Undang-undang (Indonesia): Perbedaan revisi

992 bita dihapus ,  1 tahun yang lalu
Dikembalikan ke revisi 14441905 oleh Veracious (bicara): Meh (Twinkle (つ◕౪◕)つ━☆゚.*・。゚✨)
(Semoga contribusi saya tidak disalah arti dan guna Medio 31/07/2019 Bharong mazz)
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler menghilangkan referensi
(Dikembalikan ke revisi 14441905 oleh Veracious (bicara): Meh (Twinkle (つ◕౪◕)つ━☆゚.*・。゚✨))
Tag: Pembatalan
'''Undang-Undang/Perundang-undangan''' ('''UU''') adalah [[Peraturan Perundang-undangan di Indonesia|Peraturan Perundang-undangan]] yang dibentuk oleh [[Dewan Perwakilan Rakyat]] (DPR) dengan persetujuan bersama [[Presiden Republik Indonesia|Presiden]]<ref>[http://www.setneg.go.id/components/com_perundangan/docviewer.php?id=2699&filename=UU%2012%20Tahun%202011.pdf Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82)] </ref>. Undang-undang memiliki kedudukan sebagai aturan main bagi rakyat untuk konsolidasi posisi [[politik]] dan [[hukum]], untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan dalam bentuk negara. Undang-undang dapat pula dikatakan sebagai kumpulan-kumpulan prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak rakyat, dan hubungan di antara keduanya.
UNDANG-UNDANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
(republikstate@outlook.com) adalah [Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Peraturan YG mengatur tentang kemandirian internet di indonesia] yang dibentuk oleh [[Dewan Perwakilan Rakyat]] (DPR) dengan persetujuan bersama [Presiden Republik Indonesia[<jokowi@twitter.com>]][[http://mediajaya.asia],paypal.com][https://id.yahoo.com/cybercaffeindonesia/community/doc.pdf].
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan :
Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82)<redaksi@jpnn.net.biz>.
Undang-undang memiliki kedudukan sebagai aturan main bagi rakyat untuk konsolidasi posisi [wahyunireffy@smp21sby.ac.id] dan [kominfo.gov@gmail.com], untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan dalam bentuk negara. Undang-undang dapat pula dikatakan sebagai kumpulan-kumpulan prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak rakyat, dan hubungan di antara keduanya.
Demikian undang-undang juga mengatur tentang kemandirian
PT MEDIAJAYA.ASIA Tbk Bhn
<https://wkolosebo.blogspot.com>
Semoga dengan adanya lembaga yang tenaungi oleh :
PT jawapos groups Tbk
<https://g.page/mediajaya-asia>.
Dan
PT Telkom indonesia Tbk Bhn
<https://pt-zainudin-family.business.site>.
Terus bisa memperbarui piranti-pirantinya dan memperbarui shearcing enggine-nya sehingga mampu bersaing global dengan browser pendahulunya.
😅😄😃🤣😂😁😀😆😉😊😋😎😍😘🤗🙂☺️😚😗😙🥰🤩🤔🤨😐😑😶🙄😏😣😥😮🤐😯😪😫😴😌😛😜😝🤤😒😓😔😕🙃🤑😲☹🙁😖😞😟😤😢😭😦😧😨😩🤯😬😰😱🥵🥶😳🤪😵😡😠🤬😷🤒🤕🤢🥺🥴🥳🤠🤧😇🤮🤥🤫🤭🧐🤓☻😈👻☠💀👺👹🤡👿👽👾🤖💩😺😸😹😻😼😽🙀😿😾🙈
 
== Sejarah ==
 
== Pandangan umum ==
Hukum termasuk dalam serangkaian peraturan dan standar dalam suatu masyarakat tertentu. Hukum merupakansering hal yangistilah generik untuk semua kegiatan, di mana pun mereka berada dalam hirarki standar (konstitusi, hukum atau pengertian formal peraturan ketat ...)
 
Dari segi bentuknya, hukum adalah perbuatan hukum oleh otoritas tertentu, biasanya DPR, yang sah dan memiliki kapasitas untuk memimpin. Di negara-negara yang mengenal suatu bentuk pemisahan kekuasaan, hukum adalah sebuah standar hukum yang diadopsi oleh badan legislatif dalam bentuk dan prosedur yang ditentukan oleh hukum konstitusional setempat. Penerapannya kemudian dapat ditentukan oleh teks yang dikeluarkan oleh eksekutif, sebagai pelaksanaan Keputusan, dan juga akan dijelaskan lebih lanjut oleh penafsiran di pengadilan.
 
Aturan hukum adalah alat yang tersedia bagi para pengacara yang memungkinkan untuk bekerja sesuai dengan cita-cita keadilan. Setiap kebebasan atau hak pasti menyatakan, harus dilaksanakan sepenuhnya, kewajiban toleransi dan hormat, atau tanggung jawab.