Undang-undang (Indonesia): Perbedaan revisi

2.378 bita ditambahkan ,  3 tahun yang lalu
k
Membatalkan 1 suntingan oleh 120.188.65.63 (bicara) ke revisi terakhir oleh 112.215.237.189. (Twinkle (つ◕౪◕)つ━☆゚.*・。゚✨)
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler karakter berulang
k (Membatalkan 1 suntingan oleh 120.188.65.63 (bicara) ke revisi terakhir oleh 112.215.237.189. (Twinkle (つ◕౪◕)つ━☆゚.*・。゚✨))
Tag: Pembatalan
* Diperintahkan oleh suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang.
 
== Tahapan pembentukan undang-undang ==
O0pp00pppppppp09900
=== Persiapan ===
Rancangan Undang-Undang (RUU) dapat diajukan oleh DPR atau [[Presiden]].
 
RUU yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh [[Kementerian Negara Republik Indonesia|menteri]] atau pimpinan [[Lembaga Pemerintah Non Departemen|LPND]] sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya. RUU ini kemudian diajukan dengan surat Presiden kepada DPR, dengan ditegaskan menteri yang ditugaskan mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan RUU di DPR. DPR kemudian mulai membahas RUU dalam jangka waktu paling lambat 60 hari sejak surat Presiden diterima.
 
RUU yang telah disiapkan oleh DPR disampaikan dengan surat [[Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia|pimpinan DPR]] kepada Presiden. Presiden kemudian menugasi menteri yang mewakili untuk membahas RUU bersama DPR dalam jangka waktu 60 hari sejak surat Pimpinan DPR diterima.
 
[[Dewan Perwakilan Daerah|DPD]] dapat mengajukan RUU kepada DPR mengenai hal yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
 
=== Pembahasan ===
Pembahasan RUU di DPR dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri yang ditugasi, melalui tingkat-tingkat pembicaraan, dalam rapat komisi/panitia/alat kelengkapan DPR yang khusus menangani legislasi, dan dalam rapat paripurna.
 
DPD diikutsertakan dalam Pembahasan RUU yang sesuai dengan kewenangannya pada rapat komisi/panitia/alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. DPD juga memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU tentang [[APBN]] dan RUU yang berkaitan dengan [[pajak]], [[pendidikan]], dan [[agama]].
 
=== Pengesahan ===
Apabila RUU tidak mendapat persetujuan bersama, RUU tersebut tidak boleh diajukanlagi dalam persidangan masa itu.
 
RUU yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi UU, dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama.
 
RUU tersebut disahkan oleh [[presiden]] dengan menandatangani dalam jangka waktu 30 hari sejak RUU tersebut disetujui oleh DPR dan Presiden. Jika dalam waktu 30 hari sejak RUU tersebut disetujui bersama tidak ditandatangani oleh Presiden, maka RUU tersebut sah menjadi UU dan wajib diundangkan.
 
== Lihat pula ==