Nama takhta

Nama takhta adalah nama yang digunakan penguasa saat mereka bertakhta atau berkuasa. Nama takhta bisa diambil dari salah satu nama pribadi dari penguasa yang bersangkutan (jika nama lengkap penguasa tersebut memiliki lebih dari satu kata), nama dinasti mereka, atau nama yang sama sekali baru.

Dalam beberapa kebudayaan, nama takhta biasanya diikuti dengan nomor takhta, untuk membedakan antara penguasa yang memiliki nama takhta yang sama.

PenamaanSunting

Ada beberapa cara seorang penguasa memilih nama takhta saat mereka berkuasa.

  1. Menggunakan nama pribadi
  2. Menggunakan nama dinasti atau leluhur
  3. Mengambil nama yang sama sekali baru

Nomor takhtaSunting

Nomor takhta digunakan untuk membedakan antara penguasa yang memiliki kesamaan nama takhta. Nomor takhta biasanya ditulis menggunakan angka Romawi, misal: Elizabeth II, Hamengku Buwono X, dan Abdullah II.

Nama pribadiSunting

Di beberapa kebudayaan, seorang penguasa memakai nama pribadinya sebagai nama takhta. Bila nama pribadi penguasa tersebut lebih dari satu kata, bisa dipilih salah satunya untuk menjadi nama takhta. Contohnya, nama pribadi Ratu Elizabeth II adalah "Elizabeth Alexandra Mary". Setelah naik takhta pada 1952 sebagai Ratu Britania Raya dan Irlandia Utara, dia memilih "Elizabeth" sebagai nama takhtanya.[1][2]

Dalam praktik jenis ini, biasanya nama pertama penguasa yang digunakan sebagai nama takhta. Namun ada juga penguasa yang tidak menggunakan nama pertamanya. Saat Alexandrina Victoria naik takhta sebagai Ratu Britania Raya dan Irlandia pada tahun 1837, dia mengambil nama takhta "Victoria".[3]

Ada juga penguasa yang menggunakan nama takhta ganda saat berkuasa. Raja Belanda yang berkuasa sejak tahun 2013 memiliki nama lengkap Willem Alexander Claus George Ferdinand. Saat naik takhta, dia menggunakan nama takhta Willem Alexander.[4]

Nama dinasti dan leluhurSunting

Nama dinasti dan leluhur juga digunakan sebagai nama takhta dalam beberapa kebudayaan. Contohnya adalah para Sultan Yogyakarta yang mengambil nama dinasti mereka, Hamengku Buwono, sebagai nama takhta. Nomor takhta digunakan untuk membedakan tiap-tiap sultan.

Penguasa Iran dari Dinasti Arsak juga menggunakan nama dinasti mereka saat naik takhta. Arsak sendiri adalah nama dari Raja Arsak I. Namanya kemudian menjadi nama dinasti dan nama takhta dari keturunannya. Namun sejarawan di masa selanjutnya lebih sering menyebut mereka dengan nama pribadi masing-masing dalam berbagai literatur guna mempermudah dalam hal identifikasi dan penyusunan kronologi.

Nama leluhur juga digunakan sebagian penguasa sebagai nama takhta untuk menghormati leluhurnya. Saat Arsyaka menjadi Raja Diraja Iran, dia mengambil nama takhta Artahsasta yang merupakan nama takhta ayah dan kakeknya.[5]

Nama baruSunting

Ada juga penguasa yang menggunakan nama takhta yang bukan dari nama pribadi atau nama dinasti dan leluhur. Nama yang dipilih dapat mengandung unsur keagamaan, mengambil atau mengaitkan dengan nama penguasa di masa lalu (yang bukan leluhur dari penguasa yang sedang bertakhta), dan sebagainya. Di antara tujuannya adalah untuk pengagungan diri dan legitimasi kekuasaan. Contoh:

  • Wu Zhao yang berkuasa sebagai Maharani Tiongkok pada 690 - 705 menggunakan nama takhta "Zetian Dasheng" (則天大聖). Tradisi menggunakan nama takhta (尊號; zūnhào) tidak digunakan secara luas oleh para penguasa Tiongkok. Sejarawan biasanya menyebut para Kaisar Tiongkok dengan memakai nama anumerta (謚號, shìhào), nama kuil (廟號; miàohào), atau nama era (年號, niánhào) mereka, dengan nama anumerta dan nama kuil diberikan setelah penguasa yang bersangkutan meninggal. Saat masih hidup dan berkuasa, mereka biasanya hanya disebut "Baginda" atau "Kaisar". Menyebut penguasa dengan nama pribadi mereka dianggap sebagai hal yang sangat tabu.
  • Abdullah dari Dinasti Abbasiyah yang berkuasa sebagai khalifah pada 750 – 754 menggunakan nama takhta "As-Saffah" yang bermakna "Penumpah Darah." Para khalifah dari Dinasti Abbasiyah menggunakan nama takhta. Tradisi ini juga diikuti oleh beberapa penguasa Muslim lain, seperti para khalifah dari Dinasti Fatimiyah dan para sultan dari Dinasti Ayyubiyah.
  • Syajaruddur yang berkuasa sebagai Sultan Mesir pada 1250 menggunakan nama takhta "Al-Malikah Ismatuddin Ummu Khalil."[6][7]
  • Putri Sri Alam yang berkuasa sebagai Sultanah Aceh pada 1641 - 1675 menggunakan nama takhta "Tajul Alam Safiatuddin" yang bermakna "Mahkota Alam, Kemurnian Agama." Tidak semua penguasa Aceh menggunakan nama baru sebagai nama takhta.
  • Tafari Makonnen yang berkuasa sebagai Kaisar Ethiopia pada 1930 - 1974 mengambil nama takhta "Haile Selassie" yang bermakna "Kuasa Tritunggal."[8]

