Peperangan Selandia Baru

Peperangan Selandia Baru adalah serangkaian konflik bersenjata yang terjadi di Selandia Baru dari tahun 1845 hingga 1872 antara pemerintah kolonial dan sekutu Māori di satu sisi dan pemukim sekutu Māori dan sekutu Māori di sisi lain. Mereka sebelumnya sering disebut sebagai Perang Tanah atau Perang Māori sementara nama bahasa Māori untuk konflik termasuk Ngā pakanga o Aotearoa ("perang Selandia Baru yang hebat") dan Te riri Pākehā ("kemarahan orang kulit putih"). Sejarawan James Belich mempopulerkan nama "Perang Selandia Baru" pada 1980-an, meskipun istilah ini pertama kali digunakan oleh sejarawan James Cowan pada 1920-an.

Peperangan Selandia Baru Ngā pakanga o Aotearoa
Peringatan di Museum Peringatan Perang Auckland bagi mereka yang meninggal, baik Eropa maupun Māori, dalam Perang Selandia Baru. "Kia mate toa" dapat diterjemahkan sebagai "bertarung sampai mati" atau "kuat dalam kematian", dan merupakan moto dari Resimen Otago dan Southland dari Angkatan Darat Selandia Baru. Tampak bendera Gerbang Pā dan Bendera Uni.
Tanggal 1845–1872 Lokasi Selandia Baru Hasil Hilangnya tanah Māori, mundurnya Kingitanga ke Raja Negara Perubahan wilayah Aksi damai Selandia Baru 1863; penyitaan 16.000 km2 (6.200 sq mi) dari pulau Māori
Pihak terlibat
Inggris Selandia Baru New South Wales Victoria Queensland Kūpapa Māori iwi	Māori iwi
Kekuatan
18,000 (penyebaran puncak)	5,000 (penyebaran puncak)
Korban
745 tewas (termasuk penduduk)	2,154 tewas (termasuk penduduk)

Meskipun perang pada awalnya merupakan konflik lokal yang dipicu oleh ketegangan atas pembelian tanah yang dipersengketakan, mereka meningkat secara dramatis dari tahun 1860 ketika pemerintah menjadi yakin bahwa mereka menghadapi perlawanan bersatu Māori untuk penjualan tanah lebih lanjut dan penolakan untuk mengakui kedaulatan Crown. Pemerintah kolonial memanggil ribuan pasukan Inggris untuk melancarkan kampanye besar-besaran untuk mengalahkan gerakan Kīngitanga (Raja Māori) dan juga memperoleh tanah pertanian dan perumahan untuk pemukim Inggris. Kampanye kemudian ditujukan untuk menumpas apa yang disebut gerakan Hauhau, bagian ekstremis dari agama Pai Mārire , yang sangat menentang pengalihan tanah Māori dan ingin memperkuat identitas Māori.

Pada puncak permusuhan pada tahun 1860-an, 18.000 tentara Inggris, didukung oleh artileri, kavaleri dan milisi lokal, bertarung dengan sekitar 4.000 prajurit Māori dalam apa yang menjadi ketidakseimbangan tenaga dan persenjataan. Meskipun kalah jumlah, suku Māori mampu menahan musuh mereka dengan teknik yang mencakup bunker anti-artileri dan penggunaan pā yang ditempatkan dengan hati-hati, atau desa-desa yang dibentengi, yang memungkinkan mereka untuk memblokir kemajuan musuh mereka dan sering kali menimbulkan kerugian besar, namun dengan cepat meninggalkan posisi mereka tanpa kehilangan yang berarti. Taktik gaya gerilya digunakan oleh kedua belah pihak dalam kampanye kemudian, sering bertempur di semak belukar. Selama kampanye Taranaki dan Waikato, nyawa sekitar 1.800 Māori dan 800 orang Eropa telah hilang, dan total kerugian Māori selama semua perang mungkin telah melebihi 2.100.

