'''Dewan Jenderal''' adalah sebuah nama yang ditujukan oleh PKI saat itu untuk menuduh beberapa Jenderaljenderal TNI AD yang didugadisebutnya akan melakukan [[kudeta]] terhadap [[Daftar Presiden Indonesia|Presiden]] [[Soekarno]] pada Hari [[ABRI]], [[5 Oktober]] [[1965]]. Kelompok ini menurut [[Kepala Staf Angkatan Darat|Menteri/Panglima Angkatan Darat]] [[Letjen]] [[Ahmad Yani]] bernama Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) dan hanya berfungsi sebagai penasihat bagian kenaikan pangkat dan jabatan dalam [[Angkatan Darat]]. Situasi semakin memanas ketika berkembang isu bahwa Dewan Jenderal merencanakan pameran kekuatan (machts-vertoon) pada hari Angkatan Bersenjata [[5 Oktober]] [[1965]] dengan mendatangkan pasukan-pasukan dari [[Kodam V/Brawijaya|Jawa Timur]], [[Kodam IV/Diponegoro|Jawa Tengah]], dan [[Kodam III/Siliwangi|Jawa Barat]]. Sesudah terkonsentrasinya kekuatan militer yang besar ini di [[Jakarta]], Dewan Jenderal bahkan telah merencanakan melakukan coup [[kontra-revolusioner]].
Isu juga menyebut susunan Kabinet Dewan Jenderal yang sudah disiapkan, terdiri dari:
Baris 15:
* [[Kapolri|Menteri / Panglima Angkatan Kepolisian]]: [[Inspektur Jenderal Polisi|Mayjen Pol]]. Yasin
Sebagai tandingan, [[PKI]] membentuk gerakan yang dinamai [[Dewan Revolusi Indonesia]]. Untuk menghindari risiko kegagalan, tokoh-tokoh PKI tidak memegang pimpinan. Sebaliknya, perwira ABRIDan yang memegang pimpinan, bertindak sebagai Ketua Dewan Revolusi, yaitu [[Letkol]] [[Untung Syamsuri]].Dengansalah demikiansatu kalauperwira Dewan[[ABRI]] Revolusiyang mengalamiberada kegagalan,dibawah pengaruh [[PKI]]. tidakNamun akansetelah dilibatkan.peristiwa Selanjutnya[[G30S]] ditegaskanhingga bahwausai kegiatan[[HUT TNI]] 5 Oktober 1965 keberadaan Dewan RevolusiJenderal adalahyang interndituduhkan [[AngkatanPKI Darat]]/[[ABRI]]tidak terbukti.