Gereja Katolik RomaSunting

Dalam Gereja Katolik Roma, ketika seorang paus baru terpilih, ia ditanya nama takhta yang ingin digunakan. Dimulai pada abad keenam, beberapa paus mengadopsi nama baru saat naik takhta dan ini kemudian terus menjadi kebiasaan pada abad ke-10, dan setiap paus sejak abad ke-16 telah melakukannya. Sampai saat ini belum ada Paus Petrus II. Walaupun tidak ada larangan untuk menggunakan nama itu, tetapi mereka yang terpilih sebagai paus menghindari menggunakan nama tersebut untuk menghormati Santo Petrus yang dipandang sebagai paus pertama dalam sejarah kepausan Gereja Katolik Roma. Pada abad ke-10 Paus Yohanes XIV menggunakan nama takhta "Yohanes" karena nama aslinya Petrus.

Pada 1978, Albino Luciani menjadi paus pertama yang menggunakan nama takhta ganda, yaitu Paus Yohanes Paulus I. Ini dilakukannya untuk menghormati Paus Yohanes XXIII dan Paus Paulus VI.[9] Ketika ia wafat sebulan kemudian, Karol Wojtyla mengambil nama Paus Yohanes Paulus II untuk menghormatinya.

PerubahanSunting

Ada juga penguasa yang mengganti nama takhtanya di tengah masa kekuasaannya. Contohnya adalah Firaun Amenhotep IV yang mengganti nama takhtanya menjadi Akhenaten.[10][11][12][13] Perubahan ini menandakan perubahan keagamaan Akhenaten yang awalnya penganut politeisme Mesir menjadi hanya pemuja Aten.[14]

Lihat pulaSunting

RujukanSunting

  1. ^ Bousfield and Toffoli, hlm. 72
  2. ^ Charteris mengutip dalam Pimlott, hlm. 179 dan Shawcross, hlm. 17
  3. ^ Woodham-Smith, hlm. 140
  4. ^ "Willem 4 staat bij Bertha 38 in de wei". 
  5. ^ Briant 2002, hlm. 769.
  6. ^ Abu Al-Fida (648 H), hlm. 66-87
  7. ^ Al-Maqrizi vol.1, hlm. 459
  8. ^ Murrell, hlm. 159.
  9. ^ Molinari, Gloria C. "The Conclave August 25th–26th, 1978". John Paul I The Smiling Pope. Diakses tanggal 20 Mei 2015. 
  10. ^ Murnane 1995, hlm. 50–51.
  11. ^ Ridley 2019, hlm. 83–85.
  12. ^ Hoffmeier 2015, hlm. 166.
  13. ^ Murnane & Van Siclen III 2011, hlm. 150.
  14. ^ Ridley 2019, hlm. 85–87.

Daftar pustakaSunting

  • Bousfield, Arthur; Toffoli, Gary (2002). Fifty Years the Queen. Toronto: Dundurn Press. ISBN 978-1-55002-360-2
  • Briant, Pierre (2002). From Cyrus to Alexander: A History of the Persian Empire. Eisenbrauns. hlm. 1–1196. ISBN 9781575061207. 
  • Hoffmeier, James Karl (2015). Akhenaten and the Origins of Monotheism (edisi ke-1st). Oxford; New York: Oxford University Press. ISBN 978-0199792085. 
  • Murnane, William J. (1995). Texts from the Amarna Period in Egypt. Society of Biblical Literature Writings from the Ancient World. 5. Atlanta: Society of Biblical Literature. ISBN 978-1555409661. 
  • Murnane, William J.; Van Siclen III, Charles C. (2011) [1993]. The Boundary Stelae Of Akhentaten. London; New York: Routledge. ISBN 978-0710304643. 
  • Murrell, Nathaniel Samuel; Spencer, William David; McFarlane, Adrian Anthony (1998). Chanting Down Babylon: The Rastafari Reader . Temple University Press. ISBN 978-1-56639584-7. 
  • Pimlott, Ben (2001). The Queen: Elizabeth II and the Monarchy. London: HarperCollins. ISBN 0-00-255494-1
  • Ridley, Ronald Thomas (2019). Akhenaten: A Historian's View. The AUC History of Ancient Egypt. Cairo; New York: The American University in Cairo Press. ISBN 978-9774167935. 
  • Shawcross, William (2002). Queen and Country. Toronto: McClelland & Stewart. ISBN 0-7710-8056-5
  • Woodham-Smith, Cecil (1972), Queen Victoria: Her Life and Times 1819–1861, London: Hamish Hamilton, ISBN 0-241-02200-2