|
Pada [[13 Januari]] 2011, diketahui bahwa [[Mahkamah Agung Republik Indonesia|Mahkamah Agung]] menolak upaya hukuman luar biasa PK yang diajukan oleh Stephens, sehingga keputusan dikembalikan kembali ke putusan Pengadilan Negeri Denpasar yaitu hukuman seumur hidup.
'''Kumpulkan Koin Untuk
"Membeli" Bali Nine'''
'''Setelah '''Indonesia melaksanakan
eksekusi mati gembong narkoba gelombang pertama pada 18 Januari lalu. Pasca gelombang pertama itu, Presiden Joko
Widodo menjadi sorotan internasional karena sikapnya untuk menolak grasi yang
diajukan terpidana mati kasus narkoba. Pemerintah Indonesia pun telah
mengeksekusi enam terpidana mati, lima di antaranya merupakan warga negara
asing (WNA). Mereka berasal dari Brasil, Belanda, Nigeria, Vietnam, dan Malawi.
Bahkan, Brasil dan Belanda sudah resmi menarik duta besarnya dari Indonesia.
Kini pemerintah membidik “Bali Nine” , dua terpidana kasus
narkoba asal Australia, Myuran Sukumaran dan Andrew Chan. Rencana ini mendapat
respon beragam dari berbagai
kalangan, tak terkecuali dari PM
Australia sendiri dengan mengaitkannya bantuan Australia untuk Tsunami Aceh. Diantaranya juga dari koordinator
KontraS, Haris Azhar, Hukuman mati
dinilai tidak menimbulkan efek jera. Apalagi, kata dia, ada pihak yang
menyebutkan Indonesia merupakan jalur utama peredaran narkoba. "Kalau efek jera salah, kalau kurir mati masih ada
1000 kurir yang bisa direkrut," kata Haris di kantornya (KontraS, Jakarta,
Minggu, 1/3/2015)<ref>[http://nasional.kompas.com/read/2015/03/01/20291111/Kontras.Presiden.Tidak.Bisa.Sapu.Bersih.Permohonan.Grasi]</ref>.
Kedua, Sehubungan dengan pernyataan PM
Australia yang mengaitkannya dengan bantuan Australia untuk Tsunami Aceh, massa dari Pemuda Muhammadiyah berunjuk rasa di
depan Kedubes Australia, Jakarta, memprotes pernyataan Perdana Menteri
Australia Tonny Abbot terkait bantuan Australia untuk bencana tusnami di Aceh,
Rabu (25/2/2015), yang dilontarkan Abbot tersebut terkait eksekusi mati 2 warga Australia yang
menjadi terpidana kasus narkoba di Bali.
Ketiga, Koalisi Pro Indonesia kembali
menggalang pengumpulan koin untuk Perdana Menteri Australia Tony Abbott, di
Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu (1/3/2015). Rahmat Himran, koordinator dalam
aksi tersebut mengatakan, pengumpulan koin dilakukan untuk menyatakan bahwa
masyarakat tidak ingin pernyataan seperti yang dikatakan Abbott mengenai
bantuan tsunami, terulang di kemudian hari. "Rakyat sudah kecewa, bantuan
yang diungkit, itu yang ingin kami kembalikan. Kami tidak mau nantinya
diungkit-ungkit lagi kalau ada eksekusi warga Australia, masyarakat tidak
keberatan untuk mengembalikan bantuan pemerintah Australia saat bencana tsunami
pada 2004 silam. Sebagai seorang Perdana Menteri, Abbott tidak pantas
mengaitkan bantuan kemanusiaan dengan eksekusi mati bagi pengedar narkotika.
," ujar Rahmat saat ditemui di Kawasan Bundaran HI<ref>[http://nasional.kompas.com/read/2015/03/01/09434311/Tiga.Karung.Isi.Koin.Bakal.Diserahkan.untuk.Tony.Abbott?utm_campaign=related&utm_medium=bp&utm_source=news&]</ref>.
