Komisi Nasional Hak Asasi Manusia: Perbedaan revisi

merapikan
k (←Suntingan 118.96.133.124 (bicara) dibatalkan ke versi terakhir oleh 202.159.16.218)
(merapikan)
'''Komisi Nasional Hak Asasi Manusia''' atau '''Komnas HAM''' adalah sebuah lembaga mandiri di [[Indonesia]] yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya dengan fungsi melaksanakan kajian, perlindungan, penelitian, penyuluhan, pemantauan, investigasi, dan mediasi terhadap persoalan-persoalan hak asasi manusia. Komisi ini berdiri sejak tahun [[1993]] berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Komnas HAM mempunyai kelengkapan yang terdiri dari Sidang Paripurna dan Subkomisi. Di samping itu, Komnas HAM mempunyai Sekretariat Jenderal sebagai unsur pelayanan. Ketua Komnas HAM dijabat bergiliran dengan masa jabatan 2,5 tahun. Namun mulai 2013, ketua Komnas HAM dijabat bergiliran dengan masa jabatan satu tahun. Saat ini Komnas HAM diketuai [[Siti Noor Laila]].
 
== Tujuan Komnas HAM ==
Tujuan Komnas HAM:
* Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan [[Pancasila]], [[UUD 1945]], dan [[Piagam PBB]] serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
* Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.
 
<!-- WP:NOVISIMISI
== Visi dan Misi Komnas HAM ==
-->
 
== Landasan Hukum Komnas HAMhukum ==
Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang guna mencapai tujuannya Komnas HAM menggunakan sebagai acuan instrumen-instrumen yang berkaitan dengan HAM, baik nasional maupun Internasional.
*=== Instrumen nasional: ===
# [[Undang Undang-undang Dasar 1945]];
 
# Undang Undang Dasar 1945;
# Tap MPR No. XVII/MPR/1998;
# UU No 5 Tahun 1998 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION AGAINST TORTURE AND OTHER CRUEL, INHUMAN OR DEGRADING TREATMENT OR PUNISHMENT (KONVENSI MENENTANG PENYIKSAAN DAN PERLAKUAN ATAU PENGHUKUMAN LAIN YANG KEJAM, TIDAK MANUSIAWI, ATAU MERENDAHKAN MARTABAT MANUSIA);
# UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
# UU No 26 tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM;
# UU No 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;
<!-- # UU No 5 Tahun 1998 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION AGAINST TORTURE AND OTHER CRUEL, INHUMAN OR DEGRADING TREATMENT OR PUNISHMENTTentang (KONVENSI MENENTANG PENYIKSAAN DAN PERLAKUAN ATAU PENGHUKUMAN LAIN YANG KEJAM, TIDAK MANUSIAWI, ATAU MERENDAHKAN MARTABAT MANUSIA);
# UU No 11 TAHUN 2005 TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS (KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA;
# UU No 12 TAHUN 2005 TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS (KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK);
# UU No 19 TAHUN 2011 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES(KONVENSI MENGENAI HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS); -->
# UU No 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;
# UU No 19 TAHUN 2011 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES(KONVENSI MENGENAI HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS);
# Peraturan perundang-undangan nasional lain yang terkait;
# Keppres No. 50 tahun 1993 Tentang Komnas HAM;
# Keppres No. 181 tahun 1998 Tentang Komnas Anti kekerasan terhadap Perempuan;
# Peraturan perundang-undangan nasional lain yang terkait;
 
=== Instrumen internasional ===
 
* Instrumen Internasional:
# Piagam PBB, 1945;
# Deklarasi Universal HAM 1948;
[[Berkas:logo_komnas_HAM.gif|frame|right|300px|Logo Komnas HAM]]
 
