipulihkan dengan keterlibatan Inggris membuat sultan kesulitan mengharapkan rakyat mematuhi kekuasaannya. Kebanyakan dari pemain politik di Aceh masih menentang pemerintahannya. Hanya pada tahun 1820 dia berhasil memantapkan dirinya di pinggiran ibu kota Banda Aceh. Dia membangun sebuah benteng di muara Krueng Aceh dari mana dia melakukan perdagangan dan mengumpulkan penghasilannya yang lain dari sana[11]. Usaha dia yang terakhir dalam menyelamatkan kekuasaanya adalah meminta Inggris untuk mengirimkan 500 si pai dan perlengkapan militer yang hendak digunakan untuk melawan para panglima dari tiga sagi. Inggris mengabaikan permohonan itu dan pada 1 Desember tahun 1823 dia meninggal dunia tanpa berhasil mengambil kontrol penuh terhadap ibu kota[12]. Dia meninggalkan enam anak, salah satu diantaranya Alauddin Muhammad Daud Syah I menggantikannya. Setelah pergantian sultan periode panjang panjang perselisihan sipil di Aceh pun berakhir.

ReferensiSunting

  1. ^ Djajadiningrat (1911), p. 206.
  2. ^ Lee (1995), p. 90.
  3. ^ Lee (1995), pp. 93-4.
  4. ^ Lee (1995), pp. 108-13.
  5. ^ Djajadiningrat (1995), p. 207.
  6. ^ Lee (1995), pp. 125-6.
  7. ^ Lee (1995), pp. 194-202.
  8. ^ Djajadiningrat (1911), p. 208.
  9. ^ Lee (1995), p. 242.
  10. ^ Encyclopaedie (1917), Vol. 1, p. 76.
  11. ^ Lee (1995), p. 300.
  12. ^ Lee (1995), pp. 301-6.

Pranala luarSunting

.

  • Djajadiningrat, Raden Hoesein (1911) 'Critische overzicht van de in Maleische werken vervatte gegevens over de geschiedenis van het soeltanaat van Atjeh', Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 65, pp. 135–265.
  • Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië (1917), Vol. 1. 's Gravenhage & Leiden: M. Nijhoff & Brill.
  • Lee Kam Hing (1995) The Sultanate of Aceh: Relations with the British, 1760-1824. Kuala Lumpur: Oxford University Press.

Lihat pulaSunting