Shinto Negara: Perbedaan antara revisi

Ideologi Shinto negara timbul pada permulaan [[periode Meiji|era Meiji]], setelah para pejabat pemerintah menolak kebebasan beragama dalam [[Konstitusi Meiji]].<ref name="Hardacre" />{{rp|115}} Para cendekiawan kekaisaran meyakini bahwa Shinto merefleksikan fakta sejarah dari asal usul keilahian Kaisar ketimbang keyakinan agama, dan berpendapat bahwa ini harus meraih hubungan yang diutamakan dengan negara Jepang.<ref name="Earhart" />{{rp|8}}<ref name="Zhong" />{{rp|59}} Pemerintah berpendapat bahwa Shinto adalah sebuah tradisi moral non-relijius dan praktik patriotik.<ref name="Zhong" />{{rp|59}}<ref name="Keene" />{{rp|120}} Meskipun upaya-upaya era Meiji awal untuk menyatukan Shinto dan negara mengalami kegagalan,<ref name="Hardacre" />{{rp|51}} konsep non-relijius dari ideologi Shinto dimasukkan ke dalam birokrasi negara.<ref name=":0" />{{rp|547}}<ref name="Sakamoto">{{cite book|last1=Sakamoto|first1=Koremaru|title=Kokka Shinto taisei no seiritsu to tenkai|date=1993|publisher=Kobunda|location=Tokyo|pages=165–202}}</ref> Kuil-kuil didefinisikan sebagai patriotik, bukan agama, institusi yang memegang keperluan negara seperti menghormati korban tewas pada masa perang.<ref name="Hardacre" />{{rp|91}}

 

 

[[Komandan Tertinggi Sekutu|Para pemimpin militer AS]] memperkenalkan istilah "Shinto negara" untuk membedakan ideologi negara tersebut dari praktek-praktek Shinto tradisional<ref name="Earhart" />{{rp|38}} dalam [[Pengarahan Shinto]] tahun 1945.<ref name="Earhart" />{{rp|38}} Dekrit tersebut menganggap Shinto sebagai agama, dan melarang pemakaian ideologi lebih lanjut dari Shinto oleh negara.<ref name="Beckford" />{{rp|703}} Kontroversi masih terjadi mengenai pemakaian simbol-simbol Shinto dalam fungsi-fungsi negara.<ref name="Shibata" />{{rp|428}}<ref name="Beckford" />{{rp|706}}<ref name="Loo" />