Kekerasan atas kepemilikan tanah pertama kali terjadi di Lembah Wairau di Pulau Selatan pada bulan Juni 1843, tetapi meningkatnya ketegangan di Taranaki akhirnya menyebabkan keterlibatan pasukan militer Inggris di Waitara pada Maret 1860. Perang antara pemerintah dan Kīngitanga Māori menyebar ke negara lain daerah di Pulau Utara , dengan kampanye tunggal terbesar adalah invasi Waikato pada tahun 1863-1864, sebelum permusuhan berakhir dengan pengejaran Riwha Tītokowaru di Taranaki (1868–1869) dan Rangatira (kepala) Te Kooti Arikirangi Te Turuki pada pantai timur (1868–1872).

Meskipun Māori pada awalnya diperangi oleh pasukan Inggris, pemerintah Selandia Baru mengembangkan pasukan militernya sendiri, termasuk milisi lokal, kelompok sukarelawan senapan, spesialis Hutan Rangers dan kūpapa (Māori pro-pemerintah). Pemerintah juga menanggapi dengan undang-undang untuk memenjarakan lawan Māori dan menyita daerah yang luas di Pulau Utara untuk dijual kepada pemukim, dengan dana yang digunakan untuk menutupi biaya perang - tindakan positif yang dilakukan di pantai timur dan barat memicu intensifikasi. perlawanan dan agresi Māori.

Latar Belakang

Versi 1840 bahasa Inggris dari Perjanjian Waitangi menjamin bahwa individu Māori iwi (suku) harus memiliki kepemilikan tanah, hutan, perikanan dan taonga lainnya (harta) sebagai imbalan untuk menjadi warga negara Inggris, menjual tanah hanya kepada pemerintah (yang hak pre-emption ) dan menyerahkan kedaulatan kepada Kerajaan Inggris. Namun, dalam versi bahasa Māori dari Perjanjian, kata "kedaulatan" diterjemahkan sebagai kawanatanga yang merupakan kata baru yang berarti "pemerintahan." Hal ini menyebabkan ketidaksepakatan yang cukup besar tentang makna Perjanjian. Beberapa Māori ingin menandatangani untuk mengkonsolidasikan perdamaian dan dengan harapan mengakhiri Perang Musket intertribal yang panjang (1807–1842) yang lain ingin mempertahankan tati rangatiratanga mereka , seperti Tūhoe di Uruweras.

Semua kesepakatan penjualan tanah kolonial pra-perjanjian telah terjadi langsung antara dua pihak. Pada periode awal kontak, Māori umumnya mencari perdagangan dengan orang Eropa. Inggris dan Prancis telah mendirikan stasiun misi , dan misionaris telah menerima tanah dari iwi untuk rumah, sekolah, gereja, dan pertanian.

Pedagang, pengusaha Sydney dan Perusahaan Selandia Baru telah membeli sebidang tanah besar sebelum 1840 ,. Perjanjian Waitangi termasuk hak pre-emption pada penjualan tanah, dan pemerintah kolonial Selandia Baru, ditekan oleh pendatang Eropa imigran, mencoba untuk mempercepat penjualan tanah untuk menyediakan lahan pertanian. Ini mendapat perlawanan dari gerakan Kīngitanga (Raja Māori) yang muncul pada tahun 1850-an dan menentang perambahan Eropa lebih lanjut.

Pembelian provokatif Gubernur Thomas Gore Browne atas sebidang tanah yang disengketakan di Waitara pada tahun 1859 membuat pemerintah berada di jalur tabrakan dengan gerakan Kīngitanga, dan pemerintah menafsirkan respons Kīngitanga sebagai tantangan terhadap otoritas Mahkota. Gubernur Gore Browne berhasil membawa 3500 pasukan Kekaisaran dari koloni-koloni Australia untuk meredam tantangan yang dirasakan ini, dan dalam waktu empat tahun total 9.000 tentara Inggris telah tiba di Selandia Baru, dibantu oleh lebih dari 4.000 kolonial dan kūpapa (pro-pemerintah) Pejuang Māori) ketika pemerintah mencari kemenangan yang menentukan atas Māori "pemberontak".

Penggunaan kebijakan penyitaan tanah hukuman dari tahun 1865, merampas "pemberontak" Māori dari cara hidup, memicu kemarahan dan kemarahan Māori lebih lanjut, mengipasi api konflik di Taranaki (1863–1866) dan di pantai timur (1865–1866) ).

