Ribka Tjiptaning: Perbedaan antara revisi

{{Underlinked|date=September 2016}}

{{BLP sources|date=Mei 2016}}

'''Ribka Tjiptaning''' ({{lahirmati||1|7|1959}}) adalah Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi [[Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan]] (PDI-P) pada periode 2009-2014. Di komisi IX, ia mengetuai komisi yang memperhatikan masalah-masalah di bidang tenaga kerja dan transmigrasi, kependudukan, dan kesehatan. Di DPR, ia juga merupakan anggota dari Badan Urusan Rumah Tangga (DPR RI) DPR RI.<ref name="test">[http://profil.merdeka.com/indonesia/r/ribka-tjiptaning-proletariyati/ Ribka Tjiptaning], Informasi Dasar.</ref>. Ribka kembali mencalonkan diri dan terpilih sebagai legislator dari Dapil Jawa Barat IV (Kab. Sukabumi, dan Kota Sukabumi) pada pemilihan legislatif tahun 2014.

 

== Biografi ==

Ia terlahir dari keluarga ningrat Jawa dan merupakan anak ke tiga dari lima orang saudara (sekandung), ayahnya seorang keturunan Kasunan Solo (Pakubowono) yang bernama Raden Mas Soeripto Tjondro Saputro. Sedangkan Ibunya dari keturunan Kasultanan Kraton Yogyakarta bernama Bandoro Raden Ayu Lastri Suyati. Sewaktu kecil, Ribka yang dilahirkan di Solo, Jawa Tengah 1 Juni 1959, hidup dalam keadaan yang serba kecukupan karena ayahnya seorang konglomerat yang memiliki lima pabrik besar pada saat itu.

 

 

== Kontroversi ==

Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat melarang Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi PDI-P Ribka Tjiptaning memimpin rapat panitia khusus dan panitia kerja. Larangan itu terkait dengan kasus hilangnya Ayat (2) Pasal 113 dalam Rancangan Undang-Undang Kesehatan yang disetujui Rapat Paripurna DPR, 14 September 2009. Hal ini juga memicu penolakan publik terkait isunya sebagai calon Menteri Kesehatan di Kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla, dari petisi online hingga Ikatan Dokter Indonesia.

 

{{reflist}}