Buka menu utama

Jus cogens atau ius cogens (dalam bahasa Inggris juga disebut peremptory norms) adalah asas dasar hukum internasional yang diakui oleh komunitas internasional sebagai norma yang tidak boleh dilanggar dalam keadaan apapun. Tidak ada konsensus resmi mengenai norma mana yang merupakan jus cogens dan bagaimana suatu norma mencapai status tersebut. Walaupun begitu, beberapa norma yang biasanya dianggap sebagai jus cogens adalah pelarangan genosida, pembajakan laut, perbudakan,[1] dan penyiksaan.[2]

Asas jus cogens secara resmi disebutkan dalam Pasal 53 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian yang menyatakan bahwa perjanjian menjadi batal jika bertentangan dengan jus cogens.[3]

SejarahSunting

Dalam hukum Romawi, terdapat konsep-konsep yang dianggap sebagai pendahulu jus cogens pada masa modern, yaitu jus publicum privatorum pactis mutari non potest yang berarti "hak umum tidak dapat diubah oleh persetujuan antar perseorangan", serta pemisahan antara jus strictum (hukum wajib) dan jus dispositivum (hukum sukarela yang mengikuti kehendak pihak-pihak yang terlibat). Namun, istilah jus cogens sendiri tidak pernah dipakai pada Zaman Kuno.[4]

Pada abad ke-17 dan ke-18, para pemikir yang menganut gagasan hukum kodrat (seperti Emer de Vattel) mengemukakan pendapat bahwa terdapat hukum yang tidak mengenal waktu dan berada di luar jangkauan negara, dan hukum ini diyakini dapat menyingkirkan serta membatasi hukum yang dikeluarkan oleh suatu negara.[4] Walaupun begitu, terdapat kemungkinan bahwa pengaruh terbesar yang berujung pada kelahiran konsep jus cogens bukanlah tradisi hukum kodrat, tetapi malah asas-asas yang diserap dari hukum nasional, karena doktrin yang mirip dengan jus cogens sudah ada dalam sistem hukum umum maupun hukum sipil. Contohnya adalah asas yang menyatakan bahwa suatu perjanjian itu batal demi hukum apabila isi perjanjian tersebut bertentangan dengan ordre public.[5]

Di kancah internasional, keberadaan jus cogens sebagai asas hukum internasional pertama kali diakui oleh Mahkamah Tetap Internasional dalam putusan pertamanya dalam perkara S.S. Wimbledon pada tahun 1923; walaupun konsep jus cogens tidak disebutkan secara eksplisit, mahkamah menyatakan bahwa kedaulatan negara tidak dapat dihapuskan atau dicabut.[6]

Catatan kakiSunting

  1. ^ M. Cherif Bassiouni. (Autumn 1996) "International Crimes: ‘Jus Cogens’ and ‘Obligatio Erga Omnes'." Law and Contemporary Problems. Vol. 59, No. 4, hlm. 68.
  2. ^ de Wet, E. (2004-02-01). "The Prohibition of Torture as an International Norm of jus cogens and Its Implications for National and Customary Law". European Journal of International Law (dalam bahasa Inggris). 15 (1): 97–121. doi:10.1093/ejil/15.1.97. ISSN 0938-5428. 
  3. ^ Schmalenbach, Kirsten (2018). Dörr, Oliver; Schmalenbach, Kirsten, ed. Vienna Convention on the Law of Treaties (dalam bahasa Inggris). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. hlm. 965–1012. doi:10.1007/978-3-662-55160-8_56. ISBN 9783662551592. 
  4. ^ a b Seiderman 2001, hlm. 36.
  5. ^ Seiderman 2001, hlm. 36-37.
  6. ^ Cherif Bassiouni. 2011. Crimes Against Humanity: Historical Evolution and Contemporary Application. New York: Cambridge University Press, hlm. 266.

Daftar pustakaSunting