Konflik

Berbagai konflik perang Selandia Baru berlangsung dalam periode yang cukup lama, dan penyebab serta hasilnya sangat berbeda. Konflik paling awal pada tahun 1840-an terjadi pada saat Māori masih menjadi kekuatan dominan, tetapi pada tahun 1860-an jumlah dan sumber daya pemukim jauh lebih besar. Dari sekitar 1862 pasukan Inggris mulai berdatangan dalam jumlah yang jauh lebih besar, dipanggil oleh Gubernur George Gray untuk invasi Waikato, dan pada bulan Maret 1864 jumlah pasukan mencapai puncaknya sekitar 14.000 (9.000 pasukan Kekaisaran, lebih dari 4.000 kolonial dan beberapa ratus kūpapa ).

Wairau Affray

Konflik bersenjata pertama antara Māori dan pemukim Eropa terjadi pada 17 Juni 1843 di Lembah Wairau , di utara Pulau Selatan . Bentrokan itu dipicu ketika para pemukim yang dipimpin oleh seorang perwakilan dari Perusahaan Selandia Baru — yang memegang akta kepemilikan palsu pada sebidang tanah — berusaha membersihkan Māori dari tanah yang siap untuk disurvei. Partai juga berusaha untuk menangkap kepala Ngati Toa Te Rauparaha dan Te Rangihaeata . Pertempuran pecah dan 22 orang Eropa terbunuh, serta empat hingga enam Māori. Beberapa orang Eropa dibunuh setelah ditangkap. Pada awal 1844, Gubernur baru, Robert FitzRoy , menyelidiki insiden itu dan menyatakan para pemukim itu bersalah. Wairau Affray — digambarkan sebagai Pembantaian Wairau dalam teks-teks awal — adalah satu-satunya konflik bersenjata dalam Perang Selandia Baru yang terjadi di Pulau Selatan.

Perang Utara

Perang Flagstaff terjadi di ujung utara Selandia Baru, di sekitar Teluk Kepulauan , antara Maret 1845 dan Januari 1846. Pada 1845 George Gray tiba di Selandia Baru untuk mengambil pengangkatannya sebagai gubernur. Pada saat ini Hone Heke menantang otoritas Inggris, mulai dengan memotong flagstaff di Flagstaff Hill di Kororāreka . Tiang bendera sebelumnya telah menerbangkan warna-warna Suku Serikat Selandia Baru tetapi sekarang membawa Union Jack dan karena itu melambangkan keluhan Heke dan sekutunya Te Ruki Kawiti , sehubungan dengan perubahan yang mengikuti penandatanganan Perjanjian Waitangi .

Ada banyak penyebab Perang Flagstaff dan Heke memiliki sejumlah keluhan terkait dengan Perjanjian Waitangi . Sementara pembebasan lahan oleh Church Missionary Society (CMS) telah menjadi kontroversial, pemberontakan yang dipimpin oleh Heke diarahkan melawan pasukan kolonial dengan para misionaris CMS berusaha membujuk Heke untuk mengakhiri pertempuran. Terlepas dari kenyataan bahwa Tāmati Wāka Nene dan sebagian besar Ngāpuhi memihak pemerintah, orang Inggris yang kecil dan cekatan telah dikalahkan pada Pertempuran Ohaeawai . Gray, dipersenjatai dengan dukungan keuangan dan jauh lebih banyak pasukan yang dipersenjatai dengan meriam 32 pound yang telah ditolak untuk FitzRoy, menyerang dan menduduki benteng Kawiti di Ruapekapeka , memaksa Kawiti untuk mundur. Keyakinan Heke berkurang setelah ia terluka dalam pertempuran dengan Tati Amanda Nene dan para prajuritnya, dan dengan kesadaran bahwa Inggris memiliki sumber daya yang jauh lebih banyak daripada yang bisa ia kumpulkan, termasuk beberapa Pākehā Māori , yang mendukung pasukan kolonial.

Setelah Pertempuran Ruapekapeka, Heke dan Kawiti siap untuk perdamaian. Tāmati Wāka Nene yang mereka dekati untuk bertindak sebagai perantara untuk bernegosiasi dengan Gubernur Gray, yang menerima saran dari Nene bahwa Heke dan Kawiti tidak boleh dihukum karena pemberontakan mereka. Pertempuran di utara berakhir dan tidak ada penyitaan hukuman atas tanah Ngāpuhi.