Mahkamah Agung Singapura
Mahkamah Agung Republik Singapura (bahasa Inggris: Supreme Court of the Republic of Singapore) adalah salah satu dari dua macam lembaga peradilan dalam sistem kehakiman di Singapura selain Pengadilan Negeri. Mahkamah Agung terdiri atas dua kamar, yaitu Mahkamah Rayuan (bahasa Inggris: Court of Appeal of Singapore) dan Mahkamah Tinggi (bahasa Inggris: High Court of Singapore).
Mahkamah Agung Republik Singapura | |
---|---|
Supreme Court of the Republic of Singapore 新加坡最高法院 Xīnjiāpō zuìgāo fǎyuàn Mahkamah Agung Republik Singapura | |
Didirikan | 9 Januari 1970 |
Negara | Singapura |
Koordinat | 1°17′25.8″N 103°51′2.88″E / 1.290500°N 103.8508000°E |
Cara penunjukkan | Diangkat oleh pemerintah |
Disahkan oleh | Konstitusi Singapura |
Masa jabatan | Sampai usia 65 tahun, dapat diangkat kembali |
Situs web | www.supremecourt.gov.sg |
Ketua Mahkamah Agung Singapura | |
Saat ini | Sundaresh Menon |
Mulai menjabat | 6 November 2012 |
Mahkamah Rayuan mendengarkan banding dalam perkara pidana dan perdata dari Mahkamah Tinggi. Mahkamah Rayuan juga dapat menentukan dasar hukum dari putusan banding yang didengarnya dari Mahkamah Tinggi, dan juga mana-mana dasar hukum yang menjadi kepentingan publik dalam perkara banding sebauh pengadilan yang lebih rendah kepada Mahkamah Tinggi, yang disimpan oleh Mahkamah Tinggi untuk banding ke Mahkamah Rayuan.
Kewenangan Mahkamah Tinggi meliputi perkara perdata yang nilainya melampaui S$250,000; perkara pertanahan yang nilainya melampaui S$3 juta atau melibatkan resealing of a foreign grant; dan perkara hukum keluarga yang melibatkan aset senilai S$1.5 juta atau melampauinya. Mahkamah Tinggi juga mengadili perkara yang dapat dipidana dengan hukuman mati[1] atau hukuman penjara melampaui sepuluh tahun atau perkara pidana yang tidak dapat diberikan pembebasan bersyarat (non-bailable offences).
Rumah tangga
suntingPasal 93 Konstitusi Singapura[2] menyatakan bahwa Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri melaksanakan kekuasaan kehakiman di Republik Singapura. Ketua Hakim adalah kepala kekuasaan kehakiman.
Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi dan court of record.[3] Kewenangan utama Mahkamah Agung adalah mendengar dan memutuskan perkara perdata dan pidana dari lembaga peradilan di bawahnya. Sebagai court of record, Mahkamah Agung menyimpan catatan dan berkas peradilannya. Mahkamah Rayuan adalah kamar yang lebih tinggi, sedangkan Mahkamah Tinggi adalah kamar yang lebih rendah.[3][4]
Majelis hakim Mahkamah Agung terdiri atas Ketua Hakim, Hakim-hakim Mahkamah Rayuan, Ketua Mahkamah Tinggi, Hakim-hakim Mahkamah Tinggi, dan Komisioner Kehakiman yang bertugas pada Mahkamah Tinggi. Para pejabat tersebut diangkat oleh Presiden atas nasihat Perdana Menteri. Sebelum mengangkat hakim-hakim Mahkamah Rayuan, hakim Mahkamah Tinggi, dan Komisioner Kehakiman, Perdana Menteri juga harus meminta nasihat dari Ketua Hakim sebelum memberikan pertimbangannya kepada Presiden.[5] Syarat untuk menjadi hakim Mahkamah Agung adalah seseorang sudah lebih dari sepuluh tahun memenuhi syarat yang ditentukan oleh Legal Profession Act[6] atau anggota Dinas Kehakiman, atau keduanya.[7]
