Soedharmono: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan
Menolak perubahan teks terakhir (oleh 124.153.32.103) dan mengembalikan revisi 12881967 oleh Ilzhabimantara: referensi?
Baris 75:
 
=== Sebagai Wakil Presiden ===
==== Kontroversi pencalonan Wakil Presiden 1988 ====
Ketika sidang Umum MPR tahun 1988, banyak yang yakin Soeharto akan terpilih kembali untuk periode kelima dan terakhir sebagai presiden. Dengan begitu, Wakil Presiden menjadi posisi yang penting. Pada tahun 1988, Soeharto mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa ia ingin Sudharmono menjadi wakil presidennya. Meskipun tidak pernah menyebutkan Sudharmono, Soeharto mengatakan bahwa ia ingin Wapres-nya mempunyai dukungan dari kekuatan sosial politik yang besar.
 
Kemungkinan Sudharmono menjadi Wakil Presiden tidak disenangi banyak orang di [[ABRI]]. Meskipun Sudharmono sendiri seorang tentara dan telah mengakhiri kariernya dengan pangkat [[Letnan Jenderal]], ia telah menghabiskan sebagian besar kariernya di ''belakang meja'' bukannya memimpin pasukan. Hal ini membuat dirinya dipandang rendah oleh ABRI. Soeharto menyadari hal ini dan sebelum ABRI bisa melakukan apa saja, Panglima ABRI [[Benny Moerdani]] diganti dengan [[Try Sutrisno]]. Langkah ini menghalangi ABRI karena Moerdani lebih kuat saat tidak menyetujui presiden sementara Try akan lebih pasif.
 
Sudharmono sendiri dijagokan partai Golkar unsur sipil (jalur G) dan birokrat (jalur B). Sementara Jenderal TNI [[Try Sutrisno]] yang menjabat [[Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia]] (Pangab), dijagokan oleh Partai Golkar unsur militer (jalur A) yang dimotori Pangkopkamtib[[Menkopolkam]] LB [[Moerdani]]. Masing-masing kubu punya kepentingan dalam kancah politik nasional. Puncaknya adalah ketika Sudharmono dituduh terlibat [[Partai Komunis Indonesia]] (PKI). Tuduhan itu ditepis dengan adanya penunjukan Sudharmono untuk menjabat sebagai Wakil Presiden oleh Soeharto<ref name="profil.merdeka.com">http://profil.merdeka.com/indonesia/s/sudharmono/</ref>.
 
Pada Sidang Umum MPR 1-11 Maret 1988, kontroversi terus mewarnai nominasi Sudharmono sebagai Wakil Presiden yang baru dicalonkan pada tgl 4 Maret karena banyak Elite2 Golkar ANGKATAN 45 yang ingin bersaing menjadi Wapres . Ketua [[Partai Persatuan Pembangunan|Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan]], [[DR H Jaelani Naro]] SHmencalonkan Dicalonkandiri DPPsebagai PPPWakil padaPresiden. tglKemudian 29[[Brigadir FebruariJenderal]] yang[[Ibrahim diumumkanSaleh]] olehmenginterupsi Ketuasidang. FraksiDia PPPmengucapka MPRpidato Drsyang Htidak Darusaminjelas. AIntinya, Stidak dansetuju calon Didukungwakil Mantanpresiden Pimpinanyang Sementarasudah MPR/DPRdiproses. HMNaro HUSSEINbaru NAROmundur sebagaipada Wakil Presiden lebih duluan 4 Hari daridetik-detik Cawapresakhir Golkarpemilihan, setelah Golkardilobi umumkanoleh cawapresnyaAwaloedin makaDjamin.<ref>https://phoenixblood.wordpress.com/2007/06/25/moerdani-vs-sudharmono/</ref> adaKemudian 2[[Sarwo CalonEdhie WapresWibowo]], Mantanseorang Pangabjenderal Jenderalyang TNItelah Bennymembantu MoerdaniSoeharto danmendapatkan mantankekuasaan Ketuadi Partaipertengahan ABRI60-an yangmengundurkan Dicopotdiri 3 Hari Sebelum SIdari MPR olehdan Presiden[[Dewan Soeharto,Perwakilan masihRakyat]] menjabat Pangkopkamtib mendukung Cawapres DR HJ NARO SH(DPR) sebagai protes.
 