Keempat, Koordinator Posko Nasional
Gerakan Koin untuk Australia, Romidi karnawan (26) mendesak agar Tony Abbot
meminta maaf secara terbuka terhadap rakyat Indonesia dan menarik ucapannya
perihal memberikan bantuan sebagai upaya menyelamatkan dua terpidana mati
warganya. Pernyataan itu adalah sebuah intervensi terhadap bantuan. Pihaknya
tidak ingin bangsa ini Indonesia diperkecil oleh negara lain. Kami menuntut
Tony menarik ucapannya, Ini tidak boleh dibiarkan kedaulatan negara kita di
tekan," tegasnya kepada Tribunnews.com di lokasi. Romidi dan
rekan-rekannya tergabung dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI)
menggelar aksi dengan berorasi berikut mengumpulkan koin di area car free day,
Bunderan Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (1/3/2015).
Kelima, Nelayan Aceh juga mengumpulkan
uang koin untuk memprotes ucapan Perdana Menteri Australia Tony Abbott yang
meminta Indonesia tidak menghukum mati dua warganya, mengungkit-ungkit bantuan
untuk pemulihan korban tsunami Aceh 2004 silam. Pengumpulan koin berlangsung di
Pelabuhan Samudra Lampulo Banda Aceh, Minggu (1/3/2015). Dalam aksi itu,
terkumpul ribuan keping koin dari nelayan maupun pedagang ikan di pelabuhan
tersebut. Aksi pengumpulan koin tersebut sebagai bentuk kekecewaan nelayan dan
masyarakat korban tsunami terhadap pernyataan Pemerintah Australia yang
mengungkit-ungkit bantuan terhadap korban tsunami. "Koin yang terkumpul
ini akan kami serahkan ke Australia. Koin ini sebagai bentuk kekecewaan kami
kepada Australia yang ternyata tidak ikhlas membantu korban tsunami," kata
Hamdani yang dikenal dengan nama Pawang Abang seperti dikutip <em>Antara.</em> Muhammad, nelayan lainnya
meminta Pemerintah Indonesia jangan lagi mau menerima bantuan Austalia karena
bantuan itu nanti diungkit-ungkit kembali<ref>[http://regional.kompas.com/read/2015/03/01/15024931/Nelayan.Aceh.Australia.seperti.Anak-anak.Minta.Kembali.yang.Mereka.Berikan]</ref>.
Keenam, Anggota DPR dari Fraksi Partai
Kebangkitan Bangsa (PKB), Lukman Edy, menginisiasi pembuatan kotak pengumpulan
koin untuk Australia. Hal itu dilakukan juga sebagai bentuk protes pernyataan
Perdana Menteri Australia, Tony Abbott, yang mengungkit bantuan Australia saat
bencana Tsunami pada 2004 silam. "Ini teguran simbolis, semoga anggota DPR
dan masyarakat bisa ikut berpartisipasi mengumpulkan koin untuk
Australia," kata Lukman, di Gedung DPR, Senin (23/2/2015). Wakil Ketua
Komisi II DPR itu mengecam pernyataan Abbott yang mengungkit bantuan Australia
untuk Aceh dan mengaitkannya dengan rencana eksekusi mati dua terpidana
"Bali Nine" yang merupakan warga Australia, Andrew Chan dan
Myuran Sukumaran. Abbott harus meminta maaf pada Indonesia, khususnya
masyarakat Aceh karena ucapannya sangat menyakiti korban bencana Tsunami.
"Kita menunggu perubahan sikap Abbott, harapan kita tidak menghubungkan
Bali Nine dengan hubungan bangsa, dan antar-negara," ujar Lukman<ref>[http://nasional.kompas.com/read/2015/02/23/16254021/Protes.Abbott.Anggota.DPR.Inisiasi.Pengumpulan.Koin.untuk.Australia?utm_campaign=related&utm_medium=bp&utm_source=news&]</ref>.
Ketujuh, Gubernur DKI Jakarta''',''' Basuki Tjahaja Purnama''','''
tidak setuju dengan penerapan hukuman mati bagi terpidana narkoba. Alasannya,
para terpidana masih memiliki kemungkinan untuk berubah menjadi warga yang
lebih baik<ref>[http://megapolitan.kompas.com/read/2015/02/28/14090441/Ahok.Tak.Setuju.Hukuman.Mati.untuk.Terpidana.Narkoba]</ref>.
Walaupun masih banyak negara yang masih menerapkan hukuman mati, seperti Tiongkok dan negara maju seperti Amerika Serikat. Saat ini vonis hukuman mati sedang mendapat tantangan dari beberapa kalangan, diantaranya dari aktivis HAM, dengan alasan hak asasi manusiaAbdur rokib 13 Maret 2015 13.34 (UTC)
== Lihat pula ==
| 