== Periode 1993-1998<ref>http://www.komnasham.go.id/portal/id/content/anggota-komnas-ham-periode-1993-1998</ref> ==
== Periode 1993-1998 ==
{{main|Daftar Anggota Komnas HAM 1993-1998}} <ref>http://www.komnasham.go.id/portal/id/content/anggota-komnas-ham-periode-1993-1998</ref>
Pada tanggal 7 Juni 1993 Presiden Republik Indonesia saat itu, [[Soeharto]], lewat Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1993, membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan pada saat yang sama menunjuk pensiunan Ketua Mahkamah Agung RI, Ali Said, untuk menyusun Komisi tersebut dan memilih para anggotanya. Keputusan Presiden ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Lokakarya tentang Hak Asasi Manusia yang diprakarsai Departemen Luar Negeri RI dan PBB yang diadakan di Jakarta pada 22 Januari 1991. Dan selanjutnya pada tanggal 7 Desember 1993, diperoleh 25 nama yang merupakan figur nasional dan ditunjuk sebagai anggota Komnas HAM. Berdasarkan Keppres No. 455/M Tahun 1993, ke-25 nama tersebut adalah:
# [[Ali Said]] (Ketua)
# [[Asmara Nababan]]
 
== Periode 1998-2002<ref>http://www.komnasham.go.id/portal/id/content/anggota-komnas-ham-periode-1998-2002</ref> ==
== Periode 1998-2002 ==
{{main|Daftar Anggota Komnas HAM 1998-2002}}<ref>http://www.komnasham.go.id/portal/id/content/anggota-komnas-ham-periode-1998-2002</ref>
# [[Djoko Soegianto]] (Ketua)
# [[Saparinah Sadli]] (Wakil Ketua 1)
# [[Munawir Sjadzali]]
 
== Periode 2002-2007<ref>http://www.komnasham.go.id/portal/id/content/anggota-komnas-ham-periode-2002-2007</ref> ==
== Periode 2002-2007 ==
{{main|Daftar Anggota Komnas HAM 2002-2007}}<ref>http://www.komnasham.go.id/portal/id/content/anggota-komnas-ham-periode-2002-2007</ref>
# Abdul Hakim Garuda Nusantara (Ketua)
# Zumrotin K. Susilo (Wakil Ketua)
# Taheri Noor
 
== Periode 2007-2012<ref>http://www.komnasham.go.id/portal/id/content/anggota-komnas-ham-periode-2007-2012</ref> ==
== Periode 2007-2012 ==
{{main|Daftar Anggota Komnas HAM 2007-2012}}<ref>http://www.komnasham.go.id/portal/id/content/anggota-komnas-ham-periode-2007-2012</ref>
# Idhal Kasim (Ketua)
# Yosep Adiprasetyo (Wakil Ketua Bidang Internal)
# Masuki Ahmad (Sekretaris Jenderal, purna tugas per 4 Juli 2014)
 
== Periode 2012-2017<ref>[http://www.komnasham.go.id/profil-6/anggota-komnasham/periode-2012-2017 Anggota Komnas HAM Periode 2012-2017]</ref> ==
== Periode 2012-2017 ==
{{main|Daftar Anggota Komnas HAM 2012-2017}} <ref>[http://www.komnasham.go.id/profil-6/anggota-komnasham/periode-2012-2017 Anggota Komnas HAM Periode 2012-2017]</ref>
# [[Siti Noor Laila]] (Ketua)
# [[M. Imdadun Rahmat]] (Wakil Ketua bidang Internal)
Perpecahan di tubuh Komnas HAM membuat para staf yang bekerja di lembaga tersebut sempat mogok kerja. Di samping itu staf Kantor Perwakilan Komnas HAM di daerah juga mengirim petisi penolakan kepemimpinan baru. Meskipun pelayanan pengaduan kasus tetap dibuka.<ref>[http://www.portalkbr.com/berita/nasional/2519642_4202.html Konflik Internal Komnas HAM, Karyawan Mogok Layani Komisioner]</ref>
 
== Kantor Perwakilanperwakilan ==
Komnas HAM memiliki enam kantor perwakilan. Diantaranya:
* Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh
* Kantor Perwakilan Komnas HAM Sumatera Barat
* Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua.
 
== RefensiReferensi ==
{{reflist}}
 
== Pranala luar ==
* {{id icon}} [http://www.komnasham.go.id Situs web resmi Komnas HAM]
{{indo-stub}}
{{perusahaan-stub}}
 
[[Kategori:Lembaga Negara Independen di Indonesia]]