Buka menu utama


Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) adalah Sistem elektronik pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi antara BKPM dan kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan, PDPPM, dan PDKPM.[1]

Contoh Mekanisme Spipise

Dasar PelaksanaanSunting

Implementasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara elektronik (SPIPISE) diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Peresiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman modal serta Peraturan Kepala BKPM nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Pelayanan dan Perizinan Investasi secara Elektronik. SPIPISE pada hakikatnya adalah sistem elektronik pelayanan perizinan investasi yang terintegrasi antara BKPM dengan daerah (dalam hal ini adalah BPMPPT), sehingga proses pelayanan perizinan investasi yang diselenggarakan oleh BPMPPT langsung dapat diakses dan terpantau oleh Pemerintah.[2]

Portal SPIPISESunting

merupakan gerbang informasi dan layanan perizinan serta non perizinan penanaman modal Indonesia yang berbentuk peranti lunak. Karena berbasis situs (website) sehingga mudah diakses oleh siapa saja, tidak seluruh informasi yang disajikannya terbuka bebas. Ini untuk menjamin kerahasiaan data dan informasi perusahaan, sehingga kepada masyarakat (terutama investor) yang ingin memanfaatkan SPIPISE lebih jauh akan diberi hak akses sesuai tingkat kebutuhannya.[3]

Cara Mengajukan hak aksesSunting

Hak akses adalah hak yang diberikan kepada pengguna SPIPISE untuk memanfaatkan perangkat pelayanan elektronik tersebut, namun dengan syarat telah memiliki identitas pengguna dan kode akses. Hak akses dapat diajukan langsung ke BKPM maupun instansi penanaman modal tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang telah mengoperasikan SPIPISE. Pengajuannya melalui formulir permohonan hak akses, disertai persyaratan:

  1. Dokumen perusahaan yang terdiri dari rekaman Akta Perusahaan yang terbaru serta rekaman pengesahan Akta Perusahaan tersebut oleh Kementerian Hukum dan HAM atau pengadilan atau Kementerian Koperasi dan UKM;
  2. Dokumen pimpinan (penanggung jawab) perusahaan, berupa rekaman tanda pengenal pemohon (KTP atau paspor).

Jika pemohon tidak dapat mengajukan sendiri permohonannya, ia dapat menguasakan kepada pihak lain dengan menyertakan surat kuasa resmi. Surat kuasa harus bermaterai cukup dan dilengkapi identitas diri yang jelas dari penerima kuasa. Setelah formulir Permohonan Hak Akses diisi dengan baik dan benar (dan telah ditandatangani di atas materai yang cukup), berkas permohonan (yang dilengkapi dokumen yang diperlukan) langsung disampaikan kepada BKPM atau instansi penanaman modal provinsi atau kabupaten/kota yang dimaksud. Dalam waktu 2 (dua) jam setelah berkas diterima dengan benar dan lengkap, hak akses akan diberikan oleh petugas PTSP disertai pemberian akun investor.

Penanam modal wajib mengganti kode akses dalam waktu 1 (satu) hari setelah hak akses diberikan. Ini agar kode akses yang dimilikinya tidak diketahui pihak lain yang tidak berkepentingan. Jika dalam waktu sehari penanam modal tidak mengganti kode aksesnya, SPIPISE akan menghapus hak akses tersebut secara otomatis. Jika ingin mengalihkan hak akses ke instansi penanaman modal daerah lainnya, investor dapat mengajukan perubahan secara langsung ke instansi yang menerbitkan hak akses tersebut.[4]

MenuSunting

SPIPISE memiliki 3 (tiga) menu utama, yakni: Informasi Penanaman Modal, Pelayanan Penanaman Modal dan Pendukung. Pada menu Informasi Penanaman Modal dapat diakses:

  1. Peraturan perundang-undangan penanaman modal;
  2. Potensi dan peluang penanaman modal;
  3. Daftar bidang usaha tertutup dan daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan;
  4. Jenis, tata cara proses permohonan, biaya dan waktu pelayanan perizinan dan non-perizinan;
  5. Tata cara pencabutan perizinan dan non-perizinan;
  6. Tata cara penyampaian laporan kegiatan penanaman modal;
  7. Tata cara pengaduan terhadap layanan penanaman modal;
  8. Data referensi yang digunakan dalam layanan perizinan dan non-perizinan penanaman modal;
  9. Data perkembangan penanaman modal, kawasan industri, harga utilitas, upah dan tanah;
  10. Informasi perjanjian internasional di bidang penanaman modal;

Pada menu Pelayanan Penanaman Modal, investor disuguhi informasi tentang:

  1. Pelayanan perizinan dan nonperizinan;
  2. Pelayanan penyampaian LKPM;
  3. Pelayanan pencabutan serta pembatalan perizinan dan nonperizinan;
  4. Pelayanan pengenaan dan pembatalan sanksi;
  5. Aplikasi antar-muka antara SPIPISE dan sistem pada instansi teknis serta intansi terkait lainnya;
  6. Penelusuran proses pelayanan permohonan perizinan dan non-perizinan;
  7. Jejak audit (audit trail);

Pada menu Pendukung, informasi yang tersaji berupa:

  1. Pengaturan penggunaan jaringan elektronik;
  2. Pengelolaan keamanan sistem elektronik dan jaringan elektronik;
  3. Pengelolaan informasi yang ditampilkan National Single Window for Investment (NSWi);
  4. Pengaduan terhadap pelayanan perizinan dan non-perizinan dan masalah dalam penggunaan SPIPISE;
  5. Pelaporan perkembangan penanaman modal dan perangkat analisis pengambilan keputusan yang terkait dengan penanaman modal;
  6. Pengelolaan pengetahuan sebagai pendukung analisis dalam pengambilan putusan pengembangan kebijakan penanaman modal;
  7. Penyediaan panduan penggunaan SPIPISE.[5]

MAKSUD DAN TUJUANSunting

Maksudnya untuk mengatur penanam modal, penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang penanaman modal, serta instansi teknis dalam mengajukan permohonan, atau penyelenggaraan perizinan dan non perizinan dengan SPIPISE. SPIPISE bertujuan untuk mewujudkan:

  1. Penyelenggaraan PTSP sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
  2. Integrasi data dan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
  3. Pelayanan perizinan dan nonperizinan yang mudah, cepat, tepat, transparan, dan akuntabel;
  4. Keselarasan kebijakan dalam pelayanan penanaman modal antarsektor dan pusat dengan daerah.

ReferensiSunting

  1. ^ Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.14/2009
  2. ^ http:// magelang2.magelangkab.go.id
  3. ^ http://www. forum-penanaman-modal.blogspot.com/2010/02/cara-mengajukan-hak-akses.html
  4. ^ http://www.spipisesejateng.wordpres.com/2010/10/14/cara-mengajukan-hak-akses/#more58
  5. ^ (www.sumbarprov.go.id/detail.php?id=923)

Pranala luarSunting