Tindak pidana (bahasa Belanda: strafbaar feit) adalah suatu pelanggaran norma mengenai gangguan terhadap tertib hukum secara sengaja (dolus) maupun tidak sengaja/kelalaian (culpa) yang dilakukan oleh pelaku, di mana penjatuhan hukuman penjara terhadap pelaku adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan juga terjaminnya kepentingan masyarakat umum.

Jenis sunting

Jenis-jenis tindak pidana terdiri atas:[1]

  1. Delik formil dan delik materil. Delik formil adalah delik yang terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Delik materil adalah delik yang baru dianggap ketika setelah timbul akibatnya yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang.
  2. Delik komisi dan delik omisi. Delik komisi adalah delik suatu pelanggaran terhadap larangan di dalam undang-undang. Delik omisi adalah delik berupa pelanggaran terhadap keharusan di dalam undang-undang. Contohnya Penghasutan pasal 160, Pasal 246, Pasal 338 dan Pasal 247 KUHP[2].
  3. Delik yang berdiri sendiri dan delik berlanjut. Delik berdiri sendiri adalah delik terdiri atas perbuatan tertentu. Delik berlanjut adalah delik terdiri atas beberapa perbuatan masing-masing berdiri sendiri-sendiri, maka dalam perbuatan itu terdapat hubungan erat, maka harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut.
  4. Delik rampung dan Delik berlanjut. Delik rampung adalah delik pada satu perbuatan atau beberapa perbuatan tertentu yang selesai dalam suatu waktu tertentu yang singkat. Delik berlanjut adalah delik pada satu atau beberapa perbuatan yang melanjutkan suatu keadaan yang dilarang oleh undang-undang.
  5. Delik tunggal dan delik bersusun. Delik tunggal adalah delik berupa satu kali perbuatan sudah cukup untuk dikenakan pidana. Delik bersusun adalah delik harus beberapa kali dilaksanakan untuk dikenakan pidana.
  6. Delik sederhana, delik dengan pemberantasan atau delik berkualifikasi dan delik berprevilise. Delik sederhana adalah delik pokok. Delik dengan pemberatan atau delik berkualifikasi adalah delik memiliki unsur-unsur sama dengan delik pokok. Delik prevellise adalah delik memiliki unsur sama dengan delik pokok.
  7. Delik sengaja dan delik kealpaan. Delik sengaja adalah delik dilakukan dengan sengaja. Delik kealpaan adalah delik dilakukan karena kesalahan ataupun kealpaan.
  8. Delik politik dan delik umum. Delik politik adalah delik terhadap keamanan negara dan kepala negara. Delik umum adalah delik yang ditujukan kepada keamanan kepala negara dan negara.
  9. Delik khusus dan delik umum. Delik khusus adalah delik hanya dilakukan orang tertentu saja, karena ada suatu kualitas. Delik umum adalah delik yang dilakukan setiap orang.
  10. Delik aduan dan delik biasa. Delik aduan adalah delik dapat dituntut, bila diadukan oleh orang yang merasa dirugikan. Delik biasa adalah delik yang bisa disebut bukan delik aduan dan untuk menuntutnya tidak perlu adanya pengaduan.
  11. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus. Delik yang berlangsung terus merupakan delik dimana keadaan terlarang berlangsung secara terus menerus. Sedangkan delik yang tidak berlangsung terus merupakan perbuatan yang selesai pada saat itu juga, termasuk juga perubahan yang mendasari delik akibat[3].

Tindak Pidana Umum sunting

Jenis tindak pidana umum yang dalam hal ini sering terjadi di lingkungan sekitar antara lain:

  1. Penganiayaan dan pengeroyokan
  2. Pencemaran nama baik
  3. Pengancaman
  4. Pembunuhan
  5. Pencabulan
  6. Pencurian dan Penjarahan
  7. Kecelakaan
  8. Perjudian
  9. Pemerasan
  10. Perusakan barang atau benda
  11. Penadahan
  12. Perselingkuhan
  13. Nikah siri
  14. Campur tangan pribadi rumah tangga orang lain KUHP pasal 484[2]
  15. Penghasutan KUHP pasal 160
  16. Fitnah KUHP pasal 311
  17. Intimidasi KUHP pasal 368 ayat (1) dan 369 ayat (1).

Referensi sunting

  1. ^ Sofyan, Andi; Aziza, Nur (2016). Hukum Pidana. 
  2. ^ a b https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/jenis-jenis-tindak-pidana-yang-ada-di-indonesia/
  3. ^ https://www.hukumonline.com/berita/a/macam-jenis-delik-dalam-hukum-pidana-lt632af7b6328b8/?page=2