Perjanjian 20 hal, atau Memorandum 20 hal, adalah sebuah daftar dari 20 hal yang disusun oleh Borneo Utara, mengusulkan persyaratan untuk penggabungan ke dalam federasi baru sebagai Negara Bagian Sabah, selama perundingan sebelum pembentukan Malaysia. Dalam Undang-Undang Malaysia 1963 mengenai Perjanjian Malaysia beberapa dari dua puluh hal ini dimasukkan, dalam tingkat yang berbeda, ke dalam naskah yang kemudian menjadi Konstitusi Malaysia; yang lainnya hanya diterima secara lisan, sehingga tidak mendapatkan status hukum. Perjanjian 20 hal ini sering berfungsi sebagai titik fokus di antara mereka yang berpendapat bahwa hak-hak Sabah dalam Federasi telah terkikis dari waktu ke waktu.[1]

Latar belakangSunting

Berdasarkan perjanjian yang ditandatangani antara Britania Raya dan Federasi Malaya, isu penentuan nasib sendiri sehubungan dengan rakyat Borneo dan Sarawak merupakan sebuah tantangan untuk pembentukan Federasi Malaysia. Sebuah Pernyataan Bersama yang dikeluarkan oleh Britania dan Pemerintah Federal Malaya pada 23 Oktober 1961 mengumumkan bahwa sebelum sampai ke keputusan akhir, perlu untuk memastikan pandangan dari rakyat di Borneo Utara dan Sarawak. Diputuskan untuk membentuk sebuah komisi untuk melaksanakan tugas itu dan untuk membuat rekomendasi.

Pemerintah Britania, bekerja sama dengan Pemerintah Federasi Malaya, menunjuk sebuah Komisi Penyelidikan untuk Borneo Utara dan Sarawak pada Januari 1962 untuk memastikan jika rakyat mendukung usulan untuk membentuk Federasi Malaysia. Tim yang beranggotakan lima orang, yang terdiri dari dua etnis Melayu dan tiga perwakilan Britania, dipimpin oleh Lord Cobbold.[2] Sebuah komite antar pemerintahan (Komite Lansdowne) ditunjuk untuk menyusun rincian akhir Perjanjian Malaysia. Lord Lansdowne bertindak atas nama Britania dan Tun Abdul Razak, Wakil Perdana Menteri Federasi Malaya bertindak atas nama Malaya.[3]

Dua puluh hal ditulis dengan maksud untuk menjaga kepentingan, hak, dan otonomi rakyat Borneo Utara pada pembentukan federasi Malaysia. Proposal serupa, dengan beberapa perbedaan dalam isi, dibuat untuk Sarawak, dan biasanya disebut sebagai Perjanjian 18 hal.

Perhatian sering tertuju kepada memorandum ini oleh orang-orang yang percaya bahwa prinsip-prinsip mereka yang kemudian tidak dipatuhi setelah federasi. Ada banyak seruan untuk meninjau kembali memorandum 20 hal supaya memperhitungkan perubahan-perubahan sosial, ekonomi, dan politik dari waktu ke waktu.[4]

ReferensiSunting

  1. ^ Abdication of Responsibility: The Commonwealth and Human Rights, United States of America: Human Rights Watch, October 1991, hlm. 33–34, ISBN 1-56432-047-2, diakses tanggal 15 September 2010 
  2. ^ Cobbold was Governor of the Bank of England from 1949 to 1961. The other members were Wong Pow Nee, Chief Minister of Penang, Mohammed Ghazali Shafie, Permanent Secretary to the Ministry of Foreign Affairs, Anthony Abell, former Governor or Sarawak, and David Watherston, former Chief Secretary of the Federation of Malaya.
  3. ^ Bastin, John Sturgus (1979). Malaysia; Selected Historical Readings. Ann Arbor: University of Michigan Press. ISBN 9783262012165. 
  4. ^ "Sabah, S'wak urged to review agreements". Daily Express. 21 December 2004. Diarsipkan dari versi asli tanggal 3 June 2011. Diakses tanggal 15 September 2010. 

Bacaan lebih lanjutSunting