Buka menu utama

Badan Nasional Pengelola Perbatasan


Badan Nasional Pengelola Perbatasan (disingkat BNPP) adalah Badan Pengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. BNPP merupakan lembaga nonstruktural yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.[1]

Badan Nasional Pengelola Perbatasan
Logo bnpp.png
Gambaran Umum
SingkatanBNPP
Dasar hukum pendirianPeraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010
SifatBerkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden
Kementerian/Lembaga terkaitKementerian Dalam Negeri
Struktur
Ketua PengarahMenteri Koordinator Bidang Politik,Hukum dan Keamanan
KepalaMenteri Dalam Negeri
Situs web
http://www.bnpp.go.id

OrganisasiSunting

Susunan keanggotaan BNPP terdiri atas:

  • Ketua Pengarah : Menteri Koordinator Bidang Politik,Hukum dan Keamanan
  • Wakil Ketua Pengarah I : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
  • Wakil Ketua Pengarah II : Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
  • Kepala BNPP : Menteri Dalam Negeri
  • Anggota :
  1. Menteri Luar Negeri;
  2. Menteri Pertahanan;
  3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  4. Menteri Keuangan;
  5. Menteri Pekerjaan Umum;
  6. Menteri Perhubungan;
  7. Menteri Kehutanan;
  8. Menteri Kelautan dan Perikanan;
  9. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  10. Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal;
  11. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
  12. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  13. Kepala Badan Intelijen Negara;
  14. Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional;
  15. Gubernur Provinsi terkait.

ReferensiSunting

Pranala luarSunting