Ratna Ani Lestari: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
Baris 40:
Hal yang menarik adalah Dengan bekal dukungan 18 partai kecil, Ratna Ani Lestari bisa mengalahkan calon bupati dari partai-partai kelas kakap. Yang menarik, 18 partai kecil pendukungnya itu tidak ada satu orang pun yang duduk di DPRD Banyuwangi. Maka dari itu gelombang protes selalu datang dari orang-orang yang tidak setuju dengan kepemimpinannya. 45 Kursi DPRD Banyuwangi sendiri diduduki oleh [[PDI-Perjuangan]], [[Partai Golongan Karya|Golkar]], [[Partai Kebangkitan Bangsa|PKB]], [[Partai Persatuan Pembangunan|PPP]], dan [[Partai Demokrat]]. Lima partai besar ini masing-masing mengusung calon dalam pilkada lalu. Hanya PPP yang berkongsi dengan Partai Demokrat dan mengusung pasangan Masduki Suud-Moch Syafii. PDIP mengusung pasangan Ali Syachroni-Yusuf Widyatmoko, Golkar mengusung Soesanto Suwandi-Abdul Kadir, dan PKB mengusung Achmad Wahyudi-Eko Sukartono. Dalam penghitungan final 28 Juni 2006 lalu oleh KPUD Banyuwangi, perolehan pasangan Ratna Ani Lestari-M Yusuf Nuris mengejutkan. Pasangan ini berhasil mengantongi 39 persen suara, dan hanya kalah di 3 kecamatan dari 24 kecamatan di kota Banyuwangi. Hasil ini jelas tidak diterima begitu saja oleh para kandidat lain. Mereka seakan tidak bisa menerima hasil ini.<ref name="rt1">[http://kangirwan.wordpress.com/2008/08/27/bersuamikan-bupati-jembrana-ratna-jagoan-dari-banyuwangi/ Bersuamikan Bupati Jembrana : Ratna, Jagoan Dari Banyuwangi]</ref>
Di akhir [[Mei]] [[2010]]. Ratna melaporkan hal ihwal kepemimpinannya di hadapan DPRD Banyuwangi. Dan melalui humas DPRD, Zainal Arifin, DPRD menilai kinerja pemerintahan Bupati Ratna Ani Lestari dan Yusuf Nur Iskandar sejak 2005-2010 kurang maksimal. Dalam sidang yang tidak dihadiri Ratna tersebut, humas DPRD memaparkan bahwa dari 42 indikator keberhasilan pendidikan hanya 20 indikator yang berhasil dilaksanakan. Salah satu indikator yang gagal, yakni belum tuntasnya program wajib belajar sembilan tahun. Sebab dari target 100 persen hanya terealisasi 93 persen.
Di bidang kesehatan, duet pemimpin itu juga hanya mampu menyelesaikan 10 indikator dari 16 indikator keberhasilan. Indikator yang gagal, adalah standar pelayanan kesehatan minimal yang baru terlaksana di 78,3 persen desa dari target 100 persen desa.
Zaenal mengatakan, akuntabilitas aspek keuangan daerah juga lemah. Hal itu ditunjukkan pada periode 2005
== Referensi ==
| |||