Mahkamah Rayuan dipimpin oleh Ketua Hakim Singapura, yang bertindak selaku ketua pengadilan, dan para hakim anggota. Dalam hal Ketua Hakim berhalangan, maka posisinya digantikan berturut-turut oleh Wakil Ketua Mahkamah Rayuan, hakim-hakim anggota Mahkamah Rayuan yang tidak menjabat sebagai Wakil Ketua, dan para hakim Mahkamah Tinggi.[8][9] Ketua Hakim dapat meminta hakim-hakim Mahkamah Tinggi untuk duduk sebagai hakim Mahkamah Rayuan dalam memutus sebuah perkara yang khusus.[10] Ketua Hakim berwenang untuk mengangkat seorang hakim Mahkamah Rayuan sebagai wakil ketua,[11] dan Hakim Chao Hick Tin telah menjabat sebagai Wakil Ketua Mahkamah Rayuan sejak 18 April 2008.[12] Dalam memutus sebuah perkara, Mahkamah Rayuan duduk sebagai majelis hakim yang beranggotakan tiga orang hakim, termasuk Ketua Hakim Singapura. Jika diperlukan, Mahkamah dapat bersidang dengan lima orang hakim atau lebih.[13] Perkara banding tertentu, seperti perkara yang memohonkan interlocutory orders, disidangkan dengan dua orang hakim.[14]
Mahkamah Tinggi terdiri atas Ketua Mahkamah Tinggi, Hakim-hakim, dan Komisioner Kehakiman yang memiliki kekuasaan dan imunitas yang sama dengan seorang hakim karier.[15][16] Sidang pada Mahkamah Tinggi dilakukan dengan hakim tunggal, kecuali ditentukan sebaliknya.[17] Hakim-hakim Mahkamah Rayuan dapat duduk di Mahkamah Tinggi sebagai hakim anggota.[18]
Kewenangan
suntingMahkamah Rayuan
suntingMahkamah Rayuan memiliki kewenangan absolut atas banding perkara perdata dan pidana. Pengadilan ini tidak memiliki kewenangan pertama (original jurisdiction) atas perkara hukum apapun, sehingga tidak ada persidangan pertama yang dapat digelar di Mahkamah Rayuan. Secara umum, Mahkamah Rayuan memeriksa permohonan banding dari putusan Mahkamah Tinggi yang berasal dari kewenangan pertama maupun banding pengadilan tersebut, yaitu perkara yang dimulai persidangannya pada Mahkamah Tinggi atau perkara yang diajukan banding ke Mahkamah Tinggi dari Pengadilan Negeri.[19]
Dalam perkara pidana, Mahkamah Rayuan hanya berwenang memeriksa perkara yang diajukan permohonan bandingnya dari putusan Mahkamah Tinggi. Perkara yang dimulai sidangnya dari Pengadilan Negeri dan diputus bandingnya oleh Mahkamah Tinggi tidak dapat diajukan banding ke Mahkamah Rayuan,[20] dengan perkecualian perkara yang dapat memunculkan question of law terhadap peraturan perundang-undangan tertentu.[21]
Mahkamah Tinggi
suntingMahkamah Tinggi memeriksa perkara perdata dan pidana dalam dua macam bentuk: sebagai pengadilan pertama (court of first instance), atau sebagai pemeriksa banding dari perkara yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri. Dengan perkecualian tertentu, Mahkamah Tinggi memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan mana-mana tindakan in personam (yang diperbuat terhadap seseorang yang tertentu) di mana si terdakwa/penggugat telah diberikan surat panggilan menghadap pengadilan atau cara memanggil lain di dalam maupun di luar wilayah Singapura, atau jika terdakwa/penggugat memilih tunduk pada kewenangan pengadilan.[22]
Kewenangan Mahkamah Tinggi antara lain:
- Memeriksa perkara judicial review,[23] baik itu pemeriksaan konstitusionalitas sebuah peraturan perundang-undangan terhadap Konstitusi[24] atau pemeriksaan tindakan administratif;[25]
- Menyidangkan perkara perdata yang nilainya melampaui S$250,000[26] atau jika terkait resealing of a foreign grant of probate atau letters of administration;[27]
- Menyidangkan perkara wasiat yang nilainya melampaui S$3 juta;[28]
- Menyidangkan perkara hukum kelautan, hukum kebangkrutan, dan pembubaran perusahaan;[29]
- Menyindangkan perkara perceraian dan harta gono-gini yang dipersengketakan dan bernilai S$1.5 juta atau lebih (contested application for the division of matrimonial assets), serta mengangkat dan mengawasi wali untuk anak di bawah umur dan orang dengan gangguan jiwa.[30][31][32][33][34]
Referensi
sunting- ^ Han, Kristen; Manan, Adriana (25 Juli 2019). ""Pragmatisme" dan Kematian: Hukuman Mati di Singapura". New Naratif. Diakses tanggal 28 Juni 2020.
