Jalan Tol Payakumbuh–Pangkalan

Jalan Tol Payakumbuh–Pangkalan adalah Jalan tol Trans Sumatera bagian sirip dari Tol Padang Pekanbaru yang menghubungkan Sumatera Barat dan Riau dengan total panjang 43 KM. Jalan Tol ini direncakan dimulai pembangunannya dari tahun 2018, tetapi hingga akhir 2023 Jalan Tol Payakumbuh Pangkalan karena berbagai persoalan salah satunya penolakan dari 5 Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota. Jalan Tol ini melewati pengunungan bukit barisan dan direncakan dibuat 3 terowongan dengan total Panjang 8 KM dengan biaya Investasi sekitar Rp 9 Triliun Rupiah. Adapun kontraktor pelaksana dalam proses pengerjaan Terowongan tersebut adalah Japan International Cooperation Agency (JICA).

Sejarah

Proses pembangunan Jalan Tol Payakumbuh Pangkalan yang merupakan rangkaian dari Jalan Tol Padang Pekanbaru ini dimulai dengan Groundbreaking pembangunanya dari Seksi 1 Jalan Tol Padang-Sicincin pada bulan Februari 2018.

Jalan Tol ini direncakan memiliki 4 alternatif yaitu trase 1, Trase 2, Trase 3, Trase 4 adapun trase 1 memiliki jarak yang lebih dekat dibandingkan dengan trase lainnya. Trase 1 ini melewati Lima Nagari yaitu Nagari Koto Baru Simalanggang, Nagari Koto Tangah Simalanggang, Nagari Taeh Baruah, Nagari Lubuak Batingkok dan Nagari Gurun.. tetapi setelah melalui berbagai konsultasi publik ke masyarakat di kelima Nagari tersebut mereka menyatakan menolak trase tol melalui trase 1 yang melalui daerah mereka.

Berikut ini adalah beberapa alasan Penolakannya dan meminta trase Tol dialihkan

• Melintasi dan membelah kawasan pertanian yang masih produktif. Persoalan ke depannya, akan sulit petani untuk menjangkau lahan yang ada di sebelah jalan, karena yang namanya jalan tol, pasti tidak ada akses bagi petani menyeberang jalan.
• Melintasi Kawasan Pemukiman Padat Penduduk, dimana akan banyak rumah warga yang dirobohkan jika tetap dibangun jalan
• Melintasi Situs-Situs Adat. Hal ini tidak boleh digangu gugat sehingga trase perlu dialihkan ke trase lain.

yang menurut catatannya dengan melewati trase 1 Jalan tol ini akan mengakibatkan 539 titik rumah dan bangunan yang akan hilang dengan perkiraan hampir 2.000 jiwa yang akan terdampak langsung dan juga diperkirakan 50 ulayat kaum pasukuan akan terdampak dan terancam hilang, serta bisa menyebabkan rusaknya tatanan masyarakat adat di 5 nagari dengan hilangnya soko dan pusoko.

Keberatan dari kelima Nagari tersebut sudah disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tetapi tidak direspon meskipun ada sebelumnya ada DPRD Sumbar, Staf Ahli Gubernur dan tim mengunjungi ke Lima Nagari tersebut, namun kunjungan tersebut hanya berlangsung 15 menit, sehingga tidak mendapatkan data yang detail.

Pada Tanggal 28 Januari 2021 Forum Masyarakat Terdampak Jalan Tol Limapuluh Kota (Format) menemui Komnas HAM Sumatera Barat melaporkan terkait dengan adanya dugaan pelanggaran HAM, pihaknya belum bisa menyampaikan karena pengaduan masyarakat ini masih dalam tahap laporan. Sebagai tindak lanjut dari laporan itu Komnas HAM akan menyurati berbagai pihak terkait pembangunan jalan tol Payakumbuh pangkalan ini diantaranya Gubernur Sumbar, Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota, dan pelaksana di lapangan seperti Hutama Karya, termasuk Dinas dan Kementerian PUPR

Pada Tanggal 24 Maret 2021 Forum Masyarakat Terdampak Jalan Tol Limapuluh Kota (Format) mendatangi mendatangi Rumah Dinas Gubernur Sumatra Barat (Sumbar). Mereka ingin menyampaikan dan menegaskan bahwa masyarakat tidak menolak pembangunan jalan Tol Padang-Pekanbaru yang melewati kabupaten Lima Puluh Kota tapi mereka meminta agar terjadinya pengalihan trase Jalan tol ke daerah lain tyang tidak terkena lahan produktif dan lahan padat penduduk.

Pada Tanggal 13 Mei 2022 perwakilan masyarakat 5 nagari yang bakal terdampak jalan tol yang menamakan diri ‘Forum Masyarakat Terdampak Jalan Tol Limapuluh/50 Kota’ atau ‘Format 50 Kota’ hearing dengan Komisi IV DPRD Sumatra Barat (Sumbar). Mereka menyuarakan pemindahan trase atau jalur yang akan dilewati jalan tol dapat mengakibatkan banyak persoalan yang dapat hadir dengan adanya proyek pembangunan tol ini terutama terhadap permukiman dan lahan produktif.

