Romli Atmasasmita

Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. (lahir 1 Agustus 1944) adalah seorang akademisi / guru besar di bidang Ilmu Hukum khususnya Hukum Internasional di Universitas Padjadjaran, ia sempat merasakan kursi birokrasi di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Romli merupakan anggota Tim Perumus Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Saat ini aktif mengajar di beberapa Universitas di Indonesia.

Romli Atmasasmita

Biografi
Kelahiran	1r Agustus 1944 (79 tahun)

Riwayat Pendidikan

• Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (UNPAD), tahun 1969;
• Master of Laws dari University of California, Berkeley, tahun 1981;
• Doktor dalam ilmu hukum dengan predikat cum laude dari Universitas Gajah Mada, tahun 1996.

Karier

• Dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (UNPAD) (1971 -saat ini);
• Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Pasundan (1976-1980);
• Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (UNPAD) (1983-1989);
• Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, Departemen dan Hukum dan Perundang-undangan (1998-2000).
• Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan HAM (2000-2002);
• Kepala Badan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM (2002-2004);
• Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) pada tahun 2007.

Pengalaman Organisasi

• Wakil Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (1990-2008);
• Kordinator Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Unpad (2004),
• Ketua Umum Masyarakat Hukum Pidana & Kriminologi Indonesia (2008-2013).
• Ketua Delegasi RI pada ASEAN Senior Law Official Meeting (ASLOM) Juni 1989 di Singapura;
• anggota Delegasi RI ke Konferensi Global Antikorupsi, 24-26 Februari 1999, di Washington DC, Amerika Serikat;
• Ketua Delegasi RI pada Preperation Meeting untuk Konferensi TOC-Wina di Bali 1999.
• Ketua Delegasi RI ke Konferensi Asia-Pasifik tentang Money Laundering, 4-6 Agustus 1999 di Manila, Filipina;
• Ketua Delegasi RI pada Konferensi PBB untuk membahas draft Konvensi mengenai Pemberantasan Kejahatan Transnasional Terorganisir, di Wina-Austria, Juni 1999 dan 4-8 Juni 2000.
• Ketua Delegasi RI pada sidang Ad Hoc Committee on the Negotiation of the United Nations Convention Against Corruption, di Wina-Austria tahun 2000 s/d tahun 2003;
• Ketua Delegasi RI pada ASEAN Senior Law Official Meeting (ASLOM), tanggal 14-18 Juni 2002 di Bangkok.
• Chairman Sidang ASEAN Legal Officer Program, Juli 2003.

Prahara Kasus Sisminbakum

Romli dinyatakan bersalah atas Kasus Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbankum) yang juga melibatkan beberapa tokoh seperti: Yusril Ihza Mahendra, Zulkarnain Yunus dan Syamsudin Manan Sinaga. Oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 701/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel tanggal 7 September 2009. Ia dipidana dua tahun penjara, denda Rp 100 juta subsider dua bulan kurungan serta mengganti kerugian negara sebesar US$ 2000 dan Rp 5 juta. Di Tingkat Banding, dalam putusannya Nomor: 345/Pid/2009/PT. DKI Jakarta tanggal 20 Januari 2010, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan Putusan di tingkat Pertama. Romli Atmasasmita, dinyatakan lepas dari jeratan tuntutan dalam perkara korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbankum) oleh Mahkamah Agung di tingkat Kasasi. Ketua majelis kasasi perkara sisminbakum, Muhammad Taufik mengaku ada tiga alasan kenapa Romli tak bersalah. Pertama, Romli dinilai tidak mendapatkan keuntungan dalam Sisminbakum. Kedua, dari tindakan Romli, negara tidak dirugikan. Ketiga, pelayanan publik lewat Sisminbakum tetap berjalan. Kasus Sisminbankum sendiri akhirnya dihentikan oleh Jaksa Agung Basrief Arief pada tahun 2012.