- ^ Konstitusi (Cap. {{{cap}}}).
- ^ a b Supreme Court of Judicature Act (Cap. 322, 2007 Rev. Ed.) ("SCJA"), section 3.
- ^ Konstitusi, Pasal 94(1): "The Supreme Court shall consist of the Court of Appeal and the High Court with such jurisdiction and powers as are conferred on those Courts by this Konstitusi or any written law."
- ^ Konstitusi, Art. 95.
- ^ Legal Profession Act (Cap. 161, 2009 Rev. Ed.), s. 2.
- ^ Konstitusi, Art. 96.
- ^ SCJA, s. 29(4) read with s. 4.
- ^ SCJA, ss. 29(1) and (4).
- ^ SCJA, s. 29(3).
- ^ SCJA, s. 29(2).
- ^ Foo Chee Hock (18 April 2008), Appointment of Vice-President of Court of Appeal [Registrar's Circular No. 4 of 2008] (PDF), Supreme Court of Singapore, diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 18 December 2010 . With effect from 11 April 2010, Chao J.A. was reappointed Judge of Appeal and Vice-President of the Court for another two years: Foo Chee Hock (13 April 2010), Re-appointment of Vice-President of Court of Appeal [Registrar's Circular No. 4 of 2010] (PDF), Supreme Court of Singapore, diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 18 December 2010 .
- ^ SCJA, s. 30(1).
- ^ SCJA, s. 30(2).
- ^ SCJA, s. 9.
- ^ Konstitusi, Art. 94(4).
- ^ SCJA, s. 10(1).
- ^ SCJA, s. 10(3).
- ^ SCJA, s. 29A(1).
- ^ SCJA, s. 29A(2).
- ^ SCJA, ss. 44(5), 59(1) and 59(4); Criminal Procedure Code 2010 (No. 15 of 2010) ("CPC"), ss. 395(1) and (4).
- ^ SCJA, s. 16(1).
- ^ See, for example, the Subordinate Courts Act (Cap. 321, 2007 Rev. Ed.) ("SCA"), s. 56A(4), which states that when a subordinate court refers to the High Court a question as to the interpretation or effect of a provision of the Constitution, "the High Court shall hear and determine the constitutional question arising out of the case in the exercise of its original jurisdiction".
- ^ In Chan Hiang Leng Colin v. Public Prosecutor [1994] ICHRL 26, [1994] SGHC 207, [1994] 3 S.L.R.(R.) [Singapore Law Reports (Reissue)] 209 at 231, para. 50, archived from the original on 26 October 2012, High Court (Singapore), the Court stated: "The court has the power and duty to ensure that the provisions of the Constitution are observed. The court also has a duty to declare invalid any exercise of power, legislative and executive, which exceeds the limits of the power conferred by the Constitution, or which contravenes any prohibition which the Constitution provides."
- ^ Although judicial review of administrative acts by the High Court is not mentioned in any statute, the Court is specifically empowered to issue prerogative orders that, according to English common law, were issued by the court in the exercise of its judicial review jurisdiction: SCJA, s. 18(2) read with the 1st Sch., para. 1.
- ^ A district court is generally entitled to hear and try actions where the amount in dispute does not exceed the district court limit, which is S$250,000: SCA, ss. 20, 21, 25, 26(b)–(f), 28 and 29, read with s. 2(b) (definition of District Court limit). Thus, where the amount exceeds the limit, the case must be brought in the High Court.
- ^ Probate and Administration Act (Cap. 251, 2000 Rev. Ed.), s. 47.
- ^ SCA, ss. 26(a) and 27, read with s. 2(a) (definition of District Court limit).
- ^ SCJA, ss. 17(b)–(c).
- ^ Mental Capacity Act (Cap. 177A, 2010 Rev. Ed.).
- ^ SCJA, ss. 17(a), (d) and (e).
- ^ Supreme Court of Judicature (Transfer of Matrimonial, Divorce and Guardianship of Infants Proceedings to District Court) Order 2007 (S. 672/2007), para. 2(1); Supreme Court of Judicature (Transfer of Proceedings Pursuant to Section 17A(2)) Order 2007 (S. 673/2007), para. 2(1).
- ^ Supreme Court of Judicature (Transfer of Matrimonial, Divorce and Guardianship of Infants Proceedings to District Court) Order 2007, para. 2(2); Supreme Court of Judicature (Transfer of Proceedings Pursuant to Section 17A(2)) Order 2007, para. 2(2).
