Buka menu utama
Peta Pentarki Yustinianus, menggambarkan hampir seluruh wilayah Yunani modern di bawah yurisdiksi tertinggi Takhta Roma. Kaisar Leo III memindahkan batas wilayah patriarkat Konstantinopel ke arah barat dan utara pada abad ke-8.[1]

Pentarki (dari kata Yunani Πενταρχία, Pentarchia dari πέντε pente, "lima", dan ἄρχειν archein, "untuk memerintah") merupakan suatu model yang secara historis diperjuangkan dalam Kekristenan Timur sebagai suatu model administrasi dan relasi gereja. Dalam model ini, Gereja Kristen atau Kristiani diperintah oleh para kepala (Patriark) dari kelima takhta episkopal besar dalam Kekaisaran Romawi: Roma, Konstantinopel, Aleksandria, Antiokia, dan Yerusalem.[2] Gagasan itu timbul karena keunggulan gerejawi dan politis kelima takhta tersebut, namun konsep otoritas eksklusif dan universal mereka terkait erat dengan struktur administratif Kekaisaran Romawi. Pentarki pertama kali dinyatakan secara konkret dalam hukum-hukum Kaisar Yustinianus I (527–565), khususnya dalam Novella 131. Konsili Quinisextum yang diselenggarakan pada tahun 692 memberinya pengakuan secara formal dan memeringkat takhta-takhta tersebut berdasarkan urutan keutamaan. Setelah konsili itu, konsep pentarki setidaknya diterima secara filosofis dalam Kekristenan Timur, namun pada umumnya tidak diterima dalam Kekristenan Barat, yang menolak hasil konsili itu, dan konsep pentarki.[3]

Otoritas yang lebih besar dari takhta-takhta ini dalam hubungannya dengan yang lain terkait dengan keunggulan gerejawi dan politisnya masing-masing; semuanya terletak di daerah-daerah dan kota-kota penting Kekaisaran Romawi dan merupakan pusat-pusat penting Gereja Kristen. Roma, Aleksandria, dan Antiokhia telah terkemuka sejak zaman Kekristenan awal, sementara Konstantinopel mengemuka setelah menjadi tempat kediaman imperial pada abad ke-4. Sejak saat itu Konstantinopel senantiasa diberi peringkat tepat setelah Roma. Yerusalem mendapat posisi secara seremonial karena arti penting kota itu dalam masa awal Kekristenan. Yustinianus dan Konsili Quinisextum mengecualikan dari pengaturan pentarki ini semua gereja di luar Kekaisaran seperti Gereja dari Timur yang berkembang di Persia era Kekaisaran Sasaniyah, yang dipandang sesat oleh mereka. Yang diakui di dalam Kekaisaran Romawi hanya Kekristenan Kalsedon (atau Melkit), dan para pengklaim non-Kalsedon atas takhta Aleksandria dan Antiokia dianggap tidak sah.

Perselisihan antar takhta-takhta itu, khususnya persaingan antara Roma (yang memandang dirinya lebih utama atas semua Gereja) dan Konstantinopel (yang kemudian memegang kekuasaan atas semua takhta Timur dan memandang dirinya setara dengan Roma, dengan Roma sebagai "yang pertama di antara yang sederajat"), menghalangi terwujudnya pentarki sebagai suatu realitas administratif yang berfungsi. Penaklukan Islam atas Aleksandria, Yerusalem, dan Antiokia pada abad ke-7 praktis menjadikan Konstantinopel satu-satunya otoritas di Timur, dan setelahnya konsep tentang suatu "pentarki" menjadi lebih bermakna simbolis. Ketegangan antara Timur dan Barat, yang memuncak dalam Skisma Timur–Barat, serta timbulnya berbagai patriarkat dan takhta metropolit—yang pada dasarnya independen—di luar Kekaisaran Bizantin, yaitu di Bulgaria, Serbia, dan Rusia, mengurangi arti penting takhta-takta lama imperial.

Lihat pulaSunting

ReferensiSunting

  1. ^ (Inggris) The Ecclesiastical jurisdiction of the Ecumenical Patriarchate
  2. ^ (Inggris) "Pentarchy". Encyclopædia Britannica. Retrieved February 14, 2010. "The proposed government of universal Christendom by five patriarchal sees under the auspices of a single universal empire. Formulated in the legislation of the emperor Justinian I (527–65), especially in his Novella 131, the theory received formal ecclesiastical sanction at the Council in Trullo (692), which ranked the five sees as Rome, Constantinople, Alexandria, Antioch, and Jerusalem".
  3. ^ (Inggris) "Quinisext Council". Encyclopædia Britannica. Retrieved February 14, 2010. "The Western Church and the Pope were not represented at the council. Justinian, however, wanted the Pope as well as the Eastern bishops to sign the canons. Pope Sergius I (687–701) refused to sign, and the canons were never fully accepted by the Western Church".

SumberSunting

Pranala luarSunting