Pada Tanggal 30 Agustus 2022 di objek wisata Kilalang View, Nagari Lubuak Batingkok, Kabupaten Lima Puluh Kota Ketua Forum Masyarakat Terdampak Tol (Format), Ezi Fitrian bersama dengan Ratusan warga dari lima nagari hadir dalam pendatanganan petisi, diikuti oleh ke 5 Wali Nagari, Bamus, Tokoh Adat yang tergabung dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN). Dalam penandatangan petisi, beberapa warga yang diwakilkan oleh grup ibu-ibu juga menyampaikan orasi dalam bentuk pantun dan puisi yang menyentuh hati masyarakat yang hadir. Mereka dengan kompak saling menguatkan dan berjuang menolak jalan tol di 5 nagari itu. Mereka juga menyampaikan harapan agar trase tol dapat diahlihkan ke daerah lain agar tidak merusak keutuhan yang ada. Penandatanganan petisi juga dihadiri oleh Perwakilan dari FoE Jepang Miss Hozue, Seknas Walhi dan Direktur WALHI Sumatera Barat.

Pada Tanggal 5 Januari 2023 Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengadakan rapat koordinasi dengan Sekertaris daerah kabupaten Limapuluh Kota, anggota DPRD Sumbar dan kepala OPD Pemprov Sumbar dan hadir pula perwakilan pemerintah Jepang melalui konsultan Japan International Cooperation Agency (JICA) via daring. Rapat Koordinasi ini membahas mengenai berbagai permasalahan pembangunan Jalan tol Payakumbuh- Pangkalan dan mencari solusi terbaiknya selain itu rapat ini juga membahas tentang berakhirnya perjanjian kerja JICA dengan pemerintah Indonesia tanggal 31 Januari 2023. Ini menjadi penghambat JICA dalam melakukan perpanjangan perjanjian kerja dengan pemerintah, karena ada keberatan pembangunan jalan tol dari masyrakat di 5 nagari di Kabupaten Limapuluh Kota.

Pada Tanggal 24 Januari 2023 Perwakilan warga yang yang rumah dan tanahnya terkena rencana trase jalan tol Payakumbuh-Pangkalan Menemui Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldy. Mereka menyatakan setuju pembangunan jalan tol dan mendukung. Syaratnya, semua pihak melakukan proses secara transparan dengan prinsip ganti untung. Menurut salah satu pengurus Almast, Husna, adanya pernyataan menolak jalan tol di trase Payakumbuh-Pangkalan ini, tidak berasal dari pemilik lahan yang tanah atau rumahnya terkena rencana trase jalan tol. Sebagai contoh di Nagari Koto Baru Simalanggang, lahan yang terkena rencana jalan tol berjumlah 44 bidang di dua jorong yaitu Jorong Koto Baru dan Jorong Tabek Panjang. Hampir 70 persen warga sudah setuju, sisanya belum setuju karena masih memerlukan penjelasan tambahan terkait pembangunan jalan tol.

Pada Tanggal 6 Februari 2023 Forum Masyarakat Terdampak Jalan Tol (Format) Lima Puluh Kota telah mengajukan surat pernyataan dan keberatan tentang rencana pembangunan jalan bebas hambatan itu, telah diantarkan, serta disampaikan langsung oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Friend of Earth (FoE) Japan, serta Japan Tropical Forest Action (Jatan) kepada President Japan International Coorporation Agency (JICA) di Kantor Pusat JICA di Tokyo, Jepang. Dalam tuntutannya mereka meminta agar JICA untuk tidak ikut serta dalam mendanai jalan tol yang akan berdampak terhadap kehidupan masyarakat di lima nagari. Adapun alasan keberatan masyarakat atas rencana pembangunan jalan bebas hambatan itu, menurutnya, disebabkan karena pembangunan trase tersebut akan melewati perkampungan padat penduduk, lahan-lahan produktif, situs-situs adat dan budaya yang akan menimbulkan dampak sosial bagi kelangsungan hidup masyarakat adat.

Pada tanggal 8 Februari 2023 Kepala Badan Kesbangpol Prov. Sumbar, Dr. Jefrinal Arifin menghadiri pertemuan dengan jajaran Pemkab dan Forkopimda kabupaten Lima Puluh Kota dan instansi terkait yang membahas perkembangan rencana pembangunan jalan tol Padang - Pekanbaru seksi Payakumbuh Pangkalan. Dalam pertemuan tersebut, Pemprov Sumbar menyatakan sangat mendukung pembangunan jalan tol yang merupakan program strategis nasional. Terkait kendala lahan, Pemprov Sumbar akan membantu penyelesaian permasalahan di masyarakat baik masalah pembebasan tanah maupun penolakan pembangunan jalan tol.

Pada tanggal 10 Juli 2023 Senior Representatif JICA Perwakilan Indonesia Shigeo Honzu berkunjung ke Kantor Bupati Limapuluh Kota untuk menemui Bupati Safaruddin Datuk Bandaro Rajo. Adapun tujuan kedatanganya adalah untuk menyampaikan dimulainya pelaksanaan pembangunan jalan tol, setelah empat tahun tertunda, saat ini langkahnya baru persiapan, sekaligus mengkaji sejumlah aspek, seperti lingkungan pada rencana  jalan tol Payakumbuh-Pangkalan Paket 2 dan Paket 3, termasuk pembangunan 3 buah terowongan.