Masukkan nama halaman untuk melihat perubahan pada halaman yang terpaut dari atau ke halaman tersebut (untuk melihat anggota sebuah kategori, masukkan Kategori:Nama kategori). Perubahan pada halaman yang ada di daftar pantauan Anda ditampilkan dicetak tebal.
Daftar singkatan:
- D
- Suntingan Wikidata
- S
- Ini adalah suntingan ke Wikistory yang ditautkan ke sebuah artikel
- B
- Suntingan ini membuat halaman baru (lihat pula daftar halaman baru)
- k
- Ini adalah suntingan kecil
- b
- Suntingan ini dilakukan oleh bot
- (±123)
- Perubahan ukuran halaman dalam bita
- Halaman yang dipantau sementara
2 Mei 2024
- bedariw Politik Indonesia 00.09 −1 Fazily bicara kontrib (→Cabang Legislatif) Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Suntingan seluler lanjutan
1 Mei 2024
- bedariw Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 10.20 −5 103.162.237.64 bicara (Tata letak) Tag: VisualEditor Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
- bedariw Kota Malang 04.00 −12 Desertasad bicara kontrib Tag: VisualEditor-alih
- bedariw Kota Malang 03.56 +43 Desertasad bicara kontrib Tag: VisualEditor
- bedariw Indonesia 02.07 +3 Fazily bicara kontrib Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Suntingan seluler lanjutan
28 April 2024
- bedariw k Kabinet Hatta I 16.10 +393 Abiedestar bicara kontrib Tag: VisualEditor
- bedariw Kabinet Hatta I 16.04 +7.018 Abiedestar bicara kontrib (Perbaikan dan pengembangan artikel & kotak info) Tag: Suntingan visualeditor-wikitext pranala ke halaman disambiguasi
- bedariw k Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan 07.06 −3 Fazily bicara kontrib (Mengembalikan suntingan oleh 2001:448A:4007:1152:187A:210:C1F6:B407 (bicara) ke revisi terakhir oleh Bot5958) Tag: Pengembalian
- bedariw k Deputi Bidang Persidangan dan Kerja Sama Antar Parlemen 07.06 −3 Fazily bicara kontrib (Mengembalikan suntingan oleh 2001:448A:4007:1152:187A:210:C1F6:B407 (bicara) ke revisi terakhir oleh Bot5958) Tag: Pengembalian
- bedariw k Deputi Bidang Perundang-undangan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 07.06 −3 Fazily bicara kontrib (Mengembalikan suntingan oleh 2001:448A:4007:1152:187A:210:C1F6:B407 (bicara) ke revisi terakhir oleh Bot5958) Tag: Pengembalian
- bedariw k Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 07.06 −9 Fazily bicara kontrib (Mengembalikan suntingan oleh 2001:448A:4007:1152:187A:210:C1F6:B407 (bicara) ke revisi terakhir oleh InternetArchiveBot) Tag: Pengembalian
- bedariw Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 06.48 +11 2001:448a:4007:1152:187a:210:c1f6:b407 bicara (Pranala Setjen) Tag: kemungkinan spam pranala VisualEditor Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
- bedariw Deputi Bidang Persidangan dan Kerja Sama Antar Parlemen 06.47 +3 2001:448a:4007:1152:187a:210:c1f6:b407 bicara (Website setjen DPR RI) Tag: VisualEditor Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
- bedariw Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan 06.46 +3 2001:448a:4007:1152:187a:210:c1f6:b407 bicara (Website setjen dpr) Tag: VisualEditor Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
- bedariw Deputi Bidang Perundang-undangan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 06.45 +3 2001:448a:4007:1152:187a:210:c1f6:b407 bicara (Website setjen dpr) Tag: VisualEditor Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
- bedariw Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 06.43 −2 2001:448a:4007:1152:187a:210:c1f6:b407 bicara (Website Resmi Setjen DPR) Tag: VisualEditor Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
27 April 2024
- bedariw k Indonesia 16.34 +35 Ahmed Fikrie bicara kontrib (Melengkapi informasi) Tag: VisualEditor Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Suntingan seluler lanjutan
- bedariw Hamdani 15.14 +60 Edowidivirgian bicara kontrib Tag: VisualEditor
- bedariw Program Legislasi Nasional 2020–2024 03.05 −141 OttoLannister550 bicara kontrib (→Prolegnas Umum: RUU Perubahan Kedua UU Desa dan RUU DKJ telah disahkan menjadi UU)