Komisi Nasional Hak Asasi Manusia: Perbedaan antara revisi

'''Komisi Nasional Hak Asasi Manusia''' atau '''Komnas HAM''' adalah sebuah lembaga mandiri di [[Indonesia]] yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya dengan fungsi melaksanakan kajian, perlindungan, penelitian, penyuluhan, pemantauan, investigasi, dan mediasi terhadap persoalan-persoalan hak asasi manusia. Komisi ini berdiri sejak tahun [[1993]] berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Komnas HAM mempunyai kelengkapan yang terdiri dari Sidang Paripurna dan Subkomisi. Di samping itu, Komnas HAM mempunyai Sekretariat Jenderal sebagai unsur pelayanan. Ketua Komnas HAM dijabat bergiliran dengan masa jabatan 2,5 tahun. Namun mulai 2013, ketua Komnas HAM dijabat bergiliran dengan masa jabatan satu tahun. Saat ini Komnas HAM diketuai [[Siti Noor Laila]].

 

* Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan [[Pancasila]], [[UUD 1945]], dan [[Piagam PBB]] serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

* Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

<!-- WP:NOVISIMISI

== Visi dan Misi Komnas HAM ==

-->

 

Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang guna mencapai tujuannya Komnas HAM menggunakan sebagai acuan instrumen-instrumen yang berkaitan dengan HAM, baik nasional maupun Internasional.

# Tap MPR No. XVII/MPR/1998;

# UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;

# UU No 26 tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM;

# UU No 11 TAHUN 2005 TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS (KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA;

# UU No 12 TAHUN 2005 TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS (KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK);

# Keppres No. 50 tahun 1993 Tentang Komnas HAM;

# Keppres No. 181 tahun 1998 Tentang Komnas Anti kekerasan terhadap Perempuan;

 

# Piagam PBB, 1945;

# Deklarasi Universal HAM 1948;

[[Berkas:logo_komnas_HAM.gif|frame|right|300px|Logo Komnas HAM]]

 

Pada tanggal 7 Juni 1993 Presiden Republik Indonesia saat itu, [[Soeharto]], lewat Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1993, membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan pada saat yang sama menunjuk pensiunan Ketua Mahkamah Agung RI, Ali Said, untuk menyusun Komisi tersebut dan memilih para anggotanya. Keputusan Presiden ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Lokakarya tentang Hak Asasi Manusia yang diprakarsai Departemen Luar Negeri RI dan PBB yang diadakan di Jakarta pada 22 Januari 1991. Dan selanjutnya pada tanggal 7 Desember 1993, diperoleh 25 nama yang merupakan figur nasional dan ditunjuk sebagai anggota Komnas HAM. Berdasarkan Keppres No. 455/M Tahun 1993, ke-25 nama tersebut adalah:

# [[Ali Said]] (Ketua)

# [[Asmara Nababan]]

 

# [[Djoko Soegianto]] (Ketua)

# [[Saparinah Sadli]] (Wakil Ketua 1)

# [[Munawir Sjadzali]]

 

# Abdul Hakim Garuda Nusantara (Ketua)

# Zumrotin K. Susilo (Wakil Ketua)

# Taheri Noor

 

# Idhal Kasim (Ketua)

# Yosep Adiprasetyo (Wakil Ketua Bidang Internal)

# Masuki Ahmad (Sekretaris Jenderal, purna tugas per 4 Juli 2014)

 

# [[Siti Noor Laila]] (Ketua)

# [[M. Imdadun Rahmat]] (Wakil Ketua bidang Internal)

Perpecahan di tubuh Komnas HAM membuat para staf yang bekerja di lembaga tersebut sempat mogok kerja. Di samping itu staf Kantor Perwakilan Komnas HAM di daerah juga mengirim petisi penolakan kepemimpinan baru. Meskipun pelayanan pengaduan kasus tetap dibuka.<ref>[http://www.portalkbr.com/berita/nasional/2519642_4202.html Konflik Internal Komnas HAM, Karyawan Mogok Layani Komisioner]</ref>

 

* Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh

* Kantor Perwakilan Komnas HAM Sumatera Barat

* Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua.

 

{{reflist}}

 

== Pranala luar ==

{{indo-stub}}

 

[[Kategori:Lembaga Negara Independen di Indonesia]]