Soeharto akhirnya turun tangan. Ia mencontohkan Tapkeputusan MPR no 2 yang dibuat pada tahun 1973 bahwa salah satu kriteria untuk Wakil Presiden adalah ia harus mampu bekerja dengan Presiden. Dengan pengunduran diri J Naro karena Soeharto Menolak bekerja sama dg J Naro, Sudharmono akhirnya disahkanterpilih sebagai Wakil Presiden.
3 Hari sebelum Sidang Umum MPR dimulai pada tgl 27 Februari diadakan lobby oleh Pihak Ketua Umum DPP PPP DR HJ NARO SH yang menjabat Wakil Ketua MPR/DPR dan Mantan Pimpinan Sementara MPR/DPR HM HUSSEIN NARO menemui Ketua Umum DPP Golkar Sudharmono SH yang menjabat Mensesneg di Gedung Sekneg yang didampingi Ir Drs Ginanjar Kartasasmita, maksud Ketua Umum DPP PPP DR HJ NARO SH Adalah lobby supaya Ketua Umum DPP Golkar mendukung Pencalonan DR HJ NARO SH sebagai Wakil Presiden RI Periode 1989-1993,
 
Ketua Umum DPP Golkar Sudharmono SH sangat kaget dan mengatakan tidak dapat menentukan jawaban karena Dia sendiri Belum dapat dukungan jalur A dan B
 
Akibat pencalonan Cawapres PPP yang menjadi Headline di koran2 Di seluruh Indonesia pada Pembukaan Sidang Umum MPR pada tgl 1 Maret 1988 membuat Heboh masyaraka terutama Elite2 Golkar Jalur A dan Jalur B ,Ketua Umum DPP Golkar diprotes Kader2 Golkar dan Elite2 sehingga menugaskan Petinggi 2 Golkar untuk menghubungi Ketua Umum DPP PPP tapi tidak berhasil, hanya ada satu orang yang bisa yaitu Mantan Kapolri Jend Pol Awaluddin Jamin diutus menyampaikan undangan Lobby
 
Kemudian [[Brigadir Jenderal]] [[Ibrahim Saleh|TNI Ibrahim Saleh]] dari Fraksi ABRI MPR Menginterupsi sidang. Dia mengucapkan pidato yang tidak jelas. Intinya, tidak setuju calon wakil presiden yang sudah diproses. J Naro tidak mundur mundur sampai pada detik-detik akhir pemilihan secara Voting yang ditakuti Soeharto setelah dilobi oleh Mantan Kapolri Jend Pol Awaloedin Djamin, Ketua MPR/DPR Kharis Suhud,Mantan Pangkopkamtib Laksamana Sudomo, Letjen TNI Alamsyah,Ketua BPK Jend TNI M Jusuf, Emil Salim, Jend TNI Surono dll
 
<ref>https://phoenixblood.wordpress.com/2007/06/25/moerdani-vs-sudharmono/</ref> Kemudian [[Sarwo Edhie Wibowo]], seorang jenderal yang telah membantu Soeharto mendapatkan kekuasaan di pertengahan 60-an mengundurkan diri dari MPR dan [[Dewan Perwakilan Rakyat]] (DPR) sebagai protes.
 
Soeharto akhirnya turun tangan. Ia mencontohkan Tap MPR no 2 yang dibuat pada tahun 1973 bahwa salah satu kriteria untuk Wakil Presiden adalah ia harus mampu bekerja dengan Presiden. Dengan pengunduran diri J Naro karena Soeharto Menolak bekerja sama dg J Naro, Sudharmono akhirnya disahkan sebagai Wakil Presiden.
 
==== Jabatan Wakil Presiden ====