Mulyadi (politikus)

politikus asal Indonesia
(Dialihkan dari Mulyadi (politisi))

Ir. H. Mulyadi (lahir di Bukittinggi, Sumatra Barat, 13 Maret 1963; umur 57 tahun) adalah pengusaha dan politikus Indonesia dari Partai Demokrat. Ia mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumbar pada Pilgub 2020.

Mulyadi
Mulyadi DPR RI.jpg
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Masa jabatan
1 Oktober 2009 – 23 September 2020[1]
Presiden
PenggantiRezka Oktoberia[2]
Informasi pribadi
Lahir13 Maret 1963 (umur 57)
Bendera Indonesia Bukit Apit, Guguk Panjang, Bukittinggi, Sumatra Barat
KebangsaanBendera Indonesia Indonesia
Partai politikPartai Demokrat
PasanganMefiana Maliani
Anak2
Orang tuaK. St. Palindih (ayah)[3]
Alma materUniversitas Trisakti, Jakarta
PekerjaanPolitikus, pengusaha
Dikenal karenaAnggota DPR-RI

Mulyadi merupakan mantan anggota DPR-RI tiga periode (2009-2014, 2014-2019, dan 2019-2024). Sebagai pengusaha, ia merupakan pemilik PT Adicitra Mulyatama, perusahaan business process outsourcing (BPO).[4] Pada 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Mulyadi terkait kasus korupsi pengadaan KTP elektronik (e-KTP). Ia diperiksa sekaitan jabatannya sebagai anggota Komisi V DPR RI saat proyek pengadaan e-KTP bergulir. Sebelumnya, sejumlah petinggi DPR dinyatakan terlibat dan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, salah satunya Setya Novanto. Mulyadi sendiri menjadi saksi untuk tersangka Irvanto Hendra Pambudi (keponakan Setya Novanto) dan Made Oka Masagung (pengusaha).[5][6][7]

Pada Pemilu 2019, Mulyadi tercatat sebagai caleg DPR RI dengan perolehan suara terbanyak dari Sumatra Barat, yakni 144.954 suara.[8] Untuk Pilgub Sumbar 2020, DPD Partai Demokrat Sumatra Barat menyiapkan Mulyadi sebagai calon gubernur.[9]

KasusSunting

Pada bulan Januari 2020, Mulyadi sebagai anggota DPR tertangkap kamera menumpang mobil berpelat nomor khusus Polri di Kabupaten Lima Puluh Kota. Kebenaran foto tersebut dikonfirmasi oleh Polda Sumbar. Padahal, tujuan Mulyadi adalah menghadiri kegiatan temu kader Partai Demokrat dalam rangka pemenangan Mulyadi menjadi Gubernur Sumbar tahun 2020 dan Darman Sahladi menjadi Bupati Lima Puluh Kota.[10][11] Karena menimbulkan polemik, Mulyadi akhirnya berkomentar, bahwa ia adalah pejabat negara yang punya keistimewaan tidak seperti masyarakat. "Gak mungkin dong, masyarakat sama dengan pejabat negara," kata Mulyadi.[12]

Pada tanggal 5 Desember 2020, Bareskrim Polri menetapkan calon Gubernur Sumatera Barat Mulyadi sebagai tersangka tindak pidana pemilu. Dalam kasus ini, Mulyadi telah diperiksa satu kali oleh penyidik. Penyidik sempat mau melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap Mulyadi, tetapi Mulyadi tak memenuhi panggilan tersebut.[13][14]

PendidikanSunting

KarierSunting

Selain berpartai, Mulyadi juga pernah aktif di sejumlah organisasi. Ia pernah menjabat Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) pada 2002-2006, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Persatuan Konsultan Indonesia (Perkindo) pada 2006-2012, Ketua Dewan Pembina Perkindo pada 2012-sekarang, dan Wakil Ketua Komite Tetap Bidang Konstruksi dan Konsultasi Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) pada 2008-2010.[16]

ReferensiSunting

  1. ^ https://sumbar.kpu.go.id/index.php/pengumuman/page/22
  2. ^ https://padangkita.com/inilah-rezka-oktoberia-anggota-dpr-ri-pengganti-mulyadi-catatkan-sejarah-bagi-luhak-limopuluah/
  3. ^ https://infopemilu2.kpu.go.id/file/dok/syarat_calon/SYARAT_CALON_CAKADA_3_0129200107_Mulyadi.pdf
  4. ^ "Mulyadi, Ahli Konsultan dari Partai Demokrat yang Calonkan Diri di Pemilihan Umum 2019". kumparan. Diakses tanggal 2020-11-18. 
  5. ^ "Mulyadi Akhirnya Penuhi Panggilan Penyidik KPK". Rmol.co. Diakses tanggal 2019-05-08. 
  6. ^ Okezone. "Periksa Mulyadi, KPK Selisik Aliran Duit E-KTP ke Marzuki Alie : Okezone News". okezone.com/. Diakses tanggal 2019-05-08. 
  7. ^ moses, Mustafa (2016-06-29). "Daftar Kader Partai Demokrat yang Terlibat Korupsi". Tempo (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2019-05-08. 
  8. ^ https://covesia.com/archipelago/baca/74996/raup-144-954-suara-di-dapil-sumbar-2-mulyadi-ukir-sejarah
  9. ^ https://regional.kompas.com/read/2019/06/19/19163541/pilgub-sumbar-2020-demokrat-siapkan-mulyadi-jadi-cagub
  10. ^ Wibowo, Kukuh S. (2020-01-19). "Anggota DPR Gunakan Pelat Nomor Polri saat Kunjungan Kerja". Tempo (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2020-09-21. 
  11. ^ KlikPositif. "Soal Kepemilikan Plat Nomor Polri, Polda Sumbar : Mobil Mulyadi Boleh Ditilang | KlikPositif.com - Media Generasi Positif". Soal Kepemilikan Plat Nomor Polri, Polda Sumbar : Mobil Mulyadi Boleh Ditilang | KlikPositif.com - Media Generasi Positif. Diakses tanggal 2020-09-21. 
  12. ^ "Foto Mobilnya Pakai Nopol Polisi Viral, Anggota DPR Mulyadi : Gak Mungkin Rakyat Sama dengan Pejabat". Tribun Padang. Diakses tanggal 2020-09-21. 
  13. ^ Santoso, Audrey. "Bareskrim Tetapkan Cagub Sumbar Mulyadi sebagai Tersangka Terkait Pilkada". detiknews. Diakses tanggal 2020-12-05. 
  14. ^ Santoso, Audrey. "Bareskrim Panggil Cagub Sumbar Mulyadi sebagai Tersangka Senin Besok". detiknews. Diakses tanggal 2020-12-05. 
  15. ^ "MULYADI - CALON ANGGOTA DPR-RI" Komisi Pemilihan Umum. Diakses tanggal 21 Mei 2015
  16. ^ Amirullah (2020-09-06). "Profil Mulyadi, Cagub Sumbar yang Kembalikan Rekomendasi PDIP". Tempo (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2020-09-21.