Revisi per 12 Januari 2012 09.12 sunting 125.162.230.190 (bicara) →‎Aturan Perundang-undangan ← Revisi sebelumnya		Revisi per 14 Januari 2012 12.53 sunting balikkan Wagino 20100516 (bicara \| kontrib) Pemeriksa, Pengurus 161.431 suntingan Menolak perubahan terakhir (oleh 125.162.230.190) dan mengembalikan revisi 5038490 oleh Wagino 20100516 Revisi selanjutnya →
Baris 19: # ''Bertanggung jawab'', pemberian otonomi diselaraskan/diupayakan untuk memperlancar pembangunan di seluruh pelosok tanah air; dan # ''Dinamis'', pelaksanaan otonomi selalu menjadi sarana dan dorongan untuk lebih baik dan maju == Aturan Perundang-undangan == Beberapa aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah: # Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah # Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah # Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah # Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah # Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah # Perpu No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah # Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah == Pelaksanaan Otonomi Daerah di Masa Orde Baru ==

Otonomi daerah di Indonesia: Perbedaan antara revisi