Hukou adalah sistem pendaftaran rumah tangga yang digunakan di daratan Tiongkok. Sistem itu sendiri lebih tepat disebut sebagai "huji", dan berasal dari Tiongkok kuno; hukou adalah pendaftaran seseorang dalam sistem. Catatan pendaftaran rumah tangga secara resmi mengidentifikasi seseorang sebagai penduduk suatu daerah dan mencakup informasi pengidentifikasian seperti nama, orang tua, pasangan, dan tanggal lahir. Hukou juga dapat merujuk pada kartu keluarga dalam banyak konteks sejak register rumah tangga (Hanzi sederhana: 户口簿; Hanzi tradisional: 戶口簿; Pinyin: hùkǒu bù) dikeluarkan per keluarga, dan biasanya mencakup kelahiran, kematian, pernikahan, perceraian, dan kepindahan, dari semua anggota keluarga.

Hukou
Nama Tionghoa
Hanzi sederhana: 户口
Hanzi tradisional: 戶口
'
Hanzi sederhana: 户籍
Hanzi tradisional: 戶籍
Nama Uighur
Uighur: نوپۇس
Nama Tibet
Tibet: ཐེམཐོ
- Wylie: them-tho

Sistem ini sebagian berasal dari sistem pendaftaran rumah tangga Tiongkok kuno. Sistem hukou juga memengaruhi sistem serupa di negara-negara Asia Timur yang bertetangga—seperti yang ada dalam struktur administrasi publik Jepang (koseki) dan Korea (hoju), serta Vietnam (hộ khẩu).[1][2][3] Di Korea Selatan, sistem hoju dihapuskan pada Januari 2008.[4] Meskipun tidak terkait asal-usulnya, propiska di Uni Soviet dan pendaftaran penduduk di Rusia memiliki tujuan yang sama dan berfungsi sebagai model untuk sistem hukou Tiongkok modern.[5][6]

Karena hubungannya dengan program sosial yang disediakan oleh pemerintah, yang memberikan manfaat berdasarkan status residensi pertanian dan non-pertanian (sering disebut sebagai pedesaan dan perkotaan), sistem hukou terkadang disamakan dengan bentuk sistem kasta.[7][8][9] Sistem ini telah menjadi sumber dari berbagai ketimpangan yang terjadi selama beberapa dekade sejak berdirinya Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1949, ketika penduduk kota menerima manfaat seperti pensiun, pendidikan, hingga perawatan kesehatan, sementara warga pedesaan sering kali dibiarkan bertahan hidup secara mandiri. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah pusat telah mulai mereformasi sistem tersebut dalam menanggapi protes dan sistem ekonomi yang berubah, tetapi para ahli berspekulasi tentang apakah perubahan ini memberi dampak atau tidak bagi masyarakat.[10][11]

Tata namaSunting

Nama formal untuk sistem ini adalah "huji". Di dalam sistem huji tersebut, "hukou" menyatakan status tempat tinggal terdaftar dari individu tertentu dalam sistem ini. Namun istilah "hukou" digunakan secara sehari-hari untuk merujuk ke seluruh sistem, dan telah diadopsi oleh audiens berbahasa Inggris untuk merujuk baik pada sistem huji dan hukou masing-masing individu.

SejarahSunting

Menurut Examination of Hukou dalam Wenxian Tongkao yang diterbitkan pada 1317, ada seorang menteri untuk manajemen populasi selama Dinasti Zhou bernama Simin (Hanzi: 司民), yang bertanggung jawab untuk mencatat kelahiran, kematian, emigrasi dan imigrasi. Ritus Zhou mencatat bahwa tiga salinan dokumen disimpan di tempat yang berbeda. Pembagian administratif pada Dinasti Zhou adalah fungsi dari jarak ke ibukota negara. Divisi teratas terdekat ibu kota bernama Dubi (Hanzi: 都鄙), divisi teratas di daerah yang lebih jauh bernama Xiang (Hanzi: ) dan Sui (Hanzi: ). Keluarga diorganisasi di bawah sistem Baojia.[12][13]

Guan Zhong, Perdana Menteri negara Qi Abad ke-7 SM, memberlakukan kebijakan perpajakan dan wajib militer yang berbeda di berbagai bidang.[14] Selain itu, Guan Zhong juga melarang imigrasi, emigrasi, dan pemisahan keluarga tanpa izin.[15] Dalam Kitab Tuan Shang, Shang Yang juga menggambarkan kebijakannya yang membatasi imigrasi dan emigrasi.[16]

Xiao He, Kanselir pertama Dinasti Han, menambahkan bab Hu (Hanzi: 户律, "Kode Rumah Tangga") sebagai salah satu dari sembilan kode hukum dasar Han (Hanzi: 九章律), dan menetapkan sistem hukou sebagai dasar dari pendapatan dan wajib pajak.

