Petisi Soetardjo: Perbedaan antara revisi

Petisi ini diajukan karena makin meningkatnya perasaan tidak puas dikalangan rakyat terhadap pemerintahan akibat kebijaksanaan politik yang di jalankan Gubernur Jenderal [[De Jonge]]. Petisi ini ditandatangani juga oleh [[I.J. Kasimo]], [[G.S.S.J. Ratulangi]], Datuk Tumenggung, dan [[Ko Kwat Tiong]].

 

Isi petisi adalah permohonan supaya diselenggarakan suatu musyawarah, antara wakil-wakil Indonesia dan negeri Belanda dimana anggota-anggotanya mempunyai hak yang sama.

 

Tujuannya adalah untuk menyusun suatu rencana yang isinya adalah pemberian kepada [[Indonesia]] suatu Pemerintahan yang berdiri sendiri (otonomi) dalam batas Undang-undang Dasar [[Kerajaan Belanda]]. Pelaksanaannya akan berangsur-angsur dijalankan dalam waktu sepuluh tahun atau dalam waktu yang akan ditetapkan oleh sidang permusyawarahan.

 

Usul yang dianggap menyimpang dari cita-cita kalangan [[pergerakan nasional]] ini mendapat reaksi, baik dari pihak Indonesia maupun pihak Belanda.

 

Menurut harian ''Pemandangan'' saat usul ini dimajukan sangat terlambat, yaitu saat akan digantikannya Gubernur Jenderal De Jonge oleh Gubernur Jenderal [[Tjarda]].

 

Kemudian diputuskan untuk membicarakan usul petisi tersebut dalam sidang khusus tanggal [[17 September]] [[1936]].

 

Dan pada tanggal [[1 Oktober]] 1936 petisi yang telah menjadi petisi Volksraad itu dikirim kepada Ratu, Staten-Generaal, dan Menteri Koloni di negeri Belanda.

 

Sementara menunggu keputusan diterima atau tidak usul petisi tersebut maka untuk memperkuat dan memperjelas maksud petisi, pada persidangan Volksraad Juli [[1937]] Soetardjo kembali mengajukan usul rencana Indonesia menuju "Indonesia berdiri sendiri".

 

Petisi ini kembali banyak menimbulkan tanggapan dari organisasi-organisasi gerakan rakyat seperti: [[Perhimpunan Indonesia]] (PI), [[Roekoen Peladjar Indonesia]] (Roepi), [[Gerakan Rakjat Indonesia]] (GERINDO), [[Perkumpulan Katholik di Indonesia]] (PPKI), [[Partai Serikat Islam Indonesia]] (PSII), [[PNI]], dan sebagainya.

 

Pada persidangan Volksraad bulan Juli [[1938]], Gubernur Jenderal [[Tjarda]] secara samar-samar telah membayangkan bahwa petisi akan ditolak. Laporan Gubernur Jenderal kepada menteri jajahan (berdasarkan laporan-laporan antara lain dari ''Raad van Nederland-Indie'', ''Adviseur voor Inlahdse Zaken'', ''Directeur van Onderwijs en Eredienst''), telah menyarankan supaya petisi ditolak dengan alasan isi kurang jelas.

 

 

== Pranala luar ==