Badan Nasional Pengelola Perbatasan
Badan Nasional Pengelola Perbatasan (disingkat BNPP) adalah Badan Pengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. BNPP merupakan lembaga nonstruktural yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.[1]
| Badan Nasional Pengelola Perbatasan | |
|---|---|
 | |
| Gambaran Umum | |
| Singkatan | BNPP |
| Dasar hukum pendirian | Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan |
| Sifat | Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden |
| Kementerian atau lembaga terkait | Kementerian Dalam Negeri |
| Struktur | |
| Ketua Pengarah | Menteri Koordinator Bidang Politik,Hukum dan Keamanan |
| Kepala | Menteri Dalam Negeri |
| Sekretaris | Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH. |
| Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara | Drs. Robert Simbolon, M.PA. |
| Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan | Komjen. Pol. (Purn.) Drs. Paulus Waterpauw, M.Si. |
| Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatas | Florensius Gatot Yanrianto, SE. M.Si. |
| Kantor pusat | |
| Jalan Kebon Sirih No 31 Jakarta | |
| Situs web | |
| http://www.bnpp.go.id | |
OrganisasiSunting
Susunan keanggotaan BNPP terdiri atas:
- Ketua Pengarah: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
- Wakil Ketua Pengarah I: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
- Wakil Ketua Pengarah II: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- Kepala BNPP: Menteri Dalam Negeri
- Anggota:
- Menteri Luar Negeri;
- Menteri Pertahanan;
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Menteri Keuangan;
- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Menteri Perhubungan;
- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Menteri Kelautan dan Perikanan;
- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
- Panglima Tentara Nasional Indonesia;
- Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Kepala Badan Intelijen Negara;
- Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional;
- Gubernur Provinsi terkait.
ReferensiSunting
- ^ "Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2014-01-03. Diakses tanggal 2014-05-19.