Jabatan Politik dalam administrasi publik adalah pejabat publik hasil dari sebuah pemilu atau pemilukada. Jabatan politis, merupakan jabatan yang dihasilkan oleh proses politik, misal, Gubernur, wakil gubernur, Presiden/ wakil Presiden, beserta para menterinya.

Yang termasuk Jabatan Politik: UU no. 43 tahun 1999: Perubahan atas UU No. 08 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pasal 11

Pasal 11

  • (1) Pejabat Negara terdiri atas

Presiden dan Wakil Presiden;

  1. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  2. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
  3. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan;
  4. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung;
  5. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
  6. Menteri, dan jabatan yang setingkat Menteri;
  7. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
  8. Gubenur dan Wakil Gubenur;
  9. Bupati/Wali kota dan Wakil Bupati/Wakil Wali kota; dan
  10. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang.
  • (2) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Pejabat Negara diberhentikan dari jabatan organiknya selama menjadi Pejabat Negara tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.
  • (3) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Pejabat Negara tertentu tidak perlu diberhentikan dari jabatan organiknya.
  • (4) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), setelah selesai menjalankan tugasnya dapat diangkat kembali dalam jabatan organiknya.”

ReferensiSunting

Situs Referensi