Hubungan lintas selatSunting

Karena baik pemerintah Republik Rakyat Tiongkok dan Republik Tiongkok mengklaim wilayah di bawah kendali pihak lain sebagai bagian dari negara mereka masing-masing, oleh karena itu, secara hukum, keduanya memperlakukan orang-orang di wilayah pihak lain sebagai warganegara mereka. Namun, hak kewarganegaraan hanya tersedia bagi orang-orang di bawah kendali mereka masing-masing - ini secara hukum didefinisikan oleh hukum sebagai memegang pendaftaran rumah tangga di Wilayah Taiwan (di Republik Tiongkok))/Wilayah Daratan (di Republik Rakyat Tiongkok).

Pemerintah Republik Tiongkok menganggap etnis Tionghoa perantauan sebagai kewarganegaraan mereka, dan mengeluarkan paspor Taiwan kepada mereka. Namun, paspor ini tidak memberi mereka hak tinggal atau hak warga negara lainnya di Taiwan; mereka mensyaratkan adanya pendaftaran rumah tangga di Taiwan. Mereka yang tidak melakukan pendaftaran rumah tangga tunduk pada kendali imigrasi di Taiwan, tetapi setelah mereka menetap di Taiwan mereka dapat membuat pendaftaran rumah tangga di sana untuk menjadi warga negara penuh.

Lihat pulaSunting

ReferensiSunting

Catatan kakiSunting

  1. ^ Liu, Laura Blythe (2016). Teacher Educator International Professional Development as Ren. Springer. hlm. 37. ISBN 978-3662516485. 
  2. ^ Miller, Tom (2012). China's Urban Billion: The Story behind the Biggest Migration in Human History. ISBN 978-1780321417. 
  3. ^ Kroeber, Arthur R. (2016). China's Economy: What Everyone Needs to Know?. Oxford University Press. hlm. 73–75. ISBN 978-0190239039. 
  4. ^ Koh, Eunkang (2008). "Gender issues and Confucian scriptures: Is Confucianism incompatible with gender equality in South Korea?". Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London. 71 (2): 345–362. doi:10.1017/s0041977x08000578. JSTOR 40378774. 
  5. ^ Liu, Li. "Discrimination against Rural-to-Urban Migrants: The Role of the Hukou System in China". PLOS.
  6. ^ Guo, Zhonghua; Guo, Sujian (2015). Theorizing Chinese Citizenship. Lexington Books (dipublikasikan tanggal 15 October 2015). hlm. 104. ISBN 978-1498516693. 
  7. ^ "Chinese Society: Change, Conflict and Resistance", by Elizabeth J. Perry, Mark Selden, page 90
  8. ^ "China's New Confucianism: Politics and Everyday Life in a Changing Society", p. 86, by Daniel A. Bell
  9. ^ "Trust and Distrust: Sociocultural Perspectives", p. 63, by Ivana Marková, Alex Gillespie
  10. ^ Lu, Rachel (31 July 2014). "China Is Ending Its 'Apartheid.' Here's Why No One Is Happy About It". Foreign Policy. Diakses tanggal 14 August 2018. 
  11. ^ Sheehan, Spencer (22 February 2017). "China's Hukou Reforms and the Urbanization Challenge". The Diplomat. Diakses tanggal 14 August 2018. 
  12. ^ Jason Young. China's Hukou System: Markets, Migrants and Institutional Change. Palgrave Macmillan. hlm. 30. 
  13. ^ Fan Zhang. China's Urbanization and the World Economy. Edward Elgar Publishing. hlm. 29. 
  14. ^ Guanzi:国门内外,都鄙井田,山泽川隰
  15. ^ Guanzi:禁迁徙、止流民、圉分异
  16. ^ Guanzi: 禁迁徙、止流民、圉分异 chapter 2:使民无得擅徙

Daftar pustakaSunting

  • Wang, Fei-Ling (2014). “The Hukou (Household Registration) System”. in Oxford Bibliography in Chinese Studies. Ed. Tim Wright. New York, NY: Oxford University Press.
  • Wang, Fei-Ling (2010). "Renovating the Great Floodgate: The Reform of China's Hukou System", in Martin King Whyte ed., One Country, Two Societies: Rural-Urban Inequality in Contemporary China, Harvard University Press, pp. 335–364.
  • Wang, Fei-Ling (2005), Organization through Division and Exclusion: China's Hukou System, Stanford CA: Stanford University Press.
  • Wong DFK, Chang, YL, He XS (2007). "Rural migrant workers in urban China: living a marginalised life". International Journal of Social Welfare. 16: 32–40. doi:10.1111/j.1468-2397.2007.00475.x. 

Bacaan lebih lanjutSunting

Pranala luarSunting