- ^ Supreme Court of Judicature (Transfer of Mental Capacity Proceedings to District Court) Order 2010 (S. 104/2010), para. 2(1).
Peraturan perundang-undangan
sunting- Konstitusi (Cap. {{{cap}}}).
- Legal Profession Act (Cap. 161, 2009 Rev. Ed.) ("LPA").
- Subordinate Courts Act (Cap. 321, 2007 Rev. Ed.) ("SCA").
- Supreme Court of Judicature Act (Cap. 322, 2007 Rev. Ed.) ("SCJA").
Karya lain
sunting- Chionh, Mavis (2005), "The Development of the Court System", dalam Kevin Y L Tan, Essays in Singapore Legal History, Singapore: Singapore Academy of Law; Marshall Cavendish Academic, hlm. 93–138, ISBN 978-981-210-389-5.
- History, Supreme Court of Singapore, 21 May 2010, diarsipkan dari versi asli tanggal 19 July 2011, diakses tanggal 30 December 2010 .
- Kwek, Mean Luck [et al.], ed. (2006), Hall of Justice: Supreme Court Singapore, Singapore: Supreme Court of Singapore, ISBN 978-981-05-5356-2.
- Yong, Pung How (1996), "Speech Delivered at the Opening of the Legal Year 1993, 9 January 1993", dalam Hoo Sheau Peng; Lee Shen Dee; Phang Hsiao Chung; See Kee Oon, Speeches and Judgments of Chief Justice Yong Pung How, Singapore: FT Law & Tax Asia Pacific, hlm. 71–82, ISBN 978-981-3069-07-7.
Artikel
sunting- Faizah binte Zakaria (5 April 2011), Supreme Court, Singapore Infopedia, National Library Board, diarsipkan dari versi asli tanggal 15 June 2011, diakses tanggal 25 April 2011 .
- Singapore court system, Law Society of Singapore, diarsipkan dari versi asli tanggal 9 February 2010, diakses tanggal 26 December 2009 .
- Tan, Eugene; Chan, Gary (13 April 2009), "The Judiciary", The Singapore Legal System, Singapore Academy of Law, diarsipkan dari versi asli tanggal 17 October 2010, diakses tanggal 26 December 2009 .
- Wee, D. Y. T. [et al.] (18 July 2006), "Singapore New Supreme Court Building – Marrying Form and Function", The Structural Engineer: Journal of the Institution of Structural Engineers, 84 (14): 17–21.
Buku
sunting- Chan, Helena H[ui-]M[eng] (1995), "The Judiciary", The Legal System of Singapore, Singapore: Butterworths Asia, hlm. 41–68, ISBN 978-0-409-99789-7.
- The Supreme Court and Subordinate Courts of Singapore: A Charter for Court Users, Singapore: Supreme Court of Singapore & Subordinate Courts of Singapore, 1997, OCLC 224717046.
- Supreme Court Singapore: Excellence into the Next Millennium, Singapore: Supreme Court of Singapore, 1999, ISBN 978-981-04-1266-1.
- Supreme Court Singapore: The Re-organisation of the 1990s, Singapore: Supreme Court of Singapore, 1994, ISBN 978-9971-88-426-0.
- Tan, Kevin Y[ew] L[ee] (2011), "Without Fear or Favour: The Judiciary", An Introduction to Singapore's Constitution (edisi ke-rev.), Singapore: Talisman Publishing, hlm. 107–131, ISBN 978-981-08-6456-9.
- Tan, Kevin Y[ew] L[ee]; Thio, Li-ann (2010), "The Judiciary", Constitutional Law in Malaysia and Singapore (edisi ke-3rd), Singapore: LexisNexis, hlm. 505–630, ISBN 978-981-236-795-2.
- Thian, Yee Sze; Chong, Chin Chin; Lim, Sharon (2002), In Session: Supreme Court Singapore: The Building, her Heritage and her People, Singapore: Supreme Court of Singapore, ISBN 978-981-04-7671-7.
- Thio, Li-ann (2012), "The Judiciary", A Treatise on Singapore Constitutional Law, Singapore: Academy Publishing, hlm. 451–567, ISBN 978-981-07-1515-1.
Serial
sunting- Singapore Academy of Law Annual Review of Singapore Cases, Singapore: Singapore Academy of Law, 2001–2024, ISSN 0219-6638.
- Singapore Law Reports, Singapore: Singapore Academy of Law, 1965–2024, ISSN 0218-3161.